Surabaya (Antara Jatim) - Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) KH Sholahuddin Wahid (Gus Sholah) meminta umat Islam dan Kristen untuk sama-sama menahan diri dalam menyikapi insiden Tolikara di Papua.
"Kita jangan mau diadu oleh pihak-pihak yang ingin bermain atau melakukan provokasi, karena tokoh gereja di Papua dan PGI sendiri tidak membenarkan aksi itu," katanya kepada Antara per telepon, Minggu.
Menurut Pengasuh Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, apa yang terjadi itu harus diselesaikan dengan solusi hukum dan cara-cara dialogis, agar tidak menguntungkan pihak yang sengaja 'memainkan' kerukunan umat beragama.
"Bisa saja ada pihak gereja yang ekstrem, tapi hal itu bisa terjadi pada agama apapun, karena itu harus disikapi dengan tenang dan sama-sama menahan diri, sebab pihak gereja juga sudah membantah adanya surat gereja yang melarang shalat," katanya.
Adik kandung mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu menyatakan pihaknya juga mengecam cara-cara kekerasan atas nama agama, namun pihaknya juga menyesalkan sikap polisi yang kurang antisipatif.
"Untuk itu kita harus hati-hati dengan menyerahkan masalah itu pada proses hukum untuk memastikan apa yang terjadi, siapa yang memulai, siapa yang menandatangani surat yang disebut dari gereja itu, dan kenapa polisi kurang antisiptif," katanya.
Setelah semua pertanyaan itu terjawab, maka fakta yang ditemukan harus dipublikasikan kepada masyarakat, namun fakta itu tetap harus dikembalikan kepada proses hukum untuk mengusut kasus itu secara yuridis.
"Kasus itu harus diusut sebaik-baiknya, apalagi gereja juga tidak membenarkan tindakan itu. Kalau proses hukum sudah ada maka proses selebihnya bagi kita harus saling menghormati, karena balas dendam justru memperpanjang masalah," katanya.
Ia mengharapkan Menteri Agama juga harus bergerak dengan sejumlah tokoh antaragama untuk mempercepat proses pengungkapan apa yang terjadi sebenarnya di sana dengan cara internal keagamaan.
"Hasilnya bisa disampaikan kepada polisi dan para tokoh agama juga bisa menyampaikan kepada umat. Kalau perlu para tokoh antar agama melakukan kecaman terhadap cara-cara kekerasan yang memakai isu agama," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015
"Kita jangan mau diadu oleh pihak-pihak yang ingin bermain atau melakukan provokasi, karena tokoh gereja di Papua dan PGI sendiri tidak membenarkan aksi itu," katanya kepada Antara per telepon, Minggu.
Menurut Pengasuh Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, apa yang terjadi itu harus diselesaikan dengan solusi hukum dan cara-cara dialogis, agar tidak menguntungkan pihak yang sengaja 'memainkan' kerukunan umat beragama.
"Bisa saja ada pihak gereja yang ekstrem, tapi hal itu bisa terjadi pada agama apapun, karena itu harus disikapi dengan tenang dan sama-sama menahan diri, sebab pihak gereja juga sudah membantah adanya surat gereja yang melarang shalat," katanya.
Adik kandung mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu menyatakan pihaknya juga mengecam cara-cara kekerasan atas nama agama, namun pihaknya juga menyesalkan sikap polisi yang kurang antisipatif.
"Untuk itu kita harus hati-hati dengan menyerahkan masalah itu pada proses hukum untuk memastikan apa yang terjadi, siapa yang memulai, siapa yang menandatangani surat yang disebut dari gereja itu, dan kenapa polisi kurang antisiptif," katanya.
Setelah semua pertanyaan itu terjawab, maka fakta yang ditemukan harus dipublikasikan kepada masyarakat, namun fakta itu tetap harus dikembalikan kepada proses hukum untuk mengusut kasus itu secara yuridis.
"Kasus itu harus diusut sebaik-baiknya, apalagi gereja juga tidak membenarkan tindakan itu. Kalau proses hukum sudah ada maka proses selebihnya bagi kita harus saling menghormati, karena balas dendam justru memperpanjang masalah," katanya.
Ia mengharapkan Menteri Agama juga harus bergerak dengan sejumlah tokoh antaragama untuk mempercepat proses pengungkapan apa yang terjadi sebenarnya di sana dengan cara internal keagamaan.
"Hasilnya bisa disampaikan kepada polisi dan para tokoh agama juga bisa menyampaikan kepada umat. Kalau perlu para tokoh antar agama melakukan kecaman terhadap cara-cara kekerasan yang memakai isu agama," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015