Surabaya (Antara Jatim) - Sebanyak 22 sekolah di Surabaya dihapus dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) karena pihak sekolah dinilai teledor dan mengabaikan aturan yang diberlakukan oleh Kementerian Pendikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
"Ada sekitar 22 sekolah yang tidak memperbarui data, apabila dihapus dari dapodik maka sekolah harus menerima konsekuensinya karena Kemendikbud tidak bisa mengetahui data siswa terbaru, padahal pengisian dapodik merupakan hubungan langsung antara pihak sekolah dengan Kemendikbud," kata Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan Dinas Pendidikan Kota Surabaya Sudarminto, Selasa.
Ia mengatakan, akibat dari penghapusan dapodik tersebut, sekolah tidak dapat mencairkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tidak bisa mengajukan Program Indonesia Pintar (PIP) karena dianggap gugur dan dananya tidak bisa dicairkan, dan yang paling fatal adalah para siswa terancam tidak bisa ikut Ujian Nasional (Unas).
"Konsekuensi yang harus diterima dari sekolah antara lain sekolah tidak bisa mencairkan dana BOS dan Bantuan Operasional Daerah (Bopda), Program Indonesia Pintar (PIP) dianggap gugur dan tidak bisa mencairkan dana, Pendidik dan Tenaga Pendidik (PTK) tidak dapat mengikuti uji kompetensi guru (UKG), serta siswa tidak bisa mengikuti unas," paparnya.
Lebih lanjut dia mengungkapkan, beberapa sekolah ada yang beralasan lupa tidak mengisi dapodik hingga batas waktu yang sudah ditentukan, dan ada pula yang sudah mengisi data, namun belum tersinkronisasi dengan data pusat.
"Sebenarnya kami sudah memfasilitasi sekolah untuk bisa mengisi dapodik dengan mengumpulkan kepala sekolah dan admin sekolah sekitar bulan Mei lalu, untuk melakukan sosialisasi kepada sekitar 250 SMA sederajat di Surabaya," tuturnya.
Menurut dia, hampir seluruh sekolah yang belum memperbarui Dapodik adalah sekolah swasta, sedangkan untuk sekolah negeri hanya satu yang berstatus sekolah terbuka dan pihaknya sudah berkomunikasi dengan beberapa sekolah terkait perkara ini.
"Dari pihak sekolah bilang data sudah dimasukkan ke Dapodik melalui website, namun data itu belum disingkronisasi dan ada juga beberapa sekolah yang memang belum meng-input data ke website," tandasnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015
"Ada sekitar 22 sekolah yang tidak memperbarui data, apabila dihapus dari dapodik maka sekolah harus menerima konsekuensinya karena Kemendikbud tidak bisa mengetahui data siswa terbaru, padahal pengisian dapodik merupakan hubungan langsung antara pihak sekolah dengan Kemendikbud," kata Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan Dinas Pendidikan Kota Surabaya Sudarminto, Selasa.
Ia mengatakan, akibat dari penghapusan dapodik tersebut, sekolah tidak dapat mencairkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tidak bisa mengajukan Program Indonesia Pintar (PIP) karena dianggap gugur dan dananya tidak bisa dicairkan, dan yang paling fatal adalah para siswa terancam tidak bisa ikut Ujian Nasional (Unas).
"Konsekuensi yang harus diterima dari sekolah antara lain sekolah tidak bisa mencairkan dana BOS dan Bantuan Operasional Daerah (Bopda), Program Indonesia Pintar (PIP) dianggap gugur dan tidak bisa mencairkan dana, Pendidik dan Tenaga Pendidik (PTK) tidak dapat mengikuti uji kompetensi guru (UKG), serta siswa tidak bisa mengikuti unas," paparnya.
Lebih lanjut dia mengungkapkan, beberapa sekolah ada yang beralasan lupa tidak mengisi dapodik hingga batas waktu yang sudah ditentukan, dan ada pula yang sudah mengisi data, namun belum tersinkronisasi dengan data pusat.
"Sebenarnya kami sudah memfasilitasi sekolah untuk bisa mengisi dapodik dengan mengumpulkan kepala sekolah dan admin sekolah sekitar bulan Mei lalu, untuk melakukan sosialisasi kepada sekitar 250 SMA sederajat di Surabaya," tuturnya.
Menurut dia, hampir seluruh sekolah yang belum memperbarui Dapodik adalah sekolah swasta, sedangkan untuk sekolah negeri hanya satu yang berstatus sekolah terbuka dan pihaknya sudah berkomunikasi dengan beberapa sekolah terkait perkara ini.
"Dari pihak sekolah bilang data sudah dimasukkan ke Dapodik melalui website, namun data itu belum disingkronisasi dan ada juga beberapa sekolah yang memang belum meng-input data ke website," tandasnya. (*)
Editor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015