Surabaya (Antara Jatim) - Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur meminta semua pihak, khususnya kader, menahan diri terkait kasus yang menimpa Fasichul Lisan usai ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam dugaan korupsi Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga Surabaya.
"Diimbau warga Muhammadiyah menahan diri atas kasus ini karena dikhawatirkan menambah polemik berkepanjangan," ujar Wakil Ketua PW Muhammadiyah Jatim Nadjib Hamid ketika dikonfirmasi di Surabaya, Minggu.
Menurut dia, langkah dan imbauan ini perlu diambil karena beragam komentar muncul tanpa mengetahui substansi kasusnya.
"Selama kasus ini muncul, banyak pihak memberikan peryataan-peryataan beragam. Tentu saja kondisi bisa mempengerahui psikologi keluarga Prof Fasich dan itu sangat tidak diharapkan," ucapnya.
Dalam kasus ini, kata dia, PWM tidak memiliki keterkaitan langsung, namun sebagai orang yang pernah memimpin Muhammadiyah Jatim maka perlu diberikan dukungan moral sebagai salah satu upaya menguatkan Prof Fasich.
"Karena itulah PWM Jatim menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada kuasa hukum yang sudah ditunjuk oleh keluarga Prof Fasich," kata mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim tersebut.
Selain itu, diharapkan warga Muhammadiyah tetap menjalankan aktivitas keorganisasian seperti biasa dan mempercayakannya kepada hukum.
KPK menetapkan Fasichul Lisan sebagai tersangka pada Rabu (30/3) atas tindak pidana korupsi pembangunan Rumah Sakit Pendidikan dengan kerugian negara mencapai Rp85 miliar dari total anggaran pembangunan rumah sakit sebesar Rp300 miliar.
Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo di Surabaya, Sabtu (2/4) menegaskan bahwa sekarang penyidik masih mengumpulkan bukti dan data sebelum menentukan langkah selanjutnya, termasuk ada atau tidaknya tersangka baru pada kasus ini.
Karena masih dalam tahap proses, KPK belum mengagendakan waktu pemanggilan Prof Fasich untuk diperiksa lebih dalam oleh penyidik, termasuk tahapan penahanan. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
"Diimbau warga Muhammadiyah menahan diri atas kasus ini karena dikhawatirkan menambah polemik berkepanjangan," ujar Wakil Ketua PW Muhammadiyah Jatim Nadjib Hamid ketika dikonfirmasi di Surabaya, Minggu.
Menurut dia, langkah dan imbauan ini perlu diambil karena beragam komentar muncul tanpa mengetahui substansi kasusnya.
"Selama kasus ini muncul, banyak pihak memberikan peryataan-peryataan beragam. Tentu saja kondisi bisa mempengerahui psikologi keluarga Prof Fasich dan itu sangat tidak diharapkan," ucapnya.
Dalam kasus ini, kata dia, PWM tidak memiliki keterkaitan langsung, namun sebagai orang yang pernah memimpin Muhammadiyah Jatim maka perlu diberikan dukungan moral sebagai salah satu upaya menguatkan Prof Fasich.
"Karena itulah PWM Jatim menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada kuasa hukum yang sudah ditunjuk oleh keluarga Prof Fasich," kata mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim tersebut.
Selain itu, diharapkan warga Muhammadiyah tetap menjalankan aktivitas keorganisasian seperti biasa dan mempercayakannya kepada hukum.
KPK menetapkan Fasichul Lisan sebagai tersangka pada Rabu (30/3) atas tindak pidana korupsi pembangunan Rumah Sakit Pendidikan dengan kerugian negara mencapai Rp85 miliar dari total anggaran pembangunan rumah sakit sebesar Rp300 miliar.
Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo di Surabaya, Sabtu (2/4) menegaskan bahwa sekarang penyidik masih mengumpulkan bukti dan data sebelum menentukan langkah selanjutnya, termasuk ada atau tidaknya tersangka baru pada kasus ini.
Karena masih dalam tahap proses, KPK belum mengagendakan waktu pemanggilan Prof Fasich untuk diperiksa lebih dalam oleh penyidik, termasuk tahapan penahanan. (*)
Editor : Akhmad Munir
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016