Surabaya (Antara Jatim) - Pemerintah Kota Surabaya mendrong semua koperasi di Kota Pahlawan berbadan hukum dan bersertifikasi guna menghadapi era Masayarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan diberlakukan Desember 2015.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dinkop dan UKM) Kota Surabaya Hadi Mulyono, di Surabaya, Jumat, mengatakan pihaknya siap membantu masyarakat Kota Pahlawan untuk pendirian koperasi dan juga pemberian bantuan badan hukum koperasi.
"Data yang ada saat ini tercatat ada 1.600 koperasi di Surabaya yang sudah berbadan hukum. Selain itu, masih ada beberapa yang masih dalam proses untuk memiliki badan hukum," ujarnya.
Hadi Mulyono mengatakan pihaknya telah memberikan bantuan badan hukum koperasi sejak lima tahun silam atau mulai tahun 2010. Bahwa usaha mikro milik masyarakat yang kemudian membentuk koperasi, biaya pendiriannya ditanggung oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
Sejak tahun 2014 lalu, lanjut dia, program yang digagas Dinkop dan UKM Surabaya itu diadopsi oleh pemerintah pusat. "Sejak 2014, program ini diadopsi oleh Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Jadi untuk program pendirian atau pembubaran koperasi kini ditanggung oleh pemerintah pusat," katanya.
Selain menfasilitasi pendirian koperasi dan juga membantu pengurusan badan hukum koperasi, Dinkop dan UKM Kota Surabaya juga serius untuk menyiapkan koperasi di Surabaya agar bisa tetap survive menghadapi masuknya era MEA akhir tahun nanti.
Keseriusan itu terlihat dari adanya pelatihan bagi pengelola koperasi yang digelar di kantor Dinkop dan UKM pada pekan lalu. Ada 42 koperasi yang ikut serta, dua koperasi meruakan jalur mandiri.
Menurut Hadi Mulyono, dengan semakin dekatnya MEA yang berarti tantangan ekonomi akan semakin besar karena adanya keterlibatan pelaku ekonomi dari luar negeri, maka peran koperasi harus lebih ditingkatkan.
Untuk itu, pihaknya mendorong agar pengelola koperasi di Surabaya memiliki kemampuan yang kompeten dan terakreditasi. Nah, untuk mewujudkan hal itu, saat ini Dinkop dan UKM aktif bekerja sama dengan lembaga sertifikasi. Sebanyak 75 koperasi kini sudah tersertifikasi.
"Harapan kami, semua koperasi di Surabaya bisa terakreditasi lewat uji sertifikasi. Dengan begitu, ada kepercayaan dari anggota dan masyarakat karena koperasi dikelola dengan benar. Bila sudah begitu, koperasi akan mampu berperan dalam menghadapi MEA," ujar Hadi Mulyono.
Peran koperasi, jelas Hadi Mulyono akan sangat penting, di antaranya terkait permodalan usaha dan pemasaran produk anggota. Bila sekitar 260 ribu anggota koperasi (dari total 1.600 koperasi) bisa berperan optimal, tentunya akan mampu untuk berkompetisi dan menjadi pelaku atau bahkan pemenang di era MEA.
"Peran koperasi akan sangat penting, minimal untuk pemenuhan kebutuhan anggotanya. Koperasi bisa menyiapkan bahan produksi anggotanya, juga bisa menyiapkan permodalan bagi anggotanya," katanya.
Selama ini, Dinkop dan UKM Surabaya telah berupaya melakukan pembinaan ntuk meningkatkan kualitas koperasi di Surabaya. Dikatakan Hadi Mulyono, tidak bisa dipungkiri ada koperasi yang hidup alias beraktivitas, dan ada koperasi yang mati dalam artian tidak aktivitasnya.
Dari survei yang dilakukan Dinkop dan UKM, keberadaan koperasi mati tersebut dikarenakan tidak ada lagi anggotanya ataupun perusahaan tempat koperasi itu bernaung sudah bubar ataupun pindah ke luar kota. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dinkop dan UKM) Kota Surabaya Hadi Mulyono, di Surabaya, Jumat, mengatakan pihaknya siap membantu masyarakat Kota Pahlawan untuk pendirian koperasi dan juga pemberian bantuan badan hukum koperasi.
"Data yang ada saat ini tercatat ada 1.600 koperasi di Surabaya yang sudah berbadan hukum. Selain itu, masih ada beberapa yang masih dalam proses untuk memiliki badan hukum," ujarnya.
Hadi Mulyono mengatakan pihaknya telah memberikan bantuan badan hukum koperasi sejak lima tahun silam atau mulai tahun 2010. Bahwa usaha mikro milik masyarakat yang kemudian membentuk koperasi, biaya pendiriannya ditanggung oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
Sejak tahun 2014 lalu, lanjut dia, program yang digagas Dinkop dan UKM Surabaya itu diadopsi oleh pemerintah pusat. "Sejak 2014, program ini diadopsi oleh Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Jadi untuk program pendirian atau pembubaran koperasi kini ditanggung oleh pemerintah pusat," katanya.
Selain menfasilitasi pendirian koperasi dan juga membantu pengurusan badan hukum koperasi, Dinkop dan UKM Kota Surabaya juga serius untuk menyiapkan koperasi di Surabaya agar bisa tetap survive menghadapi masuknya era MEA akhir tahun nanti.
Keseriusan itu terlihat dari adanya pelatihan bagi pengelola koperasi yang digelar di kantor Dinkop dan UKM pada pekan lalu. Ada 42 koperasi yang ikut serta, dua koperasi meruakan jalur mandiri.
Menurut Hadi Mulyono, dengan semakin dekatnya MEA yang berarti tantangan ekonomi akan semakin besar karena adanya keterlibatan pelaku ekonomi dari luar negeri, maka peran koperasi harus lebih ditingkatkan.
Untuk itu, pihaknya mendorong agar pengelola koperasi di Surabaya memiliki kemampuan yang kompeten dan terakreditasi. Nah, untuk mewujudkan hal itu, saat ini Dinkop dan UKM aktif bekerja sama dengan lembaga sertifikasi. Sebanyak 75 koperasi kini sudah tersertifikasi.
"Harapan kami, semua koperasi di Surabaya bisa terakreditasi lewat uji sertifikasi. Dengan begitu, ada kepercayaan dari anggota dan masyarakat karena koperasi dikelola dengan benar. Bila sudah begitu, koperasi akan mampu berperan dalam menghadapi MEA," ujar Hadi Mulyono.
Peran koperasi, jelas Hadi Mulyono akan sangat penting, di antaranya terkait permodalan usaha dan pemasaran produk anggota. Bila sekitar 260 ribu anggota koperasi (dari total 1.600 koperasi) bisa berperan optimal, tentunya akan mampu untuk berkompetisi dan menjadi pelaku atau bahkan pemenang di era MEA.
"Peran koperasi akan sangat penting, minimal untuk pemenuhan kebutuhan anggotanya. Koperasi bisa menyiapkan bahan produksi anggotanya, juga bisa menyiapkan permodalan bagi anggotanya," katanya.
Selama ini, Dinkop dan UKM Surabaya telah berupaya melakukan pembinaan ntuk meningkatkan kualitas koperasi di Surabaya. Dikatakan Hadi Mulyono, tidak bisa dipungkiri ada koperasi yang hidup alias beraktivitas, dan ada koperasi yang mati dalam artian tidak aktivitasnya.
Dari survei yang dilakukan Dinkop dan UKM, keberadaan koperasi mati tersebut dikarenakan tidak ada lagi anggotanya ataupun perusahaan tempat koperasi itu bernaung sudah bubar ataupun pindah ke luar kota. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015