Probolinggo (Antara Jatim) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo memetakan 40 desa di 12 kecamatan rawan kekeringan dampak El-Nino yang lebih kuat pada musim kemarau.
"Kami sudah memetakan daerah rawan kekeringan dalam kategori kritis di 40 desa yang tersebar di 12 Kecamatan. Saat ini terdapat dua desa yang mengalami kekeringan paling parah dalam kategori kritis, yaitu di Desa Tegal Sono dan Desa Gunung Bekel, Kecamatan Tegalsiwalan," kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo, Dwijoko Nurjayadi, Selasa.
Ia mengatakan, desa yang masuk dalam kategori kering kritis itu apabila tidak ada hujan selama tiga hari berturut-turut, sehingga kekurangan air bersih dan apabila masyarakat ingin mengambil air bersih maka jarak paling dekat yaitu sekitar tiga kilometer.
"Untuk mengantisipasi adanya kekeringan yang terjadi di beberapa wilayah, BPBD mulai melakukan 'dropping' atau pendistribusian air bersih ke sejumlah daerah yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih sesuai permintaan masyarakat yang direkomendasikan Kepala Desa," ujarnya.
Lebih lanjut dia mengungkapkan setiap desa yang mengalami kekeringan akan mengajukan permintaan pasokan air bersih melalui Kepala Desa dengan jumlah yang disesuaikan permintaan, namun pihaknya hanya mengerahkan enam armada untuk melayani kebutuhan air bersih masyarakat setiap harinya.
"Dengan adanya enam armada ini diharapkan bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan air bersih, meskipun armada tersebut dinilai masih kurang untuk membantu 40 desa setiap harinya yang mengalami masalah kekeringan," katanya.
Menurut dia, perlu ada sinergitas program pembangunan, salah satunya dengan membangun sumur bor dan pipanisasi di daerah yang berpotensi mengalami kekeringan. Upaya lain yang juga harus dilakukan adalah membangun embung untuk merangsang sumber mata air, sehingga air tersebut bisa ditampung.
Ia berharap agar dari tahun ke tahun desa kering kritis tersebut terus berkurang dan juga harus didukung dengan keterlibatan beberapa instansi terkait seperti Dinas Badan Lingkungan Hidup (BLH), Perusahaan Daerah Air Minuma (PDAM), Dinas Pertanian dan instansi terkait lainnya untuk ikut mengurangi risiko bencana kekeringan setiap tahunnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015
"Kami sudah memetakan daerah rawan kekeringan dalam kategori kritis di 40 desa yang tersebar di 12 Kecamatan. Saat ini terdapat dua desa yang mengalami kekeringan paling parah dalam kategori kritis, yaitu di Desa Tegal Sono dan Desa Gunung Bekel, Kecamatan Tegalsiwalan," kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo, Dwijoko Nurjayadi, Selasa.
Ia mengatakan, desa yang masuk dalam kategori kering kritis itu apabila tidak ada hujan selama tiga hari berturut-turut, sehingga kekurangan air bersih dan apabila masyarakat ingin mengambil air bersih maka jarak paling dekat yaitu sekitar tiga kilometer.
"Untuk mengantisipasi adanya kekeringan yang terjadi di beberapa wilayah, BPBD mulai melakukan 'dropping' atau pendistribusian air bersih ke sejumlah daerah yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih sesuai permintaan masyarakat yang direkomendasikan Kepala Desa," ujarnya.
Lebih lanjut dia mengungkapkan setiap desa yang mengalami kekeringan akan mengajukan permintaan pasokan air bersih melalui Kepala Desa dengan jumlah yang disesuaikan permintaan, namun pihaknya hanya mengerahkan enam armada untuk melayani kebutuhan air bersih masyarakat setiap harinya.
"Dengan adanya enam armada ini diharapkan bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan air bersih, meskipun armada tersebut dinilai masih kurang untuk membantu 40 desa setiap harinya yang mengalami masalah kekeringan," katanya.
Menurut dia, perlu ada sinergitas program pembangunan, salah satunya dengan membangun sumur bor dan pipanisasi di daerah yang berpotensi mengalami kekeringan. Upaya lain yang juga harus dilakukan adalah membangun embung untuk merangsang sumber mata air, sehingga air tersebut bisa ditampung.
Ia berharap agar dari tahun ke tahun desa kering kritis tersebut terus berkurang dan juga harus didukung dengan keterlibatan beberapa instansi terkait seperti Dinas Badan Lingkungan Hidup (BLH), Perusahaan Daerah Air Minuma (PDAM), Dinas Pertanian dan instansi terkait lainnya untuk ikut mengurangi risiko bencana kekeringan setiap tahunnya. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015