Bulog Jember Targetkan Pengadaan 75.000 Ton Beras

Jember (Antara Jatim) - Perum Bulog Sub Divisi Regional XI Kabupaten Jember, Jawa Timur, menargetkan pengadaan setara 75.000 ton beras pada tahun 2016 dan target prognosa tersebut sama dengan tahun 2015.

"Target pengadaan tahun ini sama dengan tahun lalu yakni 75.000 ton dan mudah-mudahan bisa tercapai," kata Wakil Kepala Bulog Sub Divre XI Jember, Rahmawati, Senin, di Jember.

Menurut dia, pihaknya sudah berencana melakukan pembelian gabah dan beras petani, namun hingga kini masih menunggu instruksi dan pencairan anggaran dari Bulog pusat.

"Silakan kalau ada kelompok petani yang menjual beras dan gabah kepada Bulog dengan harga sesuai dengan harga pokok pembelian yang ditentukan pemerintah," tuturnya.

Bulog Jember menggunakan dasar Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2012 dan dalam aturan tersebut tercatat Harga Pokok Pembelian (HPP) gabah dan beras oleh Bulog tidak berubah. 

"Sesuai dengan Inpres Nomor 3 Tahun 2012 tercatat HPP Gabah Kering Panen (GKP)  sebesar Rp3.300 per kilogram, HPP Gabah Kering Giling (GKG) Rp4.200 per kilogram dan HPP beras mencapai Rp6.600 per kilogram," katanya.

Ia menjelaskan realisasi penyerapan beras dari petani pada tahun 2015 sebanyak 81.000 ton yang terdiri dari beras "public service obligation" (PSO) dan beras komersial atau premium.

"Kalau hanya dihitung setara beras PSO, maka realisasinya hanya 60 persen saja dari total target 75.000 ton pada tahun 2015. Mudah-mudahan tahun ini target 75.000 ton untuk beras PSO dapat terpenuhi," paparnya.

Untuk memenuhi target itu, lanjut dia, diperlukan strategi dengan melakukan pembelian beras komersial dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan HPP.

"Pihak Bulog melakukan kerja sama dengan mitra kerja dan kelompok tani dalam penyerapan beras setiap tahunnya, sehingga target penyerapan beras diharaopkan dapat terpenuhi," ujarnya.

Sementara Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jember, Jumantoro mengatakan pemerintah harus segera menyesuaikan harga pokok pembelian (HPP) gabah dengan beras yang sudah tidak sesuai dengan kondisi perekonomian saat ini.

"HPP yang ditentukan pemerintah terlalu rendah, sehingga kami mendesak Presiden Joko Widodo membuat kebijakan yang berpihak kepada petani dengan menaikkan HPP yang dinilai sudah tidak relevan," ucap Jumantoro yang juga Ketua Asosiasi Pangan Jawa Timur itu.