Surabaya (Antara Jatim) - Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur
mengajukan permohonan blangko Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik ke
Pemerintah Pusat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sampai saat
ini masih dalam proses kepengurusan.
"Sudah kami ajukan dan saat ini menunggu penyelesaiannya," ujar Kepala Disnakertransduk Jatim Sukardo ketika dikonfirmasi wartawan di Surabaya, Selasa.
Sampai saat ini, dari jumlah wajib KTP elektronik di Jatim yang lebih dari 25 juta jiwa, sekitar delapan persen atau dua juta jiwa diantaranya belum terekam.
Menurut dia, kekurangan blangko sangat diharapkan karena memang masih dibutuhkan dan menjadi salah satu faktor penyebab belum maksimalnya penyelesaian KTP elektronik.
Blangko yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri, kata dia, terdistribusi 100 lembar per hari untuk setiap kecamatan di seluruh daerah, namun dinilai masih kurang karena permohonan perekaman lebih dari angka tersebut.
Mantan Sekretaris DPRD Jatim tersebut mengaku telah menerjunkan tim ke lapangan untuk melihat proses perekaman sekaligus mendengar keluhan dari masyarakat maupun perangkat pemerintah, yang salah satunya ditemukan keterbatasan blangko.
Selain itu, temuan tim di lapangan lainnya adalah keterbatasan alat cetak KTP elektronik sehingga berdampak pada lambannya proses pelayanan.
"Kalau masalah alat cetak butuh pembahasan sendiri. Sekarang ini yang penting menambah blangko," ucapnya.
Bahkan, lanjut dia, jika Kementerian Dalam Negeri keberatan menambah jumlah blangko, pihaknya menyarankan ada pemberian izin daerah menerbitkan blangko sendiri sehingga layanan lebih maksimal.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Jatim Freddy Poernomo berharap tahun ini seluruh perekaman KTP elektronik tuntas agar pendataan daftar pemilih sementara untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bisa dilakukan.
"Kalau seluruhnya sudah terekam maka akan mempermudah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendata jumlah orang yang termasuk dalam daftar pemilih sementara," katanya.
Legislator asal Fraksi Partai Golongan Karya itu juga mendukung pengajuan permohonan blangko ke daerah dan pro aktif menanyakan ke Pemerintah Pusat agar segera tertangani.
"Disnakertransduk Jatim juga jangan berhenti menekan SKPD di daerah agar target penyelesaian perekaman segera selesai," katanya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
"Sudah kami ajukan dan saat ini menunggu penyelesaiannya," ujar Kepala Disnakertransduk Jatim Sukardo ketika dikonfirmasi wartawan di Surabaya, Selasa.
Sampai saat ini, dari jumlah wajib KTP elektronik di Jatim yang lebih dari 25 juta jiwa, sekitar delapan persen atau dua juta jiwa diantaranya belum terekam.
Menurut dia, kekurangan blangko sangat diharapkan karena memang masih dibutuhkan dan menjadi salah satu faktor penyebab belum maksimalnya penyelesaian KTP elektronik.
Blangko yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri, kata dia, terdistribusi 100 lembar per hari untuk setiap kecamatan di seluruh daerah, namun dinilai masih kurang karena permohonan perekaman lebih dari angka tersebut.
Mantan Sekretaris DPRD Jatim tersebut mengaku telah menerjunkan tim ke lapangan untuk melihat proses perekaman sekaligus mendengar keluhan dari masyarakat maupun perangkat pemerintah, yang salah satunya ditemukan keterbatasan blangko.
Selain itu, temuan tim di lapangan lainnya adalah keterbatasan alat cetak KTP elektronik sehingga berdampak pada lambannya proses pelayanan.
"Kalau masalah alat cetak butuh pembahasan sendiri. Sekarang ini yang penting menambah blangko," ucapnya.
Bahkan, lanjut dia, jika Kementerian Dalam Negeri keberatan menambah jumlah blangko, pihaknya menyarankan ada pemberian izin daerah menerbitkan blangko sendiri sehingga layanan lebih maksimal.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Jatim Freddy Poernomo berharap tahun ini seluruh perekaman KTP elektronik tuntas agar pendataan daftar pemilih sementara untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bisa dilakukan.
"Kalau seluruhnya sudah terekam maka akan mempermudah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendata jumlah orang yang termasuk dalam daftar pemilih sementara," katanya.
Legislator asal Fraksi Partai Golongan Karya itu juga mendukung pengajuan permohonan blangko ke daerah dan pro aktif menanyakan ke Pemerintah Pusat agar segera tertangani.
"Disnakertransduk Jatim juga jangan berhenti menekan SKPD di daerah agar target penyelesaian perekaman segera selesai," katanya.(*)
Editor : Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016