Surabaya (Antara Jatim) - Komisi VIII DPR RI mencari masukan terkait penanggulangan bencana ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai wujud pengumpulan data dan kondisi faktual terhadap pelaksanaan program pembangunan ke depan.

"Kami ingin menggali, menyerap aspirasi daerah dari unsur pemerintah daerah dan masyarakat, termasuk penanggulangan bencana," ujar ketua rombongan Komisi VIII DPR RI Abdul Malik Haramain di sela pertemuan dengan Sekdaprov Jatim Akhmad Sukardi di Kantor Gubernur, Jalan Pahlawan Surabaya, Senin.

Selain itu, kunjungannya juga dalam rangka menjalin komunikasi intensif antara DPR RI dan Pemprov Jatim, terutama menyangkut bidang-bidang yang sesuai dengan ruang lingkupnya, yaitu persoalan agama dan sosial.

"Bidang kerjanya antara lain mengenai pembangunan di bidang agama, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanggulangan bencana, serta pengelolaan zakat dan perwakafan," ucap legislator asal Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Sementara itu, Sekdaprov Jatim Akhmad Sukardi menyampaikan bahwa masyarakat Jatim kompak dan sigap dalam menangangani sekaligus mengantisipasi bencana yang terjadi.

Menurut dia, Pemprov selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutama yang berkaitan terhadap titik-titik rawan bencana di daerah, serta memiliki pola setiap menangani bencana alam.

"Setiap terjadinya bencana, Pemprov selalu menyiapkan segala kemungkinan yang ada, apalagi seringnya terjadi bencana di Jatim," katanya.

Ia menjelaskan, Pemprov Jatim memiliki cara dan pengalaman dalam menangani bencana alam, terutama fokus terhadap keberadaan gunung berapi aktif seperti Gunung Bromo, Semeru, Kelud, Raung, Ijen, Arjuno dan Gunung Lemongan.

"Karena Jatim merupakan salah satu provinsi yang memiliki gunung berapi aktif maka kami selalu berkoordinasi dan mencari solusi bersama TNI-Polri dan masyarakat," katanya. (*)

Pewarta: Fiqih Arfani

Editor : Tunggul Susilo


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016