Surabaya (Antara Jatim) - Sekolompok petani yang tergabung dalam Himpunan Masyarakat Petani Garam (HMPG) dan pengusaha asal Jawa Timur menyepakati penyerapan garam rakyat dengan harapan mencapai swasembada garam.
"Kesepakatan ini sebagai bagian dari peningkatan kualitas dan penyerapan garam rakyat," ujar Ketua HMPG Jatim Muhammad Hasan di sela penandatanganan kesepakatan dan kegiatan Intermediasi Petambak Garam-Pengusaha di Surabaya, Senin.
Dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga menggandeng perbankan, dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia (BRI), untuk akses permodalan yang dibagi dalam dua bentuk, yakni kredit usaha rakyat dan komersial.
"Permodalan nanti bisa disalurkan langsung ke petani atas rekomendasi koperasi atau disalurkan melalui koperasi," ucapnya.
Menurut dia, selama ini penyerapan garam rakyat masih terkendala masalah harga dan kualitas sehingga berimbas pada harga garam yang dinilainya masih kurang layak.
Sesuai harga pokok penjualan (HPP), harga garam kualitas I yang seharusnya Rp750 per kilogram dan kualitas II sebesar Rp500 per kilogram, sekarang dihargai Rp300-450 per kilogram.
Ia juga menjelaskan, dari produksi garam di Jatim sebesar 850.000 ton di tahun 2015, baru sekitar 25 persen yang terserap.
Di kesempatan sama, Direktur Jasa Keluatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Riyanto Basuki mengatakan sampai saat ini penyerapan masih rendah karena masih belum adanya kesesuaian kualitas antara garam yang dihasilkan petani garam dengan kebutuhan industri.
"Tapi pasti akan dilakukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas. Kemudian, perbaikan tata niaga dan distribusi garam juga akan dilakukan," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Jatim Heru Tjahjono mengatakan, saat ini beberapa isu strategis terkait garam di wilayahnya antara lain akses permodalan petambak garam rakyat, regulasi yang tidak berpihak kepada garam rakyat dan lainnya.
"Kami harapkan dengan kesepakatan ini membuat petani garam lebih baik dan tentu berimbas pada kualitas garam rakyat," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015
"Kesepakatan ini sebagai bagian dari peningkatan kualitas dan penyerapan garam rakyat," ujar Ketua HMPG Jatim Muhammad Hasan di sela penandatanganan kesepakatan dan kegiatan Intermediasi Petambak Garam-Pengusaha di Surabaya, Senin.
Dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga menggandeng perbankan, dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia (BRI), untuk akses permodalan yang dibagi dalam dua bentuk, yakni kredit usaha rakyat dan komersial.
"Permodalan nanti bisa disalurkan langsung ke petani atas rekomendasi koperasi atau disalurkan melalui koperasi," ucapnya.
Menurut dia, selama ini penyerapan garam rakyat masih terkendala masalah harga dan kualitas sehingga berimbas pada harga garam yang dinilainya masih kurang layak.
Sesuai harga pokok penjualan (HPP), harga garam kualitas I yang seharusnya Rp750 per kilogram dan kualitas II sebesar Rp500 per kilogram, sekarang dihargai Rp300-450 per kilogram.
Ia juga menjelaskan, dari produksi garam di Jatim sebesar 850.000 ton di tahun 2015, baru sekitar 25 persen yang terserap.
Di kesempatan sama, Direktur Jasa Keluatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Riyanto Basuki mengatakan sampai saat ini penyerapan masih rendah karena masih belum adanya kesesuaian kualitas antara garam yang dihasilkan petani garam dengan kebutuhan industri.
"Tapi pasti akan dilakukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas. Kemudian, perbaikan tata niaga dan distribusi garam juga akan dilakukan," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Jatim Heru Tjahjono mengatakan, saat ini beberapa isu strategis terkait garam di wilayahnya antara lain akses permodalan petambak garam rakyat, regulasi yang tidak berpihak kepada garam rakyat dan lainnya.
"Kami harapkan dengan kesepakatan ini membuat petani garam lebih baik dan tentu berimbas pada kualitas garam rakyat," katanya. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015