Jakarta, (Antara) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta meraih predikat A dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi (Lakip) yang diserahkan oleh Kementerian PANRB di Istana Wakil Presiden Jakarta, Selasa.
Wakil Presiden Jusuf Kalla yang turut menyaksikan penyerahan Laporan tersebut mengatakan pencapaian kinerja pemerintah daerah tersebut merupakan bagian dari upaya memajukan pertumbuhan secara nasional.
"Ini penting karena suatu pemerintahan yang berdasarkan pada dua sistem, yaitu sektoral dan otonom, itu harus seimbang demi pencapaian baik dari sisi sektoral maupun dari sistem wilayahnya atau masing-masing daerah," kata Wapres Kalla dalam sambutannya.
Wapres mengatakan secara nasional indikator evaluasi kinerja pemerintah pusat juga dinilai, melalui ukuran pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja dan indeks pembangunan manusia.
Oleh karena itu, bagi daerah lain yang masih banyak masuk dalam kategori CC (cukup), C (kurang) dan D (sangat kurang), diharapkan dapat segera memperbaiki kinerjanya.
"Masalah keadilan juga perlu diperbaiki supaya tidak ada ketimpangan. Mudah-mudahan apa yang dicapai hari ini menjadikan masing-masing instansi memajukan seluruh bangsa," jelas Wapres.
Dari 34 pemerintah provinsi di Indonesia, ada tujuh daerah yang meraih predikat BB (sangat baik) yaitu Jawa Tengah, Sumatera Barat, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Bali dan Sumatera Selatan.
Delapan pemerintah daerah yang meraih predikat B (baik) yakni Kepulauan Riau, Bengkulu, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah dan Kalimantan Tengah.
Sementara itu kota besar seperti DKI Jakarta dan Banten hanya mendapat predikat CC, seperti halnya Provinsi Jambi, Maluku, Papua, Papua Barat dan Maluku Utara.
Kementerian PAN dan RB mengklaim hasil evaluasi tersebut semakin baik dari segi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, dibandingkan dengan pencapaian kinerjanya.
Kementerian PAN dan RB, dengan dibantu oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sejak 1999 mendorong upaya penerapan manajemen kinerja di seluruh instansi pemerintahan.
Namun, evaluasi secara rutin baru dilakukan oleh Kementerian tersebut pada 2010.
Dalam penyerahan Laporan tersebut hadir pula Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Pandjaitan, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki.
Selain itu hadir pula Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015
Wakil Presiden Jusuf Kalla yang turut menyaksikan penyerahan Laporan tersebut mengatakan pencapaian kinerja pemerintah daerah tersebut merupakan bagian dari upaya memajukan pertumbuhan secara nasional.
"Ini penting karena suatu pemerintahan yang berdasarkan pada dua sistem, yaitu sektoral dan otonom, itu harus seimbang demi pencapaian baik dari sisi sektoral maupun dari sistem wilayahnya atau masing-masing daerah," kata Wapres Kalla dalam sambutannya.
Wapres mengatakan secara nasional indikator evaluasi kinerja pemerintah pusat juga dinilai, melalui ukuran pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja dan indeks pembangunan manusia.
Oleh karena itu, bagi daerah lain yang masih banyak masuk dalam kategori CC (cukup), C (kurang) dan D (sangat kurang), diharapkan dapat segera memperbaiki kinerjanya.
"Masalah keadilan juga perlu diperbaiki supaya tidak ada ketimpangan. Mudah-mudahan apa yang dicapai hari ini menjadikan masing-masing instansi memajukan seluruh bangsa," jelas Wapres.
Dari 34 pemerintah provinsi di Indonesia, ada tujuh daerah yang meraih predikat BB (sangat baik) yaitu Jawa Tengah, Sumatera Barat, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Bali dan Sumatera Selatan.
Delapan pemerintah daerah yang meraih predikat B (baik) yakni Kepulauan Riau, Bengkulu, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah dan Kalimantan Tengah.
Sementara itu kota besar seperti DKI Jakarta dan Banten hanya mendapat predikat CC, seperti halnya Provinsi Jambi, Maluku, Papua, Papua Barat dan Maluku Utara.
Kementerian PAN dan RB mengklaim hasil evaluasi tersebut semakin baik dari segi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, dibandingkan dengan pencapaian kinerjanya.
Kementerian PAN dan RB, dengan dibantu oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sejak 1999 mendorong upaya penerapan manajemen kinerja di seluruh instansi pemerintahan.
Namun, evaluasi secara rutin baru dilakukan oleh Kementerian tersebut pada 2010.
Dalam penyerahan Laporan tersebut hadir pula Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Pandjaitan, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki.
Selain itu hadir pula Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek.(*)
Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015