Surabaya (Antara Jatim) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menganggarkan program pembelian beras miskin (raskin) dalam APBD Kota Surabaya 2016 sebesar Rp19 miliar.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Surabaya, Reni Astutik, di Surabaya, Jumat, mengatakan sebanyak 65.000 kepala keluarga (KK) yang masuk dalam kategori miskin akan mendapat beras raskin secara gratis dari Pemkot Surabaya mulai 2016.
"Sebenarnya data di pemkot menunjukkan jumlah KK miskin di Surabaya sebanyak 100.000 KK. Sayangnya, kemampuan Badan Urusan Logistik (Bulog) dari pusat untuk ketersediaan beras raskin hanya sebanyak 65.000 KK," kata Reni.
Ke depan, lanjut dia, pihaknya berupaya agar KK miskin yang tidak ikut menikmati kuota raskin gratis bisa masuk dalam program raskin daerah (raskinda). "Anggaran untuk raskinda tidak begitu besar. Hanya sekitar Rp5,2 miliar untuk 35.000 KK miskin," ujarnya.
Menurut dia, selama ini warga miskin harus membeli sendiri beras raskin dengan harga Rp1.600 per kilogram. Tiap bulan mereka hanya dijatah membeli sebanyak 15 kg. Jumlah 65.000 KK penerima raskin ini sudah merupakan kuota dari pemerintah pusat.
"Kami menganggarkan pembelian beras raskin ini karena kami melihat postur APBD mampu melakukan itu. Apalagi pemerintah pusat sendiri kan mendorong pada kepala daerah untuk membeli beras raskin. Tapi itu bergantung pada kemampuan daerah masing-masing," ujarnya.
Sementara itu, dana jaminan kesehatan bagi warga miskin di APBD 2016 sebesar Rp160 miliar. Dana itu dialokasikan bagi sebanyak 290.000 warga Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Dana Rp160 miliar tersebut sebenarnya turun dibanding 2015 yang mencapai Rp180 miliar. Penurunan anggaran ini lantaran dana Rp180 miliar di 2015 tidak sepenuhnya terserap.
Dari 290.000 warga PBI, yang memanfaatkan hanya sebanyak 231.000 warga saja. "Dari evaluasi yang kami lakukan ternyata penggunaan dana untuk jaminan kesehatan hanya sekitar Rp160 miliar. Jadi untuk tahun ini kami ya anggarkan sebesar itu. Tentu ini biar lebih efektif," kata Reni.
Disisi lain, APBD 2016 juga mengalokasikan anggaran untuk perbaikan rumah warga miskin yang kumuh. Nilainya sebesar Rp25 juta per rumah. Angka ini naik dibanding 2015 yang hanya Rp10 juta per rumah.
Pada 2016, ada sebanyak 622 rumah kumuh yang dapat jatah perbaikan rumah. Anggaran Rp10 juta dinilai tidak cukup untuk merehabilitasi rumah kumuh.
Dia mencontohkan, untuk satu rumah kumuh dapat anggara Rp10 juta yang selanjutnya dipotong Rp2,5 juta untuk biaya tukang. Sisanya untuk pembelian material.
"Ada sejumlah daerah yang masuk dalam kategori rumah kumuh. Seperti di Wonokromo dan Tambaksari. Indikasi rumah itu kumuh ketika lantainya berupa tanah. Kemudian saluran pembuangannya buruk," ujarnya.
Sementara itu, terkait pembelian beras raskin, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, Agus Imam Sonhaji mengatakan, masih banyak hal yang perlu dipertimbangkan dan dikaji lebih dalam. Terutama soal aturan hukumnya.
Ia sepakat bahwa warga miskin harus dapat raskin secara gratis. Namun pihaknya enggan ketika di kemudian hari ada persoalan hukum dalam program tersebut.
"Kami akan coba konsultasikan dulu program ini ini ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," ujarnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Surabaya, Reni Astutik, di Surabaya, Jumat, mengatakan sebanyak 65.000 kepala keluarga (KK) yang masuk dalam kategori miskin akan mendapat beras raskin secara gratis dari Pemkot Surabaya mulai 2016.
"Sebenarnya data di pemkot menunjukkan jumlah KK miskin di Surabaya sebanyak 100.000 KK. Sayangnya, kemampuan Badan Urusan Logistik (Bulog) dari pusat untuk ketersediaan beras raskin hanya sebanyak 65.000 KK," kata Reni.
Ke depan, lanjut dia, pihaknya berupaya agar KK miskin yang tidak ikut menikmati kuota raskin gratis bisa masuk dalam program raskin daerah (raskinda). "Anggaran untuk raskinda tidak begitu besar. Hanya sekitar Rp5,2 miliar untuk 35.000 KK miskin," ujarnya.
Menurut dia, selama ini warga miskin harus membeli sendiri beras raskin dengan harga Rp1.600 per kilogram. Tiap bulan mereka hanya dijatah membeli sebanyak 15 kg. Jumlah 65.000 KK penerima raskin ini sudah merupakan kuota dari pemerintah pusat.
"Kami menganggarkan pembelian beras raskin ini karena kami melihat postur APBD mampu melakukan itu. Apalagi pemerintah pusat sendiri kan mendorong pada kepala daerah untuk membeli beras raskin. Tapi itu bergantung pada kemampuan daerah masing-masing," ujarnya.
Sementara itu, dana jaminan kesehatan bagi warga miskin di APBD 2016 sebesar Rp160 miliar. Dana itu dialokasikan bagi sebanyak 290.000 warga Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Dana Rp160 miliar tersebut sebenarnya turun dibanding 2015 yang mencapai Rp180 miliar. Penurunan anggaran ini lantaran dana Rp180 miliar di 2015 tidak sepenuhnya terserap.
Dari 290.000 warga PBI, yang memanfaatkan hanya sebanyak 231.000 warga saja. "Dari evaluasi yang kami lakukan ternyata penggunaan dana untuk jaminan kesehatan hanya sekitar Rp160 miliar. Jadi untuk tahun ini kami ya anggarkan sebesar itu. Tentu ini biar lebih efektif," kata Reni.
Disisi lain, APBD 2016 juga mengalokasikan anggaran untuk perbaikan rumah warga miskin yang kumuh. Nilainya sebesar Rp25 juta per rumah. Angka ini naik dibanding 2015 yang hanya Rp10 juta per rumah.
Pada 2016, ada sebanyak 622 rumah kumuh yang dapat jatah perbaikan rumah. Anggaran Rp10 juta dinilai tidak cukup untuk merehabilitasi rumah kumuh.
Dia mencontohkan, untuk satu rumah kumuh dapat anggara Rp10 juta yang selanjutnya dipotong Rp2,5 juta untuk biaya tukang. Sisanya untuk pembelian material.
"Ada sejumlah daerah yang masuk dalam kategori rumah kumuh. Seperti di Wonokromo dan Tambaksari. Indikasi rumah itu kumuh ketika lantainya berupa tanah. Kemudian saluran pembuangannya buruk," ujarnya.
Sementara itu, terkait pembelian beras raskin, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, Agus Imam Sonhaji mengatakan, masih banyak hal yang perlu dipertimbangkan dan dikaji lebih dalam. Terutama soal aturan hukumnya.
Ia sepakat bahwa warga miskin harus dapat raskin secara gratis. Namun pihaknya enggan ketika di kemudian hari ada persoalan hukum dalam program tersebut.
"Kami akan coba konsultasikan dulu program ini ini ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," ujarnya. (*)
Editor : Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015