Tulungagung (Antara Jatim) - Bupati Tulungagung, Jawa Timur Sahri Mulyo mengaku geram saat mendapat laporan stok blangko untuk pembuatan KTP elektronik atau e-KTP habis, sehingga layanan administrasi kependudukan menjadi tersendat selama beberapa hari terakhir.
"Terus terang saya baru tahu jika layanan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil) terganggu. Belum ada laporan dari dinas bersangkutan," kata Bupati Sahri Mulyo di Tulungagung, Kamis.
Menurutnya, kejadian tersebut tidak bisa ditolerir. Apalagi pejabat terkait, terutama Kepala Dinas Kependudukan sampai saat ini belum memberi laporan resmi kepada dirinya selaku kepala daerah.
"Saya tidak segan-segan beri sanksi kepada kepala dinas bersama dengan inspektorat yang tidak memberikan pelayanan masyarakat secara maksimal," tegasnya.
Ia berjanji untuk segera memanggil kepala dinas bersangkutan, agar langkah strategis untuk mengembalikan proses layanan masyarakat terkait administrasi kependudukan kembali normal. "Kalau penjelasannya masuk akal dan bisa diterima, tentu bisa dimaklumi. Masalahnya ini tidak ada laporan langsung ke kepala daerah," ujarnya.
Pelayanan e-KTP di Tulungagung beberapa hari terakhir ditutup karena blangko atau formulir isian data kependudukan habis. Pihak Dispenduk Capil berdalih terjadi keterlambatan pengiriman blangko/formulir isian untuk pembuatan e-KTP dari pusat, sehingga pelayanan sementara dihentikan.
"Pelayanan pembuatan e-KTP akan dibuka lagi setelah blangko dimaksud datang, mungkin akhir pekan ini atau sekitar awal Agustus," kata salah seorang petugas. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015
"Terus terang saya baru tahu jika layanan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil) terganggu. Belum ada laporan dari dinas bersangkutan," kata Bupati Sahri Mulyo di Tulungagung, Kamis.
Menurutnya, kejadian tersebut tidak bisa ditolerir. Apalagi pejabat terkait, terutama Kepala Dinas Kependudukan sampai saat ini belum memberi laporan resmi kepada dirinya selaku kepala daerah.
"Saya tidak segan-segan beri sanksi kepada kepala dinas bersama dengan inspektorat yang tidak memberikan pelayanan masyarakat secara maksimal," tegasnya.
Ia berjanji untuk segera memanggil kepala dinas bersangkutan, agar langkah strategis untuk mengembalikan proses layanan masyarakat terkait administrasi kependudukan kembali normal. "Kalau penjelasannya masuk akal dan bisa diterima, tentu bisa dimaklumi. Masalahnya ini tidak ada laporan langsung ke kepala daerah," ujarnya.
Pelayanan e-KTP di Tulungagung beberapa hari terakhir ditutup karena blangko atau formulir isian data kependudukan habis. Pihak Dispenduk Capil berdalih terjadi keterlambatan pengiriman blangko/formulir isian untuk pembuatan e-KTP dari pusat, sehingga pelayanan sementara dihentikan.
"Pelayanan pembuatan e-KTP akan dibuka lagi setelah blangko dimaksud datang, mungkin akhir pekan ini atau sekitar awal Agustus," kata salah seorang petugas. (*)
Editor : Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015