Tulungagung (Antara Jatim) - Konsul Jendral (Konjen) Amerika Serikat di Surabaya, Joaquin Monserrate, sempat menanyakan keberadaan ormas radikal Forum Pembela Islam (FPI) saat bertemu Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo, di Pendopo Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Jumat.
Joaquin yang datang didampingi Wakil Kepala Bagian Politik dan Ekonomi Konsulat Jendral AS, Jett Thomason juga menyinggung kasus penembakan dua terduga teroris yang sempat bersembunyi di wilayah Tulungagung.
"Mr Joaquin memang sempat menanyakan soal FPI dan kasus penembakan teroris di Tulungagung, tapi saya sampaikan bahwa dua kasus itu tidak merepresentasikan karakter sosial masyarakat Tulungagung," terang Syahri Mulyo saat dikonfirmasi wartawan usai menerima kunjungan rombongan Konjen AS di Indonesia.
Khusus terkait FPI, lanjut Syahri, pemerintah daerah sudah secara tegas menolak mengakui kehadiran organisasi Islam berhaluan radikal tersebut.
Penolakan serupa juga dilakukan masyarakat Tulungagung lain, yang tercermin dari gerakan penolakan ratusan warga melalui aksi damai di depan gedung DPRD Tulungagung, tak jauh dari lokasi kegiatan FPI yang dihadiri imam besarnya, Habib Mohammad Rizieq, akhir Oktober 2014 lalu.
"Sampai hari ini tidak ada legalisasi FPI di Tulungagung. Aktivitasnya juga tidak pernah muncul, apalagi sampai mempengaruhi keamanan dan ketentraman masyarakat Tulungagung," tegasnya.
Sementara menyangkut kasus penembakan dua terduga teroris oleh tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror pada 2014, Syahri menjelaskan kepada Joaquin bahwa pelaku bukanlah warga Tulungagung.
"Kebetulan saja Tulungagung menjadi tempat persembunyiannya," ujarnya memastikan bahwa keamanan dan iklim investasi di daerahnya cukup baik.
Dikonfirmasi terpisah, Joaqiun mengakui dalam kesempatan pertamanya berkunjung ke Kabupaten Tulungagung, dirinya lebih termotivasi untuk memahami lebih dulu realitas sosial masyarakat Tulungagung.
Tidak hanya dari sisi budayanya saja, kata dia, tetapi juga mempelajari perkembangan demokrasi, politik, sinergitas antara pemerintah daerah dengan elemen-elemen masyarakat, hingga potensi kerjasama bilateral melalui program pertukaran pelajar.
"Ini sangat penting untuk memastikan perkembangan masyarakat. Karena ini baru kunjungan yang pertama, kami perlu memahami lebih dulu realitas masyarakat Tulungagung," ujarnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015
Joaquin yang datang didampingi Wakil Kepala Bagian Politik dan Ekonomi Konsulat Jendral AS, Jett Thomason juga menyinggung kasus penembakan dua terduga teroris yang sempat bersembunyi di wilayah Tulungagung.
"Mr Joaquin memang sempat menanyakan soal FPI dan kasus penembakan teroris di Tulungagung, tapi saya sampaikan bahwa dua kasus itu tidak merepresentasikan karakter sosial masyarakat Tulungagung," terang Syahri Mulyo saat dikonfirmasi wartawan usai menerima kunjungan rombongan Konjen AS di Indonesia.
Khusus terkait FPI, lanjut Syahri, pemerintah daerah sudah secara tegas menolak mengakui kehadiran organisasi Islam berhaluan radikal tersebut.
Penolakan serupa juga dilakukan masyarakat Tulungagung lain, yang tercermin dari gerakan penolakan ratusan warga melalui aksi damai di depan gedung DPRD Tulungagung, tak jauh dari lokasi kegiatan FPI yang dihadiri imam besarnya, Habib Mohammad Rizieq, akhir Oktober 2014 lalu.
"Sampai hari ini tidak ada legalisasi FPI di Tulungagung. Aktivitasnya juga tidak pernah muncul, apalagi sampai mempengaruhi keamanan dan ketentraman masyarakat Tulungagung," tegasnya.
Sementara menyangkut kasus penembakan dua terduga teroris oleh tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror pada 2014, Syahri menjelaskan kepada Joaquin bahwa pelaku bukanlah warga Tulungagung.
"Kebetulan saja Tulungagung menjadi tempat persembunyiannya," ujarnya memastikan bahwa keamanan dan iklim investasi di daerahnya cukup baik.
Dikonfirmasi terpisah, Joaqiun mengakui dalam kesempatan pertamanya berkunjung ke Kabupaten Tulungagung, dirinya lebih termotivasi untuk memahami lebih dulu realitas sosial masyarakat Tulungagung.
Tidak hanya dari sisi budayanya saja, kata dia, tetapi juga mempelajari perkembangan demokrasi, politik, sinergitas antara pemerintah daerah dengan elemen-elemen masyarakat, hingga potensi kerjasama bilateral melalui program pertukaran pelajar.
"Ini sangat penting untuk memastikan perkembangan masyarakat. Karena ini baru kunjungan yang pertama, kami perlu memahami lebih dulu realitas masyarakat Tulungagung," ujarnya. (*)
Editor : FAROCHA
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015