Surabaya (Antara Jatim) - Serapan anggaran Pemerintah Kota Surabaya hingga pekan pertama September 2015 mencapai 50 persen, sedangkan progres pembangunan fisik sudah mencapai 60-75 persen.
Penjabat Wali Kota Surabaya Nurwiyatno, di Surabaya, Senin, mengatakan genjotan serapan anggaran ini diperoleh setelah ada perubahan mekanisme kerja yang dilakukannya.
"Kami terus melakukan monitoring dan evaluasi (monev) di setiap SKPD, baik melalui telepon maupun WA (Whatsapp) hampir setiap hari," kata Nurwiyatno usai menghadiri rapat paripurna DPRD Surabaya.
Ia mengaku bisa memberi kebijakan taktis bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkot Surabaya untuk menyelesaikan pekerjaannya.
"Dari situ semuanya bisa dikontrol dan kita bisa saling berkomunikasi. Mana yang kurang, langsung taktisnya bagaimana menyelesaikan," ujarnya.
Nurwiyatno mengatakan selama dua pekan sejak dirinya menjabat sebagai Pj wali kota pada 28 September 2015, pelayanan kepada masyarakat di Kota Pahlawan itu, sudah dilakukan dengan baik.
"Sekarang kita tingkatkan lagi pelayanan kepada masyarakat. Kebersihan di instansi pemerintahan kota juga saya kontrol," ujarnya.
Terkait imbauan dari Menteri PAN RB agar PNS bersikap netral dan profesional dalam menghadapi Pilkada serentak, Nurwiyatno menyebut Pemkot Surabaya sudah dua kali membuat surat edaran untuk menindaklanjuti seruan tersebut.
Pemkot Surabaya sudah dua kali membuat surat edaran dan diyakininya semua sudah memahaminya.
"Nanti kita sukseskan lagi dengan KPU dan Bawaslu, bahkan ada Pokja yang memonitor perjalanan tahapan Pilkada. Selama ini sudah bagus, sesuai dengan tahapan dan normanya," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015
Penjabat Wali Kota Surabaya Nurwiyatno, di Surabaya, Senin, mengatakan genjotan serapan anggaran ini diperoleh setelah ada perubahan mekanisme kerja yang dilakukannya.
"Kami terus melakukan monitoring dan evaluasi (monev) di setiap SKPD, baik melalui telepon maupun WA (Whatsapp) hampir setiap hari," kata Nurwiyatno usai menghadiri rapat paripurna DPRD Surabaya.
Ia mengaku bisa memberi kebijakan taktis bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkot Surabaya untuk menyelesaikan pekerjaannya.
"Dari situ semuanya bisa dikontrol dan kita bisa saling berkomunikasi. Mana yang kurang, langsung taktisnya bagaimana menyelesaikan," ujarnya.
Nurwiyatno mengatakan selama dua pekan sejak dirinya menjabat sebagai Pj wali kota pada 28 September 2015, pelayanan kepada masyarakat di Kota Pahlawan itu, sudah dilakukan dengan baik.
"Sekarang kita tingkatkan lagi pelayanan kepada masyarakat. Kebersihan di instansi pemerintahan kota juga saya kontrol," ujarnya.
Terkait imbauan dari Menteri PAN RB agar PNS bersikap netral dan profesional dalam menghadapi Pilkada serentak, Nurwiyatno menyebut Pemkot Surabaya sudah dua kali membuat surat edaran untuk menindaklanjuti seruan tersebut.
Pemkot Surabaya sudah dua kali membuat surat edaran dan diyakininya semua sudah memahaminya.
"Nanti kita sukseskan lagi dengan KPU dan Bawaslu, bahkan ada Pokja yang memonitor perjalanan tahapan Pilkada. Selama ini sudah bagus, sesuai dengan tahapan dan normanya," katanya. (*)
Editor : Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015