Malang (Antara Jatim) - Pemerintah Kabupaten Malang, Jawa Timur, selama lima tahun ke depan masih tetap mengandalkan sektor pertanian sebagai penyumbang terbesar produk domestik regional bruto (PDRB) daerah itu.
"Konsentrasi kami pada pengembangan pertanian karena sesuai potensi daerah, apalagi selama ini penyumbang PDRB terbesar bagi Kabupaten Malang disumbang dari sektor pertanian, yakni mencapai 29 persen dari sekitar Rp55 triliun pada 2015," kata Bupati Malang terpilih Rendra Kresna ketika ditemui di kediamannya di Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Jumat.
Karena itulah, lanjutnya, hal wajar jika APBD Kabupaten Malang lebih difokuskan pada sektor pertanian, meski serapan yang terbesar masih di sektor pendidikan. Pada 2015, sektor pendidikan menyerap 50 persen (termasuk gaji guru) dari total APBD Kabupaten Malang yang mencapai Rp3,7 triliun. Sementara sektor pertanian sekitar 20 persen, kesehatan 15 persen dan sisanya diperuntukkan sektor-sektor lainnya.
Penyerapan sektor pendidikan yang tinggi tidak dapat dihindari karena kewajiban pemerintah daerah untuk mengalokasikan 20 persen APBD pada program pengembangan pendidikan. Selain itu, juga karena jumlah guru negeri dari jenjang SD-SMA cukup besar.
Menurut Ketua SPSI jatim itu, alokasi anggaran sebesar 20 persen untuk sektor pertanian dan perkebunan tersebut tidak hanya ditangani dinas teknis, Dinas Pertanian dan Perkebunan, melainkan lintas dinas dan badan serta bagian terkait.
Ia mencontohkan pengembangan infrastruktur dari lokasi persawahan perkebunan ke akses jalan besar, yang menangani justru Dinas Bina Marga. Sedangkan untuk perbaikan irigasi guna mendukung distribusi air ke areal persawahan, dilakukan Dinas Pengairan, sedangkan untuk saluran tersiernya oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan.
Selain itu, pengembangan sektor pertanian dan perkebunan dilakukan dengan membantu bibit dan sarana produksi lainnya, seperti alat dan mesin pertanian (Alsinta). Bantuan untuk pengembangan sektor pertanian ini juga dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi karena tidak mungkin hanya dibebankan pada APBD Kabupaten Malang saja.
"Selain dari sisi produksi, saya berupaya mencari cara agar nilai tukar petani bisa naik, sehingga SDM pertanian tidak beralih ke sektor ekonomi lain, seperti manufaktur dan jasa. Untuk meningkatkan nilai tukar petani ini, harga komoditas pertanian dan perkebunan harus bagus," ujarnya.
Oleh karena itu, kata politisi Partai Golkar tersebut, peran Bulog sebagai penyangga komoditas pangan, khususnya komoditas pangan strategis. Dengan posisinya sebagai penyangga, ketika produksi pangan tertentu jatuh, Bulog dapat membeli dengan harga patokan produksi sehingga petani masih memperoleh untung.
"Harapan saya, jangan sampai terjadi petani terus memacu produksinya, tetapi tidak ada insentif apapun dari pemerintah, terutama berupa harga komoditas yang baik,"kata Rendra Kresna yang bakal dilantik sebagai Bupati Malang periode 2016-2020 itu di Gedung Grahadi Surabaya, Rabu (17/2).(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
"Konsentrasi kami pada pengembangan pertanian karena sesuai potensi daerah, apalagi selama ini penyumbang PDRB terbesar bagi Kabupaten Malang disumbang dari sektor pertanian, yakni mencapai 29 persen dari sekitar Rp55 triliun pada 2015," kata Bupati Malang terpilih Rendra Kresna ketika ditemui di kediamannya di Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Jumat.
Karena itulah, lanjutnya, hal wajar jika APBD Kabupaten Malang lebih difokuskan pada sektor pertanian, meski serapan yang terbesar masih di sektor pendidikan. Pada 2015, sektor pendidikan menyerap 50 persen (termasuk gaji guru) dari total APBD Kabupaten Malang yang mencapai Rp3,7 triliun. Sementara sektor pertanian sekitar 20 persen, kesehatan 15 persen dan sisanya diperuntukkan sektor-sektor lainnya.
Penyerapan sektor pendidikan yang tinggi tidak dapat dihindari karena kewajiban pemerintah daerah untuk mengalokasikan 20 persen APBD pada program pengembangan pendidikan. Selain itu, juga karena jumlah guru negeri dari jenjang SD-SMA cukup besar.
Menurut Ketua SPSI jatim itu, alokasi anggaran sebesar 20 persen untuk sektor pertanian dan perkebunan tersebut tidak hanya ditangani dinas teknis, Dinas Pertanian dan Perkebunan, melainkan lintas dinas dan badan serta bagian terkait.
Ia mencontohkan pengembangan infrastruktur dari lokasi persawahan perkebunan ke akses jalan besar, yang menangani justru Dinas Bina Marga. Sedangkan untuk perbaikan irigasi guna mendukung distribusi air ke areal persawahan, dilakukan Dinas Pengairan, sedangkan untuk saluran tersiernya oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan.
Selain itu, pengembangan sektor pertanian dan perkebunan dilakukan dengan membantu bibit dan sarana produksi lainnya, seperti alat dan mesin pertanian (Alsinta). Bantuan untuk pengembangan sektor pertanian ini juga dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi karena tidak mungkin hanya dibebankan pada APBD Kabupaten Malang saja.
"Selain dari sisi produksi, saya berupaya mencari cara agar nilai tukar petani bisa naik, sehingga SDM pertanian tidak beralih ke sektor ekonomi lain, seperti manufaktur dan jasa. Untuk meningkatkan nilai tukar petani ini, harga komoditas pertanian dan perkebunan harus bagus," ujarnya.
Oleh karena itu, kata politisi Partai Golkar tersebut, peran Bulog sebagai penyangga komoditas pangan, khususnya komoditas pangan strategis. Dengan posisinya sebagai penyangga, ketika produksi pangan tertentu jatuh, Bulog dapat membeli dengan harga patokan produksi sehingga petani masih memperoleh untung.
"Harapan saya, jangan sampai terjadi petani terus memacu produksinya, tetapi tidak ada insentif apapun dari pemerintah, terutama berupa harga komoditas yang baik,"kata Rendra Kresna yang bakal dilantik sebagai Bupati Malang periode 2016-2020 itu di Gedung Grahadi Surabaya, Rabu (17/2).(*)
Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016