Sumenep (Antara Jatim) - Legislator di Komisi I DPRD Sumenep mengklarifikasi dana penebusan beras bagi keluarga miskin (raskin) sebesar Rp3,8 miliar lebih yang dikumpulkan para kepala desa dan diserahkan kepada satuan kerja raskin gudang bulog.
Ketua Komisi I DPRD Sumenep Darul Hasyim di Sumenep, Senin menjelaskan dana miliaran itu dikumpulkan oleh ratusan kepala desa untuk menebus raskin pada 2015.
"Namun, uang tersebut ternyata tidak bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya dan saat ini dititipkan di satker raskin Gudang Bulog Sumenep. Kami datang ke Gudang Bulog Sumenep untuk mengklarifikasi uang miliaran tersebut," ujarnya.
Sesuai informasi yang diterimanya, kata dia, ratusan kepala desa di Sumenep berinisiatif mengumpulkan dana hingga miliaran rupiah tersebut supaya bisa menebus raskin jatah Juni hingga Desember 2015.
Penebusan raskin menggunakan mekanisme bayar dan bawa atau tim raskin desa harus membayar lebih dulu dan selanjutnya bisa membawa raskin yang menjadi jatah di wilayahnya guna didistribusikan kepada warga penerima manfaat raskin.
"Kami berasumsi para kepala desa itu mengumpulkan dana supaya raskin bisa ditebus dari gudang bulog. Namun, ternyata hingga sekarang uang tersebut tidak digunakan sebagaimana semangat yang dibangun para kepala desa," ucapnya.
Darul yang Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Sumenep itu meminta para pihak terkait, baik pemerintah daerah maupun pimpinan gudang bulog setempat, segera menyelesaikan persoalan tersebut supaya tidak menjadi masalah di kemudian hari.
Sementara Kepala Gudang Bulog Sumenep Ainol Fatah membenarkan ada pengumpulan dana oleh para kepala desa setempat untuk menebus raskin pada 2015 yang jumlahnya hingga Rp3,8 miliar lebih.
"Saat ini, uang itu dititipkan ke salah satu bank di Sumenep oleh personel satker raskin. Secara teknis, kami tidak tahu tentang uang tersebut. Kami hanya mengetahui uang miliaran rupiah tersebut berada di bank," katanya.
Ia menjelaskan, salah seorang stafnya memang ditunjuk sebagai satker atau koordinator lapangan (korlap) raskin berdasar surat perintah dari pimpinan Bulog Sub Divre Madura.
"Kami sebagai pimpinan gudang bulog dalam posisi hanya mencatat dan menerima kedatangan raskin sekaligus memastikan raskin dalam kondisi baik selama di gudang sebelum ditebus oleh tim raskin tingkat desa," ujarnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
Ketua Komisi I DPRD Sumenep Darul Hasyim di Sumenep, Senin menjelaskan dana miliaran itu dikumpulkan oleh ratusan kepala desa untuk menebus raskin pada 2015.
"Namun, uang tersebut ternyata tidak bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya dan saat ini dititipkan di satker raskin Gudang Bulog Sumenep. Kami datang ke Gudang Bulog Sumenep untuk mengklarifikasi uang miliaran tersebut," ujarnya.
Sesuai informasi yang diterimanya, kata dia, ratusan kepala desa di Sumenep berinisiatif mengumpulkan dana hingga miliaran rupiah tersebut supaya bisa menebus raskin jatah Juni hingga Desember 2015.
Penebusan raskin menggunakan mekanisme bayar dan bawa atau tim raskin desa harus membayar lebih dulu dan selanjutnya bisa membawa raskin yang menjadi jatah di wilayahnya guna didistribusikan kepada warga penerima manfaat raskin.
"Kami berasumsi para kepala desa itu mengumpulkan dana supaya raskin bisa ditebus dari gudang bulog. Namun, ternyata hingga sekarang uang tersebut tidak digunakan sebagaimana semangat yang dibangun para kepala desa," ucapnya.
Darul yang Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Sumenep itu meminta para pihak terkait, baik pemerintah daerah maupun pimpinan gudang bulog setempat, segera menyelesaikan persoalan tersebut supaya tidak menjadi masalah di kemudian hari.
Sementara Kepala Gudang Bulog Sumenep Ainol Fatah membenarkan ada pengumpulan dana oleh para kepala desa setempat untuk menebus raskin pada 2015 yang jumlahnya hingga Rp3,8 miliar lebih.
"Saat ini, uang itu dititipkan ke salah satu bank di Sumenep oleh personel satker raskin. Secara teknis, kami tidak tahu tentang uang tersebut. Kami hanya mengetahui uang miliaran rupiah tersebut berada di bank," katanya.
Ia menjelaskan, salah seorang stafnya memang ditunjuk sebagai satker atau koordinator lapangan (korlap) raskin berdasar surat perintah dari pimpinan Bulog Sub Divre Madura.
"Kami sebagai pimpinan gudang bulog dalam posisi hanya mencatat dan menerima kedatangan raskin sekaligus memastikan raskin dalam kondisi baik selama di gudang sebelum ditebus oleh tim raskin tingkat desa," ujarnya. (*)
Editor : Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016