Bojonegoro (Antara Jatim) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, mendesak 419 desa di daerahnya, segera menyerap dana desa tahap kedua, yang dijadwalkan pencairannya Agustus, sebesar 40 persen dari alokasi total Rp116,538 miliar.
"Sesuai ketentuan pencairan dana desa sudah bisa dilakukan Agustus," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Pemkab Bojonegoro Ibnu Soeyoethi, di Bojonegoro, Kamis.
Namun, menurut dia, sampai saat ini belum ada satupun desa dari 419 desa di daerahnya yang mengajukan pencairan dana tansfer ke desa tahap kedua.
Padahal, lanjut dia, pemkab sudah menerima dana desa Rp46,6 miliar dari Pemerintah Pusat, untuk pencairan tahap kedua.
"Dana desa, yang sudah diterima pemkab harus secepatnya diserap, karena tidak boleh terlalu lama di kas," ucapnya.
Ia mengaku tidak tahu pasti penyebab desa belum mengajukan pencairan, tapi sesuai ketentuan dalam pengajuan pencairan tahap kedua, sebelumnya harus melaporkan pelaksanaan pembangunan desa semester pertama.
Sesuai ketentuan, menurut dia, apabila desa terlambat melaporkan pelaksanaan pembangunan desanya, maka penyaluran dana desa tahap selanjutnya bisa ditunda.
"Tapi kami sudah menyampaikan surat kepada Bagian Pemerintahan, agar mendorong desa segera mencairkan dana desa tahap kedua," katanya, menegaskan.
Asisten I Pemkab Bojonegoro Djoko Lukito, menyatakan sudah menginstruksikan kepada kantor kecamatan untuk meneruskan ke desa, soal pencairan dana desa tahap kedua.
"Instruksi kepada kantor kecamatan sudah kami sampaikan pekan lalu," ucapnya.
Ia menambahkan secara bersamaan Agustus ini, desa juga bisa mencairkan alokasi dana desa (ADD) sebesar 50 persen, selain dana bagi hasil pajak dan retribusi masing-masing sebesar 25 persen.
Data di pemkab, besarnya DD, juga dari alokasi dana desa (ADD), bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi untuk 419 desa mencapai Rp330 miliar. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015
"Sesuai ketentuan pencairan dana desa sudah bisa dilakukan Agustus," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Pemkab Bojonegoro Ibnu Soeyoethi, di Bojonegoro, Kamis.
Namun, menurut dia, sampai saat ini belum ada satupun desa dari 419 desa di daerahnya yang mengajukan pencairan dana tansfer ke desa tahap kedua.
Padahal, lanjut dia, pemkab sudah menerima dana desa Rp46,6 miliar dari Pemerintah Pusat, untuk pencairan tahap kedua.
"Dana desa, yang sudah diterima pemkab harus secepatnya diserap, karena tidak boleh terlalu lama di kas," ucapnya.
Ia mengaku tidak tahu pasti penyebab desa belum mengajukan pencairan, tapi sesuai ketentuan dalam pengajuan pencairan tahap kedua, sebelumnya harus melaporkan pelaksanaan pembangunan desa semester pertama.
Sesuai ketentuan, menurut dia, apabila desa terlambat melaporkan pelaksanaan pembangunan desanya, maka penyaluran dana desa tahap selanjutnya bisa ditunda.
"Tapi kami sudah menyampaikan surat kepada Bagian Pemerintahan, agar mendorong desa segera mencairkan dana desa tahap kedua," katanya, menegaskan.
Asisten I Pemkab Bojonegoro Djoko Lukito, menyatakan sudah menginstruksikan kepada kantor kecamatan untuk meneruskan ke desa, soal pencairan dana desa tahap kedua.
"Instruksi kepada kantor kecamatan sudah kami sampaikan pekan lalu," ucapnya.
Ia menambahkan secara bersamaan Agustus ini, desa juga bisa mencairkan alokasi dana desa (ADD) sebesar 50 persen, selain dana bagi hasil pajak dan retribusi masing-masing sebesar 25 persen.
Data di pemkab, besarnya DD, juga dari alokasi dana desa (ADD), bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi untuk 419 desa mencapai Rp330 miliar. (*)
Editor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015