Surabaya (Antara Jatim) - Pegawai negeri sipil Pemerintah Provinsi Jawa Timur siap mengikuti tes urine sebagai salah satu bentuk antisipasi bahaya narkoba di lingkungan birokrasi.
"PNS harus bersih narkoba untuk melayani masyarakat dan itu merupakan harga mati," ujar Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf kepada wartawan di Surabaya, Minggu.
Pihaknya bahkan mengaku siap kapanpun jika Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan tes urine mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya.
"Justru itu lebih bagus sehingga PNS tidak berani macam-macam. Kami tunggu BNN datang," ucap Gus Ipul, sapaan akrabnya.
Orang nomor dua di Pemprov Jatim tersebut mengaku pernah mengikuti tes urine bersama sejumlah kepala satuan kerja perintah daerah (SKPD) dan puluhan PNS lain beberapa waktu lalu yang hasilnya tak satupun terindikasi narkoba.
"Ke depan silakan dilakukan lagi. Pemprov tidak akan menutup-nutupi dan siapapun yang terindikasi narkoba maka akan ditindak sesuai aturan yang berlaku," kata mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal tersebut.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Akhmad Sukardi menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi PNS yang terlibat dalam narkoba, terlebih sebagai pengedar.
"Dalam aturan sudah jelas bahwa PNS yang terlibat dalam narkoba disanksi tegas, bahkan diancam pecat. Ini tidak main-main dan semoga tak ada pegawai terlibat," katanya.
Disinggung apakah akan disiapkan anggaran untuk dilakukan tes urine terhadap sekitar 21 ribu PNS di lingkungan Pemprov Jatim, mantan Kepala Dinas Pendapatan Jatim itu mengaku belum menyiapkannya.
"Untuk sekarang ini anggaran belum ada, tapi kalau memang dibutuhkan dan perintah maka disiapkan. Yang pasti, kami siap menerima kapanpun BNN masuk ke Pemprov melakukan tes urine," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
"PNS harus bersih narkoba untuk melayani masyarakat dan itu merupakan harga mati," ujar Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf kepada wartawan di Surabaya, Minggu.
Pihaknya bahkan mengaku siap kapanpun jika Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan tes urine mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya.
"Justru itu lebih bagus sehingga PNS tidak berani macam-macam. Kami tunggu BNN datang," ucap Gus Ipul, sapaan akrabnya.
Orang nomor dua di Pemprov Jatim tersebut mengaku pernah mengikuti tes urine bersama sejumlah kepala satuan kerja perintah daerah (SKPD) dan puluhan PNS lain beberapa waktu lalu yang hasilnya tak satupun terindikasi narkoba.
"Ke depan silakan dilakukan lagi. Pemprov tidak akan menutup-nutupi dan siapapun yang terindikasi narkoba maka akan ditindak sesuai aturan yang berlaku," kata mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal tersebut.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Akhmad Sukardi menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi PNS yang terlibat dalam narkoba, terlebih sebagai pengedar.
"Dalam aturan sudah jelas bahwa PNS yang terlibat dalam narkoba disanksi tegas, bahkan diancam pecat. Ini tidak main-main dan semoga tak ada pegawai terlibat," katanya.
Disinggung apakah akan disiapkan anggaran untuk dilakukan tes urine terhadap sekitar 21 ribu PNS di lingkungan Pemprov Jatim, mantan Kepala Dinas Pendapatan Jatim itu mengaku belum menyiapkannya.
"Untuk sekarang ini anggaran belum ada, tapi kalau memang dibutuhkan dan perintah maka disiapkan. Yang pasti, kami siap menerima kapanpun BNN masuk ke Pemprov melakukan tes urine," katanya. (*)
Editor : Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016