Pasuruan - Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Pasuruan meminta agar Muktamar NU di Jombang membahas tentang penjenjangan kaderisasi untuk meminimalisir silang status penjenjangan kader di tubuh Badan Otonom (Banom) Nahdlatul Ulama (NU).
"Usulan pembahasan penjenjangan kaderisasi dalam Banom karena banyak terjadi silang status kaderisasi, khususnya di Banom IPNU dan Ansor maupun induk organisasi masyarakat (ormas) Ansor yang sudah dititipkan ke PCNU agar disampaikan pada Muktamar NU besok," kata Ketua GP Ansor Kabupaten Pasuruan, Farid Sauqi, Jumat.
Ia mengatakan selama ini banyak terjadi silang status kader karena seorang kader dapat dengan mudah masuk struktur NU tanpa harus melalui jenjang ormas, seperti Ansor dan tidak adanya aturan secara tegas maupun jelas untuk menjadi pengurus NU.
"Silang jenjang kader terjadi karena tidak adanya aturan yang tegas bahwa untuk menjadi pengurus NU, harus pernah menjadi pengurus Ansor. Seorang kader atau pengurus IPNU bisa langsung melompat menjadi pengurus NU, tanpa melalui pematangan kaderisasi di Banom Ansor," ujarnya.
Menurut dia, rekrutmen pengurus NU hanya mensyaratkan pernah menjadi pengurus Banom, sehingga pengurus NU bisa saja berasal dari seluruh Banom tanpa melihat jenjang kaderisasi, sehingga usulan pembahasan jenjang kader ini juga untuk mengantisipasi larinya kader NU ke ormas kepemudaan lain.
"Hal ini bisa saja terjadi karena ia tidak mendapatkan tempat yang layak dalam struktur organisasi pada jenjang usianya, seperti ketika masih di pelajar, maka berada di IPNU, setelah lulus sebaiknya diarahkan ke gerakan pemuda Ansor dan jangan ke ormas yang lainnya, kemudian dari Ansor maka akan ke NU," paparnya.
Lebih lanjut dia mengungkapkan, sekarang saatnya ada rekomendasi yang jelas tentang jenjang pengkaderan dan jangan lagi ada istilah kader busuk karena tidak mendapat tempat dalam struktur Banom NU, sehingga hal ini akan berpotensi pada kader yang lari pada ormas lain dan tidak akan ada lagi peremajaan kader yang ada di NU.
Muktamar NU, lanjutnya, diharapkan menjadi momentum untuk memperbaiki status penjenjangan kader pada setiap tingkatan. Sehingga proses kaderisasi dapat berjalan dengan baik tanpa terjadi lompatan jenjang kader.
"Kami berharap forum Muktamar NU membahas dan merekomendasi kejelasan jenjang kaderisasi. Setiap kader harus mengikuti jenjang kaderisasi dengan tertib. Kami akan menyampaikan usulan ini melalui utusan NU dan forum-forum selain Muktamar NU," tandasnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015
"Usulan pembahasan penjenjangan kaderisasi dalam Banom karena banyak terjadi silang status kaderisasi, khususnya di Banom IPNU dan Ansor maupun induk organisasi masyarakat (ormas) Ansor yang sudah dititipkan ke PCNU agar disampaikan pada Muktamar NU besok," kata Ketua GP Ansor Kabupaten Pasuruan, Farid Sauqi, Jumat.
Ia mengatakan selama ini banyak terjadi silang status kader karena seorang kader dapat dengan mudah masuk struktur NU tanpa harus melalui jenjang ormas, seperti Ansor dan tidak adanya aturan secara tegas maupun jelas untuk menjadi pengurus NU.
"Silang jenjang kader terjadi karena tidak adanya aturan yang tegas bahwa untuk menjadi pengurus NU, harus pernah menjadi pengurus Ansor. Seorang kader atau pengurus IPNU bisa langsung melompat menjadi pengurus NU, tanpa melalui pematangan kaderisasi di Banom Ansor," ujarnya.
Menurut dia, rekrutmen pengurus NU hanya mensyaratkan pernah menjadi pengurus Banom, sehingga pengurus NU bisa saja berasal dari seluruh Banom tanpa melihat jenjang kaderisasi, sehingga usulan pembahasan jenjang kader ini juga untuk mengantisipasi larinya kader NU ke ormas kepemudaan lain.
"Hal ini bisa saja terjadi karena ia tidak mendapatkan tempat yang layak dalam struktur organisasi pada jenjang usianya, seperti ketika masih di pelajar, maka berada di IPNU, setelah lulus sebaiknya diarahkan ke gerakan pemuda Ansor dan jangan ke ormas yang lainnya, kemudian dari Ansor maka akan ke NU," paparnya.
Lebih lanjut dia mengungkapkan, sekarang saatnya ada rekomendasi yang jelas tentang jenjang pengkaderan dan jangan lagi ada istilah kader busuk karena tidak mendapat tempat dalam struktur Banom NU, sehingga hal ini akan berpotensi pada kader yang lari pada ormas lain dan tidak akan ada lagi peremajaan kader yang ada di NU.
Muktamar NU, lanjutnya, diharapkan menjadi momentum untuk memperbaiki status penjenjangan kader pada setiap tingkatan. Sehingga proses kaderisasi dapat berjalan dengan baik tanpa terjadi lompatan jenjang kader.
"Kami berharap forum Muktamar NU membahas dan merekomendasi kejelasan jenjang kaderisasi. Setiap kader harus mengikuti jenjang kaderisasi dengan tertib. Kami akan menyampaikan usulan ini melalui utusan NU dan forum-forum selain Muktamar NU," tandasnya. (*)
Editor : Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015