LSM Sarankan Bupati Pamekasan Evaluasi SKPD Berkinerja Lambat

Pamekasan (Antara Jatim) - Sejumlah pegiat lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Pamekasan, Pulau Madura, Jawa Timur, menyarakan Bupati Achmad Syafii mengevaluasi pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang berkinerja lambat.

Juru bicara LSM dan aktivis mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat (Gempur) Pamekasan Syauqi menyatakan, banyaknya program kerja yang tidak terealisasi sesuai program yang telah ditetapkan, salah penyebabnya, karena pimpinan SKPD tidak giat bekerja.

"Jika pimpinan SKPD yang tidak giat bekerja ini tetap dibiarkan, tidak diganti, maka akan berdampak sistemik terhadap tata kelola pemerintahan di Pamekasan ini, termasuk pada rakyat Pamekasan," kata Syauqi kepada Antara, Senin pagi.

Ia menjelaskan, program pemerintah yang berhasil apabila ditopang oleh kinerja SKPD yang giat, dan mengedepankan kepentingan publik.

Pernyataan Syauqi yang juga aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat STAIN Pamekasan ini sebagai respons atas temuan DPRD Pamekasan akan adanya penumpukan anggaran pada penggunaan dana APBD 2014 di lingkungan pemkab setempat, hingga Rp300 miliar, sebagaimana dirilis Wakil Ketua DPRD Pamekasan M Suli Faris, beberapa hari lalu.

Penumpukan anggaran di akhir tahun itu diketahui setelah lembaga legislatif itu melakukan telaah atas laporan kerja pertanggungjawaban bupati Pamekasan selama 2014.

Menurut tata kelola keuangan, terjadinya penumpukan anggaran di akhir tahun itu tidak sehat, karena berpengaruh pada perputaran keuangan. Di samping itu, penumpukan anggaran di akhir tahun juga tidak dibenarkan oleh perundang-undangan.

Program yang tidak terlaksana di awal tahun, hingga akhirnya terjadi penumpukan program di akhir tahun yang jumlahnya mencapai Rp300 miliar itu, merupakan program publik, yakni program pembangunan yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik.

Selain itu, DPRD Pamekasan juga menemukan adanya program yang ditetapkan pada APBD 2013, dan dijadwal ulang pada tahun 2014, akan tetapi program tersebut juga tidak terlaksana.

Temuan lain DPRD Pamekasan dari LKPJ tahunan Bupati Pamekasan 2014 yang kini dalam kajian lembaga legislatif, adalah perencanaan program yang tidak melalui analisis yang benar, sehingga banyak program yang tidak terlaksana. 

Selain itu, koordinasi antara SKPD yang satu dengan lainnya tidak berjalan maksimal, bahkan cenderung tanpa koordinasi.

Hasil kajian sejumlah pegiat LSM dan aktivis mahasiswa di Pamekasan menyebutkan, banyaknya program kerja di lingkungan Pemkab Pamekasan yang tidak terealisasi, hingga terjadi penumpukan di akhir tahun anggaran, karena banyak SKPD yang memang tidak merealisasikan program kerja. Salah satunya di Dinas Kesehatan.

Hasil temuan Kesatuan Aksi Lintas Masyarakat (Kalam) Pamekasan menyebutkan, ada 137 nomenklatur pada APBD 2014 yang tidak terserap atau tidak sempat dibelanjakan oleh dinas. 

Salah satunya, pembangunan Puskesmas Proppo. Anggaran dengan kode rekening 1.02.01.25.29.5.2, dengan total dana sebesar Rp816.870.000,00, itu, tidak terealisasi hingga akhir 2014. Padahal dana pembangunan telah tersedia, dan demikian juga dengan program pembangunan lain di dinas itu.

Menurut Syauqi, bupati sebagai pembina pimpinan SKPD, serta selaku penanggung jawab semua kegiatan program pembangunan, perlu mengambil tindakan tegas, karena kan ini menyangkut kepentingan rakyat Pamekasan secara keseluruhan.

"Kalau pimpinan SKPD yang lambat bekerja itu memang layak untuk diganti, maka demi kemajuan pembangunan dan demi rakyat Pamekasan, sebaiknya diganti," pungkasnya. (*)