![pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://jatim.antaranews.com/berita/173559/bawaslu-jatim-terima-anugerah-bawaslu-award-2016&media=https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2016/03/20160301bawaslu-1.jpg&description=Bawaslu Jatim Terima Anugerah "Bawaslu Award" 2016){kind=link}
Surabaya (Antara Jatim) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur menerima anugerah Bawaslu Award 2016 untuk kategori Penanganan Pelanggaran karena dinilai berhasil menyelenggarakan pesta demokrasi.
"Terima kasih semuanya. Prestasi ini tidak mungkin ada tanpa semua pihak yang membantu," ujar Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Sufyanto, di Surabaya, Selasa.
Dalam siaran pers yang diterima Antara di Surabaya, peraih Doktor Komunikasi Politik di Universitas Airlangga Surabaya tersebut mengakui penghargaan ini untuk seluruh masyarakat Jatim dan dedikasikan kepada penegak demokrasi di Tanah Air.
Dari berbagai kategori penghargaan untuk tingkat kabupaten/kota, ada beberapa Panwas asal Jatim yang masuk nominasi, antara lain Panwas Kabupaten Mojokerto untuk bidang Penyelesaian Sengketa dan Panwas Kabupaten Situbondo untuk kategori Penanganan Pelanggaran.
Berikutnya, Panwas Kabupaten Malang untuk kategori Sekretariat Terbaik dan Kategrori Panwascam Terbaik dari Panwascam Arjosari, Kabupaten Pacitan.
Penyerahan anugerah dihadiri Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Ketua DPR RI Ade Komarudin, Ketua DKPP Jimly Assidiqie, Ketua KPU RI Husni Kamil Manik dan Ketua Bawaslu RI Muhammad beserta para komisioner di Anugerah Balai Sarbini Jakarta, Senin (29/2) malam.
Selain itu, dihadiri juga Ketua dan Anggota 34 Bawaslu Provinsi dan seluruh Panwas Kabupaten/Kota se-Indonesia yang menggelar Pilkada serentak 2015.
Pada kesempatan itu, Ketua Bawaslu RI Muhammad mengatakan Bawaslu Award merupakan wahana untuk memberikan penghargaan atas terlaksananya Pilkada Serentak 2015 yang berintegritas.
"Sehingga kualitas demokrasi dapat lebih ditingkatkan dalam pemilu-pemilu berikutnya," katanya.
Sementara itu, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengaku kagum sekaligus heran dengan sistem politik Indonesia yang bisa saling menghormati, semisal dalam hal posisi lembaga Negara.
"Contohnya Presiden terpilih dilantik berdasarkan SK KPU, Tapi KPU dilantik oleh Presiden. Lalu yang bisa mengawasi KPU adalah Bawaslu. Jadi siapa yang lebih tinggi?. Ternyata tidak ada lembaga yang tertinggi karena semuanya sama tinggi," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
"Terima kasih semuanya. Prestasi ini tidak mungkin ada tanpa semua pihak yang membantu," ujar Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Sufyanto, di Surabaya, Selasa.
Dalam siaran pers yang diterima Antara di Surabaya, peraih Doktor Komunikasi Politik di Universitas Airlangga Surabaya tersebut mengakui penghargaan ini untuk seluruh masyarakat Jatim dan dedikasikan kepada penegak demokrasi di Tanah Air.
Dari berbagai kategori penghargaan untuk tingkat kabupaten/kota, ada beberapa Panwas asal Jatim yang masuk nominasi, antara lain Panwas Kabupaten Mojokerto untuk bidang Penyelesaian Sengketa dan Panwas Kabupaten Situbondo untuk kategori Penanganan Pelanggaran.
Berikutnya, Panwas Kabupaten Malang untuk kategori Sekretariat Terbaik dan Kategrori Panwascam Terbaik dari Panwascam Arjosari, Kabupaten Pacitan.
Penyerahan anugerah dihadiri Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Ketua DPR RI Ade Komarudin, Ketua DKPP Jimly Assidiqie, Ketua KPU RI Husni Kamil Manik dan Ketua Bawaslu RI Muhammad beserta para komisioner di Anugerah Balai Sarbini Jakarta, Senin (29/2) malam.
Selain itu, dihadiri juga Ketua dan Anggota 34 Bawaslu Provinsi dan seluruh Panwas Kabupaten/Kota se-Indonesia yang menggelar Pilkada serentak 2015.
Pada kesempatan itu, Ketua Bawaslu RI Muhammad mengatakan Bawaslu Award merupakan wahana untuk memberikan penghargaan atas terlaksananya Pilkada Serentak 2015 yang berintegritas.
"Sehingga kualitas demokrasi dapat lebih ditingkatkan dalam pemilu-pemilu berikutnya," katanya.
Sementara itu, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengaku kagum sekaligus heran dengan sistem politik Indonesia yang bisa saling menghormati, semisal dalam hal posisi lembaga Negara.
"Contohnya Presiden terpilih dilantik berdasarkan SK KPU, Tapi KPU dilantik oleh Presiden. Lalu yang bisa mengawasi KPU adalah Bawaslu. Jadi siapa yang lebih tinggi?. Ternyata tidak ada lembaga yang tertinggi karena semuanya sama tinggi," katanya. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016