Surabaya (Antara Jatim) - Gubernur Jawa Timur Soekarwo menegaskan pemberlakuan tarif baru Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) bagi roda empat atau lebih menunggu Peraturan Presiden RI Joko Widodo.
"Kami berharap sesegera mungkin ditandatangani dan diberlakukan yang kemungkinan besar pertengahan Februari atau paling lama awal Maret 2016," ujarnya kepada wartawan di Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo Surabaya, Kamis.
Sebagaimana dihasilkan dalam rapat terbatas dengan Presiden yang dihadiri Soekarwo, Wali Kota Surabaya terpilih Tri Rismaharini dan sejumlah Menteri Kabinet Kerja terkait di Istana Negara Jakarta, Rabu (3/2), diputuskan penurunan tarif Suramadu sebesar 50 persen.
Saat ini, tarif melintas Jembatan Suramadu untuk jenis kendaraan golongan I (sedan, jip, pick up/truk kecil dan bus) senilai Rp30 ribu, kendaraan golongan II (truk dengan dua gandar) Rp45 ribu, kendaraan golongan III (truk tiga gandar) Rp60 ribu, dan golongan IV (truk empat gandar) Rp75 ribu.
Setelah diberlakukan nantinya maka tarif untuk jenis kendaraan golongan I (sedan, jip, pick up/truk kecil dan bus) senilai Rp15 ribu, kendaraan golongan II (truk dengan dua gandar) Rp22.500, kendaraan golongan III (truk tiga gandar) Rp30 ribu, dan golongan IV (truk empat gandar) Rp37.500.
Menurut dia, landasan hukum untuk penurunan tarif Suramadu yakni dengan mengubah Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS).
Sebenarnya, kata dia, usulan untuk menggratiskan tarif di jembatan sepanjang 5,4 kilometer itu didukung Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, namun karena ada beberapa pertimbangan maka akhirnya tidak bisa dibebaskan 100 persen hanya bisa 50 persen.
Pertimbangan tersebut antara lain ada beban pemeliharaan yang harus ditanggung dan hutang sebesar 168 juta dolar AS kepada Tiongkok masih belum lunas.
"Harapan saya hutangnya agar bisa dilunasi pemerintah, tapi tidak bisa karena kalah suara pada rapat tersebut. Ada yang berpendapat jangan dibebaskan dulu semuanya, karena masih ada beban hutang dan pemeliharaan jembatan," ucap Pakde Karwo, sapaan akrabnya.
Khusus perawatan, pihaknya berharap anggarannya ditambah dari Rp9 miliar menjadi Rp50 miliar karena membutuhkan pemeliharaan ekstra.
Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Jatim Aliyadi mengapresiasi penurunan tarif jembatan yang membentang di atas Selat Madura tersebut karena mempermudah jangkauan antardaerah.
"Saya mewakili masyarakat, khususnya Madura, sangat mengapresiasi turunnya tarif Suramadu karena bisa semakin memperkuat perekonomian Jatim," kata legislator asal Fraksi PKB tersebut. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
"Kami berharap sesegera mungkin ditandatangani dan diberlakukan yang kemungkinan besar pertengahan Februari atau paling lama awal Maret 2016," ujarnya kepada wartawan di Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo Surabaya, Kamis.
Sebagaimana dihasilkan dalam rapat terbatas dengan Presiden yang dihadiri Soekarwo, Wali Kota Surabaya terpilih Tri Rismaharini dan sejumlah Menteri Kabinet Kerja terkait di Istana Negara Jakarta, Rabu (3/2), diputuskan penurunan tarif Suramadu sebesar 50 persen.
Saat ini, tarif melintas Jembatan Suramadu untuk jenis kendaraan golongan I (sedan, jip, pick up/truk kecil dan bus) senilai Rp30 ribu, kendaraan golongan II (truk dengan dua gandar) Rp45 ribu, kendaraan golongan III (truk tiga gandar) Rp60 ribu, dan golongan IV (truk empat gandar) Rp75 ribu.
Setelah diberlakukan nantinya maka tarif untuk jenis kendaraan golongan I (sedan, jip, pick up/truk kecil dan bus) senilai Rp15 ribu, kendaraan golongan II (truk dengan dua gandar) Rp22.500, kendaraan golongan III (truk tiga gandar) Rp30 ribu, dan golongan IV (truk empat gandar) Rp37.500.
Menurut dia, landasan hukum untuk penurunan tarif Suramadu yakni dengan mengubah Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS).
Sebenarnya, kata dia, usulan untuk menggratiskan tarif di jembatan sepanjang 5,4 kilometer itu didukung Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, namun karena ada beberapa pertimbangan maka akhirnya tidak bisa dibebaskan 100 persen hanya bisa 50 persen.
Pertimbangan tersebut antara lain ada beban pemeliharaan yang harus ditanggung dan hutang sebesar 168 juta dolar AS kepada Tiongkok masih belum lunas.
"Harapan saya hutangnya agar bisa dilunasi pemerintah, tapi tidak bisa karena kalah suara pada rapat tersebut. Ada yang berpendapat jangan dibebaskan dulu semuanya, karena masih ada beban hutang dan pemeliharaan jembatan," ucap Pakde Karwo, sapaan akrabnya.
Khusus perawatan, pihaknya berharap anggarannya ditambah dari Rp9 miliar menjadi Rp50 miliar karena membutuhkan pemeliharaan ekstra.
Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Jatim Aliyadi mengapresiasi penurunan tarif jembatan yang membentang di atas Selat Madura tersebut karena mempermudah jangkauan antardaerah.
"Saya mewakili masyarakat, khususnya Madura, sangat mengapresiasi turunnya tarif Suramadu karena bisa semakin memperkuat perekonomian Jatim," kata legislator asal Fraksi PKB tersebut. (*)
Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016