Surabaya (Antara Jatim) - Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Surabaya mengkritisi perencanaan pemasangan alat peraga kampanye dan kualitas material bahan kampanye yang dipergunakan pada Pilkada Surabaya 2015.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono mengatakan dalam pemasangan 10 umbul-umbul per kecamatan untuk satu pasangan calon ternyata tidak bisa bertahan lama karena desainnya tidak lentur sehingga mudah diterpa angin.
"Umbul-umbul dipasang sebentar tapi sudah rusak," ujarnya.
Politisi PDIP ini menilai KPU Surabaya dalam menentukan peserta lelang tidak membuat skema waktu. Sehingga peserta lelang yang menawar sudah memperhitungkan kapan selesainya pemasangan.
"Faktanya dalam beberapa lama, pemasangan APK masih berlangsung dilakukan rekanan," katanya.
Ia mengatakan semestinya dalam renatang waktu persiapan yang pendek, karena terpotong beberapa kali proses pendaftaran yang gagal skema waktu menjadi hal yang penting.
Menurutnya, semakin cepat alat peraga terpasang akan semakin baik. "Tetapi pemasangannnya lamban dan yang sudah terpasang cepat rusak karena diterpa angin," ujarnya.
Adi mengatakan selain kualitas dan waktu pemasangan alat peraga, lokasi pemasangan juga tak dipersiapkan dengan baik. Beberapa APK justru dipasang tidak pada tempat semestinya.
"Di lapangan terjadi bongkar pasang, mestinya ditetapkan sejak awal titiknya," katanya.
Sedangkan untuk bahan kampanye, Wakil Ketua DPC PDIP Surabaya inimempertanyakan pembagian poster pasangan calon kepada 870 ribu-an rumah tangga. Ia menilai, masyarakat tentu belum mengetahui apakah poster tersebut ditempel di rumah masih-masing atau lainnya.
"Kalau dipasang di rumah, karena ukurannya lumayan besar apa tidak mengganggu estetika rumah orang," tanyanya.
Sejauh ini menurut Adi, KPU belum mensosialisasikna ke masyarakat poster tersebut ditempelkan atau dibaca saja. Sementara untuk bahan kampanye berbentuk flyer, karena ukurannnya sangat tipis berdasarkan pengalaman sebelumnya akan diacuhkan jika kualitasnya kurang baik.
"Hanya seperampat folio bolak balik dan sangat tipis, akan dianggap remeh dan dibuang begitu saja sama orang," katanya.
Namun demikian, Adi memaklumi kekurangan dalam perencanaan dan pembuatan bahan kampanye karena saat ini baru pertama kali pilkada serentak dibiayai oleh APBD.
"Ke depan perencanaan APK dan bahan kampanye harsu memperhatikan efektifitasnya," katanya.
Hal sama juga dikatakan, Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Herlina Harsono Njoto. Ia mengakui, bahwa event pilkada tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya.
Hal itu terjadi karena ada pembatasan alat peraga kampanye. Politisi Partai Demokrat ini mengatakan, KPU menghandle semua urusan APK dan bahan kampanye.
Dari sisi pembiayaan memang lebih meringankan pasangan calon, tetapi hal tersebut justru membatasi kreatifitas paslon. "Otomatis konsep APK hanya sesuai yang dibatasi KPU, dengan bentuk dan ragam yang ditetapkan," katanya.
Politisi Partai Demokrat ini mengatakan dengan beberapa keterbatasan tersebut bisa berdampak pada partisipasi masyarakat pada pilkada, 9 Desember.
"Dampaknya golput bisa saja akan tinggi disbanding 2010," katanya.
Namun demikian, ia menganggap dengan kondisi itu menjadi tantangan bagi pasangan calon dan tim pemenangan agar lebih banyak melakukan pertemuan dengan warga. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015
Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono mengatakan dalam pemasangan 10 umbul-umbul per kecamatan untuk satu pasangan calon ternyata tidak bisa bertahan lama karena desainnya tidak lentur sehingga mudah diterpa angin.
"Umbul-umbul dipasang sebentar tapi sudah rusak," ujarnya.
Politisi PDIP ini menilai KPU Surabaya dalam menentukan peserta lelang tidak membuat skema waktu. Sehingga peserta lelang yang menawar sudah memperhitungkan kapan selesainya pemasangan.
"Faktanya dalam beberapa lama, pemasangan APK masih berlangsung dilakukan rekanan," katanya.
Ia mengatakan semestinya dalam renatang waktu persiapan yang pendek, karena terpotong beberapa kali proses pendaftaran yang gagal skema waktu menjadi hal yang penting.
Menurutnya, semakin cepat alat peraga terpasang akan semakin baik. "Tetapi pemasangannnya lamban dan yang sudah terpasang cepat rusak karena diterpa angin," ujarnya.
Adi mengatakan selain kualitas dan waktu pemasangan alat peraga, lokasi pemasangan juga tak dipersiapkan dengan baik. Beberapa APK justru dipasang tidak pada tempat semestinya.
"Di lapangan terjadi bongkar pasang, mestinya ditetapkan sejak awal titiknya," katanya.
Sedangkan untuk bahan kampanye, Wakil Ketua DPC PDIP Surabaya inimempertanyakan pembagian poster pasangan calon kepada 870 ribu-an rumah tangga. Ia menilai, masyarakat tentu belum mengetahui apakah poster tersebut ditempel di rumah masih-masing atau lainnya.
"Kalau dipasang di rumah, karena ukurannya lumayan besar apa tidak mengganggu estetika rumah orang," tanyanya.
Sejauh ini menurut Adi, KPU belum mensosialisasikna ke masyarakat poster tersebut ditempelkan atau dibaca saja. Sementara untuk bahan kampanye berbentuk flyer, karena ukurannnya sangat tipis berdasarkan pengalaman sebelumnya akan diacuhkan jika kualitasnya kurang baik.
"Hanya seperampat folio bolak balik dan sangat tipis, akan dianggap remeh dan dibuang begitu saja sama orang," katanya.
Namun demikian, Adi memaklumi kekurangan dalam perencanaan dan pembuatan bahan kampanye karena saat ini baru pertama kali pilkada serentak dibiayai oleh APBD.
"Ke depan perencanaan APK dan bahan kampanye harsu memperhatikan efektifitasnya," katanya.
Hal sama juga dikatakan, Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Herlina Harsono Njoto. Ia mengakui, bahwa event pilkada tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya.
Hal itu terjadi karena ada pembatasan alat peraga kampanye. Politisi Partai Demokrat ini mengatakan, KPU menghandle semua urusan APK dan bahan kampanye.
Dari sisi pembiayaan memang lebih meringankan pasangan calon, tetapi hal tersebut justru membatasi kreatifitas paslon. "Otomatis konsep APK hanya sesuai yang dibatasi KPU, dengan bentuk dan ragam yang ditetapkan," katanya.
Politisi Partai Demokrat ini mengatakan dengan beberapa keterbatasan tersebut bisa berdampak pada partisipasi masyarakat pada pilkada, 9 Desember.
"Dampaknya golput bisa saja akan tinggi disbanding 2010," katanya.
Namun demikian, ia menganggap dengan kondisi itu menjadi tantangan bagi pasangan calon dan tim pemenangan agar lebih banyak melakukan pertemuan dengan warga. (*)
Editor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015