Surabaya (Antara Jatim) - Ketua DPRD Kota Surabaya Armuji membantah adanya informasi sejumlah anggota dewan setempat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri salah satunya ke New York Amerika Serikat seperti yang sudah tersiar di media sosial.
Ketua DPRD Surabaya Armuji, di Surabaya, Jumat, mengaku pernah telah mengajukan kunker ke London, Inggris. Namun sampai saat ini, belum ada izin dari Gubernur Jatim. "Tidak ada itu. Mungkin teman provinsi," katanya.
Hal sama juga dikatakan Wakil ketua DPRD Surabaya Dharmawan. Menurutnya, pihaknya mengusulkan 10 orang untuk kunker ke London. 10 orang itu meliputi unsur komisi dan pimpinan. Namun, pihaknya tidak mendapatkan restu dari Gubernur Jatim.
"Tidak ada itu, teman-teman yang diusulkan masih di Surabaya semua, saya bisa pastikan kalau dewan Surabaya tidak ke luar negeri," katanya.
Politisi asal Gerindra ini meyakini anggota DPRD Jatim yang kunker ke New York. Sebab, baru-baru ini, dewan Jatim memang kunker ke luar negeri, salah satunya ke London dan Australia.
"Kalau dewan Jatim sekitar dua minggu yang lalu ke London 15 orang, satu minggu yang lalu ke Australia 15 orang," katanya.
Salah satu anggota Komisi C DPRD Surabaya Vinsensius Awey memastikan tidak ada satupun anggota DPRD Surabaya yang berangkat ke luar negeri. Dia yakin, kunjungan yang tersebar di sosmed adalah anggota DPRD Jatim.
"Mungkin kawan-kawan DPRD Provinsi yang kurang percaya diri untuk menggunakan nama DPRD Jawa Timur saja. Mereka lebih percaya diri kalau menggunakan kata Surabaya," ujarnya.
Politisi Partai Nasdem ini mengaku pencatutan nama DPRD Surabaya berdampak buruk bagi instansinya. Menurutnya, perbuatan itu sudah tidak bisa ditoleransi. Sebab, ada perlakukan diskriminatif oleh Gubernur Jatim Soekarwo.
"Ada tebang pilih oleh Pemprov dalam memberlakukan kebijakan kunker ke luar negeri antara DPRD Kota Surabaya dengan DPRD Provinsi Jatim. Di sini publik bisa menilai sendiri sikap Gubenur yang tebang pilih," katanya.
Awey meminta jangan hanya karena DPRD Jatim mitra kerja Pemprov Jatimsehingga mempermudah kunker ke luar negeri. Sedangkan kepada DPRD Surabaya, Pemprov menunjukan arogansi kekuasaan dengan menolak secara tidak mendasar dan tebang pilih.
"Satu kebijakan yang sama namun diperlakukan berbeda antara DPRD Provinsi Jatim dengan DPRD kota Surabaya," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
Ketua DPRD Surabaya Armuji, di Surabaya, Jumat, mengaku pernah telah mengajukan kunker ke London, Inggris. Namun sampai saat ini, belum ada izin dari Gubernur Jatim. "Tidak ada itu. Mungkin teman provinsi," katanya.
Hal sama juga dikatakan Wakil ketua DPRD Surabaya Dharmawan. Menurutnya, pihaknya mengusulkan 10 orang untuk kunker ke London. 10 orang itu meliputi unsur komisi dan pimpinan. Namun, pihaknya tidak mendapatkan restu dari Gubernur Jatim.
"Tidak ada itu, teman-teman yang diusulkan masih di Surabaya semua, saya bisa pastikan kalau dewan Surabaya tidak ke luar negeri," katanya.
Politisi asal Gerindra ini meyakini anggota DPRD Jatim yang kunker ke New York. Sebab, baru-baru ini, dewan Jatim memang kunker ke luar negeri, salah satunya ke London dan Australia.
"Kalau dewan Jatim sekitar dua minggu yang lalu ke London 15 orang, satu minggu yang lalu ke Australia 15 orang," katanya.
Salah satu anggota Komisi C DPRD Surabaya Vinsensius Awey memastikan tidak ada satupun anggota DPRD Surabaya yang berangkat ke luar negeri. Dia yakin, kunjungan yang tersebar di sosmed adalah anggota DPRD Jatim.
"Mungkin kawan-kawan DPRD Provinsi yang kurang percaya diri untuk menggunakan nama DPRD Jawa Timur saja. Mereka lebih percaya diri kalau menggunakan kata Surabaya," ujarnya.
Politisi Partai Nasdem ini mengaku pencatutan nama DPRD Surabaya berdampak buruk bagi instansinya. Menurutnya, perbuatan itu sudah tidak bisa ditoleransi. Sebab, ada perlakukan diskriminatif oleh Gubernur Jatim Soekarwo.
"Ada tebang pilih oleh Pemprov dalam memberlakukan kebijakan kunker ke luar negeri antara DPRD Kota Surabaya dengan DPRD Provinsi Jatim. Di sini publik bisa menilai sendiri sikap Gubenur yang tebang pilih," katanya.
Awey meminta jangan hanya karena DPRD Jatim mitra kerja Pemprov Jatimsehingga mempermudah kunker ke luar negeri. Sedangkan kepada DPRD Surabaya, Pemprov menunjukan arogansi kekuasaan dengan menolak secara tidak mendasar dan tebang pilih.
"Satu kebijakan yang sama namun diperlakukan berbeda antara DPRD Provinsi Jatim dengan DPRD kota Surabaya," katanya. (*)
Editor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016