Surabaya (Antara Jatim) - Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mengusulkan pusat pemerintahan Kabupaten Sampang yang selama ini berada di kawasan kota kerap terendam banjir dan dipindahkan ke daerah dataran tinggi.
"Ini agar pelayanan terhadap masyarakat tak tersendat saat banjir melanda sehingga harus ada pemindahan," ujar anggota Komisi D DPRD Jatim Aliyadi kepada wartawan di Surabaya, Selasa.
Tidak hanya aktivitas pelayanan terhadap warga, lanjut dia, namun roda pemerintahan dipastikan berpengaruh karena hampir semua kantor satuan kerja perangkat daerah berada di wilayah kota.
"Seperti kantor Dinas Pendapat Sampang, lebih baik dipindah ke Madegan atau Torjun. Apalagi dulu di sana dikenal sebagai Pusat Pemerintahan di era kolonial Belanda," ucap legislator asal Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa tersebut.
Menurut dia, pemindahan dilakukan pelan-pelan karena merupakan program jangka panjang, sekaligus meminimalisasi tingginya anggaran jika dilakukan bersamaan.
Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim Sudarmawan mengakui saat ini di Sampang kondisinya sudah terbebas banjir dan diharapkan tidak terjadi lagi karena curah hujan yang menurun.
"Kami sudah menerima informasi dari BMKG bahwa curah hujan pada Maret ini tidak seperti Februari 2016 yang saat itu mencapai puncaknya," katanya.
Mengantisipasi banjir serupa pada musim hujan mendatang, kata dia, Pemprov Jatim dan Pemkab Sampang maupun pemangku kebijakan terkait akan berkoordinasi dan melakukan pemetaan.
"Sejumlah solusi sudah diberikan, seperti penambahan pompa, pembebasan lahan serta sedimentasi. Apalagi di sana tanahnya berada 80 centimeter di bawah permukaan air laut," kata mantan Penjabat Bupati Sumenep tersebut.
Khusus banjir Sampang, kata dia, merupakan siklus yang lima tahun sekali terjadi hingga ekstrem dan diharapkan ke depan tidak sampai terjadi lagi.
Sebelumnya, Gubernur Jatim Soekarwo mengatakan permasalahan banjir di Sampang hampir sama dengan banjir yang terjadi di Porong beberapa waktu, yaitu air laut pasang ditambah curah hujan sangat lebat.
"Titik puncak hujan di Sampang terjadi pada 23 Februari lalu, yang mengakibatkan air mengalir di sungai Kemuning mencapai 500 milimeter per detik dari biasanya yang hanya 300 mili meter perdetik," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
"Ini agar pelayanan terhadap masyarakat tak tersendat saat banjir melanda sehingga harus ada pemindahan," ujar anggota Komisi D DPRD Jatim Aliyadi kepada wartawan di Surabaya, Selasa.
Tidak hanya aktivitas pelayanan terhadap warga, lanjut dia, namun roda pemerintahan dipastikan berpengaruh karena hampir semua kantor satuan kerja perangkat daerah berada di wilayah kota.
"Seperti kantor Dinas Pendapat Sampang, lebih baik dipindah ke Madegan atau Torjun. Apalagi dulu di sana dikenal sebagai Pusat Pemerintahan di era kolonial Belanda," ucap legislator asal Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa tersebut.
Menurut dia, pemindahan dilakukan pelan-pelan karena merupakan program jangka panjang, sekaligus meminimalisasi tingginya anggaran jika dilakukan bersamaan.
Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim Sudarmawan mengakui saat ini di Sampang kondisinya sudah terbebas banjir dan diharapkan tidak terjadi lagi karena curah hujan yang menurun.
"Kami sudah menerima informasi dari BMKG bahwa curah hujan pada Maret ini tidak seperti Februari 2016 yang saat itu mencapai puncaknya," katanya.
Mengantisipasi banjir serupa pada musim hujan mendatang, kata dia, Pemprov Jatim dan Pemkab Sampang maupun pemangku kebijakan terkait akan berkoordinasi dan melakukan pemetaan.
"Sejumlah solusi sudah diberikan, seperti penambahan pompa, pembebasan lahan serta sedimentasi. Apalagi di sana tanahnya berada 80 centimeter di bawah permukaan air laut," kata mantan Penjabat Bupati Sumenep tersebut.
Khusus banjir Sampang, kata dia, merupakan siklus yang lima tahun sekali terjadi hingga ekstrem dan diharapkan ke depan tidak sampai terjadi lagi.
Sebelumnya, Gubernur Jatim Soekarwo mengatakan permasalahan banjir di Sampang hampir sama dengan banjir yang terjadi di Porong beberapa waktu, yaitu air laut pasang ditambah curah hujan sangat lebat.
"Titik puncak hujan di Sampang terjadi pada 23 Februari lalu, yang mengakibatkan air mengalir di sungai Kemuning mencapai 500 milimeter per detik dari biasanya yang hanya 300 mili meter perdetik," katanya. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016