Surabaya (Antara Jatim) - Pimpinan DPRD Kota Surabaya meminta fungsi kontrol para legislator di Kota Pahlawan ditingkatkan menyusul banyaknya proyek pembangunan Pemkot Surabaya tidak selesai tepat waktu pada 2015.
"Proyek yang tidak terealisasi itu membuat serapan anggaran pada tahun 2015 minim. Kami berharap fungsi kontrol DPRD Surabaya benar-benar maksimal pada 2016," kata Ketua DPRD Surabaya Armuji di Surabaya, Senin.
Menurut dia, fungsi kontrol DPRD diperlukan terutama mengontrol kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkot Surabaya khususnya yang terkait pembangunan fisik. Sebab, proyek-proyek pembangunan banyak yang tidak sesuai dengan target.
"DPR harus bisa mengontrol terhadap kinerja Pemerintah Kota, baik itu bersifat fisik, kualitas pekerjaan, targetnya dan segala macam, artinya benar tidak mereka mencapai target," ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan ini menilai penggunaan APBD 2016 harus bisa dikawal dengan baik, terutama dari sisi serapan anggaran. Terlebih kalangan dewan harus bersungguh-sungguh mencurahkan pikiran dan tenaga untuk mengawal proyek yang digarap pada 2016.
"Terus kualitas pekerjaan, baik proyek multiyears atau tidak, itu nantinya jangan sampai berhenti di tengah jalan," katanya.
Mantan Ketua Komisi A DPRD Surabaya ini menegaskan apapun alasannya, tidak boleh ada proyek yang berhenti di tengah jalan. Armuji meminta Pemkot Surabaya dan anggota DPRD Surabaya harus bisa belajar dari pengalaman tahun 2015. "Pengalaman tahun lalu jangan sampai terulang," katanya.
Anggota dewan empat periode ini menyoroti soal pembebasan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan jalan frontage road di Jalan Ahmad Yani. Armuji meminta ganti rugi lahan harus tuntas.
"Jangan sampai kita menganggarkan tidak terserap. Karena banyak sekali anggaran untuk ganti rugi lahan tidak terserap gara-gara apraisalnya tidak sesuai, tanahnya bermasalah dan segala macam," kata Armuji.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Surabaya Dharmawan mengatakan pada 2016 harus memiliki pengaruh pada kinerja DPRD Surabaya. Seluruh anggota dewan harus lebih meningkatkan kinerja, terutama peningkatan fungsi kontrol.
"Berharap kinerja dari masing-masing kita lebih maksimal, optimal, dan lebih terfokus pada tiap-tiap permasalahan," katanya.
Ia berharap penyelesaian rancangan peraturan daerah (raperda) bisa selesai tepat waktu. Untuk tahun ini, berdasarkan rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Surabaya, anggota dewan yang berkantor di Jalan Yos Sudarso mempunyai target bisa menghasilkan sekitar 30 raperda.
"Target ini bisa tercapai, dan program-program dewan semuanya bisa tercapai," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
"Proyek yang tidak terealisasi itu membuat serapan anggaran pada tahun 2015 minim. Kami berharap fungsi kontrol DPRD Surabaya benar-benar maksimal pada 2016," kata Ketua DPRD Surabaya Armuji di Surabaya, Senin.
Menurut dia, fungsi kontrol DPRD diperlukan terutama mengontrol kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkot Surabaya khususnya yang terkait pembangunan fisik. Sebab, proyek-proyek pembangunan banyak yang tidak sesuai dengan target.
"DPR harus bisa mengontrol terhadap kinerja Pemerintah Kota, baik itu bersifat fisik, kualitas pekerjaan, targetnya dan segala macam, artinya benar tidak mereka mencapai target," ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan ini menilai penggunaan APBD 2016 harus bisa dikawal dengan baik, terutama dari sisi serapan anggaran. Terlebih kalangan dewan harus bersungguh-sungguh mencurahkan pikiran dan tenaga untuk mengawal proyek yang digarap pada 2016.
"Terus kualitas pekerjaan, baik proyek multiyears atau tidak, itu nantinya jangan sampai berhenti di tengah jalan," katanya.
Mantan Ketua Komisi A DPRD Surabaya ini menegaskan apapun alasannya, tidak boleh ada proyek yang berhenti di tengah jalan. Armuji meminta Pemkot Surabaya dan anggota DPRD Surabaya harus bisa belajar dari pengalaman tahun 2015. "Pengalaman tahun lalu jangan sampai terulang," katanya.
Anggota dewan empat periode ini menyoroti soal pembebasan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan jalan frontage road di Jalan Ahmad Yani. Armuji meminta ganti rugi lahan harus tuntas.
"Jangan sampai kita menganggarkan tidak terserap. Karena banyak sekali anggaran untuk ganti rugi lahan tidak terserap gara-gara apraisalnya tidak sesuai, tanahnya bermasalah dan segala macam," kata Armuji.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Surabaya Dharmawan mengatakan pada 2016 harus memiliki pengaruh pada kinerja DPRD Surabaya. Seluruh anggota dewan harus lebih meningkatkan kinerja, terutama peningkatan fungsi kontrol.
"Berharap kinerja dari masing-masing kita lebih maksimal, optimal, dan lebih terfokus pada tiap-tiap permasalahan," katanya.
Ia berharap penyelesaian rancangan peraturan daerah (raperda) bisa selesai tepat waktu. Untuk tahun ini, berdasarkan rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Surabaya, anggota dewan yang berkantor di Jalan Yos Sudarso mempunyai target bisa menghasilkan sekitar 30 raperda.
"Target ini bisa tercapai, dan program-program dewan semuanya bisa tercapai," katanya. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016