Surabaya (Antara Jatim) - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa 61 wanita tuna susila (WTS) dari Papua yang dipulangkan ke Jawa Timur beberapa waktu lalu bukan eks Lokalisasi Dolly.
"Mereka lebih dari tiga tahun di sana, bahkan ada yang belasan tahun. Sedangkan, Dolly baru setahun terakhir ini ditutup," ujarnya kepada wartawan usai acara pemantapan keserasian sosial di Surabaya, Sabtu.
Ia mengaku sempat menemui beberapa WTS tersebut dan mendapatkan beberapa data bahwa kebanyakan dari mereka adalah korban perdagangan manusia dengan modus ditawari pekerjaan, tapi malah dijerumuskan ke dunia prostitusi.
Pemerintah, kata dia, dalam hal ini Kementerian Sosial bertanggung jawab terhadap pemulangan WTS asal Jatim tersebut dengan memberikan jaminan hidup.
Ketua Umum Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) itu menjelaskan, jaminan hidup berupa uang sebesar Rp20 ribu dikali 90 hari, transportasi menuju daerah asal masing-masing, serta dana usaha ekonomi produktif.
"Dana ini baru dapat dicairkan di bank lokal daerah masing-masing sehingga dipastikan mereka benar-benar pulang," katanya.
Kepada pemerintah daerah di Indonesia, eks Menteri Pemberdayaan Perempuan tersebut berharap memiliki inisiatif menutup prostitusi di wilayahnya karena tidak ada payung hukum menaungi sehingga bersifat ilegal.
Kendati demikian, lanjut dia, penutupan prostitusi tidak dilakukan instan dan diperlukan pendekatan, serta beberapa riset yang dilakukan gabungan pemerintah lokal dan tokoh masyarakat setempat.
Ia menyarankan, sebaiknya daerah sebelum melakukan penutupan memang sudah harus mengeluarkan "assessment", seperti dilakukan Pemerintah Daerah Jayapura ketika menutup tiga lokalisasi pada 21 Agustus 2015, yang ternyata mendahuluinya dengan riset milik Universitas Cendrawasih.
"Dari hasil riset itu maka tokoh masyarakat, adat, agama dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sepakat menutup. Jadi, sebenarnya penutupan lokalisasi di beberapa daerah tidak dilakukan asal-asalan karena ada proses yang mendahuluinya sampai kemudian keputusan diambil," katanya.
Sebelumnya, pada Selasa (26/8) di Pelabuhan Tanjung Perak, Pemprov Jatim menerima 61 WTS yang dipulangkan dari Kabupaten Jayapura, Papua, dengan harapan bisa melanjutkan kehidupan normal. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015
"Mereka lebih dari tiga tahun di sana, bahkan ada yang belasan tahun. Sedangkan, Dolly baru setahun terakhir ini ditutup," ujarnya kepada wartawan usai acara pemantapan keserasian sosial di Surabaya, Sabtu.
Ia mengaku sempat menemui beberapa WTS tersebut dan mendapatkan beberapa data bahwa kebanyakan dari mereka adalah korban perdagangan manusia dengan modus ditawari pekerjaan, tapi malah dijerumuskan ke dunia prostitusi.
Pemerintah, kata dia, dalam hal ini Kementerian Sosial bertanggung jawab terhadap pemulangan WTS asal Jatim tersebut dengan memberikan jaminan hidup.
Ketua Umum Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) itu menjelaskan, jaminan hidup berupa uang sebesar Rp20 ribu dikali 90 hari, transportasi menuju daerah asal masing-masing, serta dana usaha ekonomi produktif.
"Dana ini baru dapat dicairkan di bank lokal daerah masing-masing sehingga dipastikan mereka benar-benar pulang," katanya.
Kepada pemerintah daerah di Indonesia, eks Menteri Pemberdayaan Perempuan tersebut berharap memiliki inisiatif menutup prostitusi di wilayahnya karena tidak ada payung hukum menaungi sehingga bersifat ilegal.
Kendati demikian, lanjut dia, penutupan prostitusi tidak dilakukan instan dan diperlukan pendekatan, serta beberapa riset yang dilakukan gabungan pemerintah lokal dan tokoh masyarakat setempat.
Ia menyarankan, sebaiknya daerah sebelum melakukan penutupan memang sudah harus mengeluarkan "assessment", seperti dilakukan Pemerintah Daerah Jayapura ketika menutup tiga lokalisasi pada 21 Agustus 2015, yang ternyata mendahuluinya dengan riset milik Universitas Cendrawasih.
"Dari hasil riset itu maka tokoh masyarakat, adat, agama dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sepakat menutup. Jadi, sebenarnya penutupan lokalisasi di beberapa daerah tidak dilakukan asal-asalan karena ada proses yang mendahuluinya sampai kemudian keputusan diambil," katanya.
Sebelumnya, pada Selasa (26/8) di Pelabuhan Tanjung Perak, Pemprov Jatim menerima 61 WTS yang dipulangkan dari Kabupaten Jayapura, Papua, dengan harapan bisa melanjutkan kehidupan normal. (*)
Editor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015