Surabaya (Antara Jatim) - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan capain kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya selama tahun anggaran 2015 melebihi target yang ditentukan.
"Target penerimaan dari sektor retribusi sampai akhir September ini sekitar 94,7 persen dan pendapatan asli daerah (PAD) yang berkisar 82,32 persen," kata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini didampingi Wawali Whisnu Sakti Buana saat menyampaikan berbagai keberhasilannya di rumah dinas wali kota, Minggu.
Namun demikian, lanjut dia, untuk belanja daerah, pihaknya mengakui masih 50 persen. "Untuk belanja daerah, Surabaya Nomor 6 tertinggi di Jawa Timur," katanya.
Ia mengatakan serapan belanja masih belum maksimal, karena sebagian besar berupa proyek konstruksi yang nilainya mencapai Rp1,5 triliun, sedangkan penyelesaian proyek tersebut diproyeksikan pada akhir tahun.
"Konstruksi besar biasanya bendol di belakang," katanya.
Namun demikian, Risma mengakui bahwa masih ada beberapa proyek yang masih menjadi persoalan untuk segera diselesaikan, seperti masalah Pasar Turi. Untuk menuntaskan tersebut, pemerintah kota telah meminta bantuan Mahkamah Agung.
"Kita telah mengirim surat bantuan ke MA untuk menangani masalah Pasar Turi," katanya.
Persoalan lain yang menjadi PR bagi pemerintah kota adalah layanan asuransi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Pemerintah kota telah menanyakan persoalan yang dihadapi warga kota, karena sebagian belum tercover layanan tersebut.
Wali kota menyatakan jika masyarakat tidak mendapatkan pelayanan sosial dan kesehatan melalui BPJS, pemerintah kota akan mengakomodasinya. "Jika tidak terlayani BPJS, kita akan cover (layani) melalui APBD,"tegasnya.
Wali kota menambahkan berlakunya UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang mewajibkan penerima hibah harus berstatus badan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku membawa dampak pada proses penerimaan.
Beberapa institusi yang terkena dampak tersebut meliputi sejumlah sekolah swasta dan PAUD. Untuk membantu serapan dana hibah, pemerintah kota membantu proses pengurusan izin ke kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
"Beberapa waktu lalu, kita bantu sekitar 300 sekolah dasar untuk mengurus perizinan ke Kemenkumham," katanya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana menyatakan, pihaknya meminta maaf kepada masyarakat apabila masih ada kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan selama ini.
Ia berjanji, apabila dipercaya memimpin pemerintahan selama 5 tahun mendatang, akan berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan program pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.
"Jika kembali diberi amanah, kita akan melanjutkan program yang telah dicanangkan, namun belum bisa dilaksanakan," tegasnya.
Whisnu menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang bersama-sama ikut membangun kota Surabaya bersama pemerintah kota. "Partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga menentukan kemajuan kota yang terus bertambah," ujarnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015
"Target penerimaan dari sektor retribusi sampai akhir September ini sekitar 94,7 persen dan pendapatan asli daerah (PAD) yang berkisar 82,32 persen," kata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini didampingi Wawali Whisnu Sakti Buana saat menyampaikan berbagai keberhasilannya di rumah dinas wali kota, Minggu.
Namun demikian, lanjut dia, untuk belanja daerah, pihaknya mengakui masih 50 persen. "Untuk belanja daerah, Surabaya Nomor 6 tertinggi di Jawa Timur," katanya.
Ia mengatakan serapan belanja masih belum maksimal, karena sebagian besar berupa proyek konstruksi yang nilainya mencapai Rp1,5 triliun, sedangkan penyelesaian proyek tersebut diproyeksikan pada akhir tahun.
"Konstruksi besar biasanya bendol di belakang," katanya.
Namun demikian, Risma mengakui bahwa masih ada beberapa proyek yang masih menjadi persoalan untuk segera diselesaikan, seperti masalah Pasar Turi. Untuk menuntaskan tersebut, pemerintah kota telah meminta bantuan Mahkamah Agung.
"Kita telah mengirim surat bantuan ke MA untuk menangani masalah Pasar Turi," katanya.
Persoalan lain yang menjadi PR bagi pemerintah kota adalah layanan asuransi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Pemerintah kota telah menanyakan persoalan yang dihadapi warga kota, karena sebagian belum tercover layanan tersebut.
Wali kota menyatakan jika masyarakat tidak mendapatkan pelayanan sosial dan kesehatan melalui BPJS, pemerintah kota akan mengakomodasinya. "Jika tidak terlayani BPJS, kita akan cover (layani) melalui APBD,"tegasnya.
Wali kota menambahkan berlakunya UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang mewajibkan penerima hibah harus berstatus badan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku membawa dampak pada proses penerimaan.
Beberapa institusi yang terkena dampak tersebut meliputi sejumlah sekolah swasta dan PAUD. Untuk membantu serapan dana hibah, pemerintah kota membantu proses pengurusan izin ke kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
"Beberapa waktu lalu, kita bantu sekitar 300 sekolah dasar untuk mengurus perizinan ke Kemenkumham," katanya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana menyatakan, pihaknya meminta maaf kepada masyarakat apabila masih ada kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan selama ini.
Ia berjanji, apabila dipercaya memimpin pemerintahan selama 5 tahun mendatang, akan berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan program pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.
"Jika kembali diberi amanah, kita akan melanjutkan program yang telah dicanangkan, namun belum bisa dilaksanakan," tegasnya.
Whisnu menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang bersama-sama ikut membangun kota Surabaya bersama pemerintah kota. "Partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga menentukan kemajuan kota yang terus bertambah," ujarnya. (*)
Editor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015