Kediri (Antara Jatim) - Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur, berencana melanjutkan pembangunan jembatan brawijaya yang melintasi Sungai Brantas, setelah sebelumnya tersendat karena masalah hukum.
"Ada kemungkinan 2016 bisa dikerjakan, dan kalau PAK APBD 2015 ini tidak mungkin," kata Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar di Kediri, Selasa.
Ia mengemukakan sampai saat ini untuk melanjutkan proyek tersebut masih ada masalah hukum dari pemerintahan sebelumnya. Untuk itu, pemkot pun masih menunggu penyelesaian beban hukum tersebut.
Terdapat tiga megaproyek yang sampai saat ini belum selesai, yaitu pembangunan jembatan brawijaya, RSUD Gambiran II, serta Kampus Politeknik Kediri. Untuk saat ini, hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) jembatan brawijaya sudah selesai, sementara dua lainnya belum.
Ia juga menegaskan, pemerintah kota sudah menyiapkan anggaran untuk melanjutkan pembangunan tersebut. Jika sewaktu-waktu masalah audit dan berbagai administrasinya sudah selesai, pembangunan bisa dilanjutkan.
"Anggaran semua disiapkan, ketiku itu bisa dan ada waktu lelang dilakukan," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri Kasenan menegaskan pemerintah memang sudah merencanakan untuk melanjutkan pembangunan megaproyek yang belum tuntas tersebut.
"Anggaran sudah ada, nanti akan tinjau ulang. Sesuai dengan rencana Pak Wali, 2016 (pembangunannya)," ucapnya, menegaskan.
Ia mengatakan, dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2016, akan dianggarkan sebesar Rp80 miliar. Namun, dana itu untuk tiga megaproyek di Kediri yang masih belum tuntas, yaitu jembatan brawijaya, RSUD Gambiran II, serta Kampus Politeknik Kediri.
Ia juga menegaskan, saat ini masih menunggu hasil audit. Saat ini yang sudah hampir tuntas adalah soal jembatan brawijaya, sementara dua proyek lainnya yaitu RSUD Gambiran II serta Kampus Poltek Kediri belum selesai.
"Sekarang yang sudah jembatan, dua masih menunggu. Mudah-mudahan terealisasi, namun jika belum bisa, ditunda lagi," paparnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015
"Ada kemungkinan 2016 bisa dikerjakan, dan kalau PAK APBD 2015 ini tidak mungkin," kata Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar di Kediri, Selasa.
Ia mengemukakan sampai saat ini untuk melanjutkan proyek tersebut masih ada masalah hukum dari pemerintahan sebelumnya. Untuk itu, pemkot pun masih menunggu penyelesaian beban hukum tersebut.
Terdapat tiga megaproyek yang sampai saat ini belum selesai, yaitu pembangunan jembatan brawijaya, RSUD Gambiran II, serta Kampus Politeknik Kediri. Untuk saat ini, hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) jembatan brawijaya sudah selesai, sementara dua lainnya belum.
Ia juga menegaskan, pemerintah kota sudah menyiapkan anggaran untuk melanjutkan pembangunan tersebut. Jika sewaktu-waktu masalah audit dan berbagai administrasinya sudah selesai, pembangunan bisa dilanjutkan.
"Anggaran semua disiapkan, ketiku itu bisa dan ada waktu lelang dilakukan," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri Kasenan menegaskan pemerintah memang sudah merencanakan untuk melanjutkan pembangunan megaproyek yang belum tuntas tersebut.
"Anggaran sudah ada, nanti akan tinjau ulang. Sesuai dengan rencana Pak Wali, 2016 (pembangunannya)," ucapnya, menegaskan.
Ia mengatakan, dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2016, akan dianggarkan sebesar Rp80 miliar. Namun, dana itu untuk tiga megaproyek di Kediri yang masih belum tuntas, yaitu jembatan brawijaya, RSUD Gambiran II, serta Kampus Politeknik Kediri.
Ia juga menegaskan, saat ini masih menunggu hasil audit. Saat ini yang sudah hampir tuntas adalah soal jembatan brawijaya, sementara dua proyek lainnya yaitu RSUD Gambiran II serta Kampus Poltek Kediri belum selesai.
"Sekarang yang sudah jembatan, dua masih menunggu. Mudah-mudahan terealisasi, namun jika belum bisa, ditunda lagi," paparnya. (*)
Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015