Surabaya (Antara Jatim) - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Surabaya 2016 sebesar Rp7.893.642.026.755 disahkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Rabu.
Ketua DPRD Surabaya Armuji mengatakan tim anggaran Pemkot dan Badan Anggaran DPRD akhirnya menyepakati anggaran belanja tahun depan sebesar Rp 7.893.642.026.755 dengan terget pendapatan daerah sebesar Rp6.968.667.138.
"Dalam penggedokan Perda APBD 2016 ini termasuk mengakomodir sejumlah permasalahan yang beberapa waktu lalu dipersoalkan, salah satunya adalah masalah dana hibah jasman dan hibah," katanya.
Menurut dia, persoalan hibah sudah selesai, dengan pengertian yang bisa dicarikan adalah yang sudah memiliki badan hukum dan sudah memiliki surat-surat dari Menkumham. "Tetap untuk yayasan, perseroan terbatas, organisasi masyarakat, dan koperasi," kata Armuji.
Begitu juga untuk hibah yang biasa diberikan berupa Bopda. Politisi asal PDIP ini menyebutkan, Bopda tahun depan tetap dianggarkan sebesar Rp 520 miliar di biaya belanja langsung. Sebab, dikatakan Armuji, jika dianggarkan melalui anggaran hibah, maka yang berhak menerima hanya satu kali saja, sedangkan jika dianggarkan melalui belanja langsung bisa diberikan dalam bentuk progam pendidikan.
Selain itu, dalam pengesahan itu, dewan dan pemkot akhirnya sepaham untuk menyepakati untuk anggaran UN Habitat sebesar Rp30 miliar dan juga tipping fee TPA Benowo sebesar Rp98 miliar.
"Kalau untuk UN Habitat ternyata itu adalah program yang bagus, sebab dana itu termasuk pembangunan pedistrian di sepanjang Embong Malang, dan juga pembenahan kota dan PJU. Kita sudah sepakati sebab Surabaya akan jadi tuan rumah menjamu negara negara dari seluruh dunia," ulas Armuji.
Sedangkan untuk tipping fee untuk TPA Benowo Armuji menolak untuk berkomentar. Justru saat sidang paripurna anggota DPRD dari Partai Nasdem, Vinsensius Awey masih menyatakan tidak sepakat dan menuntut agar pemkot dan dewan mengadakan sidak langsung ke TPA Benowo.
"Kenapa kita tidak tinjau langsung ke TPA Benowo. Kita lihat langsung ke sana progressnya sampai saat ini sudah sejauh apa," katanya.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Wali Kota Surabaya Nurwiyatno menyatakan alokasi dana Bopda memang sudah menjadi komitmen pemkot untuk menjamin biaya sekolah gratis di Surabaya. Angka tersebut sudah disepakati oleh dewan maupun pemkot.
"Sudah kita alokasikan, tapi kita juga menunggu peraturan lebih lanjut dari Kemendagri, tapi sudah kita cadangkan itu," kata Nur.
Akan tetapi pihaknya menyangkan soal pernyataan anggota dewan Vinsensius. Menurutnya hal tersebut tidak pantas disampaikan di paripurna. Sebab saat paripurna artinya bahasan di komisi sudah selesai. Sedangkan usulannya untuk mengadakan sidak ke TPA Benowo bisa saja disampaikan saat sidang pembahasan di komisi-komisi.
"Dewan berhak kok memanggil AKPD pemkot, kalau ada yang belum jelas atau belum puas, bisa dipanggil. Nah kalau minta ada sidak seharusnya disampaikan di sana," kata Nur. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015
Ketua DPRD Surabaya Armuji mengatakan tim anggaran Pemkot dan Badan Anggaran DPRD akhirnya menyepakati anggaran belanja tahun depan sebesar Rp 7.893.642.026.755 dengan terget pendapatan daerah sebesar Rp6.968.667.138.
"Dalam penggedokan Perda APBD 2016 ini termasuk mengakomodir sejumlah permasalahan yang beberapa waktu lalu dipersoalkan, salah satunya adalah masalah dana hibah jasman dan hibah," katanya.
Menurut dia, persoalan hibah sudah selesai, dengan pengertian yang bisa dicarikan adalah yang sudah memiliki badan hukum dan sudah memiliki surat-surat dari Menkumham. "Tetap untuk yayasan, perseroan terbatas, organisasi masyarakat, dan koperasi," kata Armuji.
Begitu juga untuk hibah yang biasa diberikan berupa Bopda. Politisi asal PDIP ini menyebutkan, Bopda tahun depan tetap dianggarkan sebesar Rp 520 miliar di biaya belanja langsung. Sebab, dikatakan Armuji, jika dianggarkan melalui anggaran hibah, maka yang berhak menerima hanya satu kali saja, sedangkan jika dianggarkan melalui belanja langsung bisa diberikan dalam bentuk progam pendidikan.
Selain itu, dalam pengesahan itu, dewan dan pemkot akhirnya sepaham untuk menyepakati untuk anggaran UN Habitat sebesar Rp30 miliar dan juga tipping fee TPA Benowo sebesar Rp98 miliar.
"Kalau untuk UN Habitat ternyata itu adalah program yang bagus, sebab dana itu termasuk pembangunan pedistrian di sepanjang Embong Malang, dan juga pembenahan kota dan PJU. Kita sudah sepakati sebab Surabaya akan jadi tuan rumah menjamu negara negara dari seluruh dunia," ulas Armuji.
Sedangkan untuk tipping fee untuk TPA Benowo Armuji menolak untuk berkomentar. Justru saat sidang paripurna anggota DPRD dari Partai Nasdem, Vinsensius Awey masih menyatakan tidak sepakat dan menuntut agar pemkot dan dewan mengadakan sidak langsung ke TPA Benowo.
"Kenapa kita tidak tinjau langsung ke TPA Benowo. Kita lihat langsung ke sana progressnya sampai saat ini sudah sejauh apa," katanya.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Wali Kota Surabaya Nurwiyatno menyatakan alokasi dana Bopda memang sudah menjadi komitmen pemkot untuk menjamin biaya sekolah gratis di Surabaya. Angka tersebut sudah disepakati oleh dewan maupun pemkot.
"Sudah kita alokasikan, tapi kita juga menunggu peraturan lebih lanjut dari Kemendagri, tapi sudah kita cadangkan itu," kata Nur.
Akan tetapi pihaknya menyangkan soal pernyataan anggota dewan Vinsensius. Menurutnya hal tersebut tidak pantas disampaikan di paripurna. Sebab saat paripurna artinya bahasan di komisi sudah selesai. Sedangkan usulannya untuk mengadakan sidak ke TPA Benowo bisa saja disampaikan saat sidang pembahasan di komisi-komisi.
"Dewan berhak kok memanggil AKPD pemkot, kalau ada yang belum jelas atau belum puas, bisa dipanggil. Nah kalau minta ada sidak seharusnya disampaikan di sana," kata Nur. (*)
Editor : Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015