Surabaya (Antara Jatim) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mendata kependudukan keluarga Gubernur Jawa Timur Soekarwo beserta istrinya Nina Kirana, sebagai bagian dari pelaksanaan program untuk memetakan kondisi keluarga di Indonesia.
"Ini program nasional BKKBN dalam rangka menyusun perencanaan program, implementasi, serta pengawasan untuk melakukan fungsinya," ujar Soekarwo di sela pendataan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin.
Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo tersebut mengapresiasi pelaksanaan Pendataan Keluarga 2015 dan mengakui pentingnya pengendalian penduduk dalam pembangunan karena pertumbuhan tinggi harus memperhatikan pengendalian penduduk.
"Kita semua harus sadar, pertumbuhan yang tinggi akan digerogoti dengan kelahiran tak terkendali. Tidak ada gunanya pertumbuhan tinggi, tapi kebutuhan makan juga tinggi dan menjadi beban. Karena itu manajemen pengendalian penduduk menjadi sama dengan manajemen pertumbuhan ekonomi," terangnya.
Menurut dia, banyak sekali manfaat yang didapat melalui pendataan ini dan materi yang dihasilkan nantinya bisa digabungkan dengan kegiatan lainnya, antara lain program di Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Kesehatan, dan sebagainya.
Sementara itu, Kepala BKKBN Perwakilan Jatim Dwi Listyawardani tujuan pendataan keluarga ini untuk mengetahui kehidupan keluarga di Indonesia, baik aspek kependudukan, pendidikan, serta mendata apakah telah terdaftar jaminan kesehatan nasional.
"Tujuan lainnya untuk mendata pasangan usia subur, apakah telah mengikuti program kb atau belum, sekaligus sebagai bentuk perwujudan cita-cita program keluarga kecil bahagia sejahtera," katanya.
Program pendataan keluarga sejahtera, lanjut dia, berlangsung mulai Mei hingga akhir Juni 2015 dengan melibatkan 137 ribu kader di Jawa Timur, yang akan membantu dalam proses pendataan.
BKKBN mencatat kegiatan pendataan keluarga wajib dilaksanakan pemerintah kabupaten/kota secara serentak setiap lima tahun untuk mendapatkan data keluarga yang akurat, valid, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015
"Ini program nasional BKKBN dalam rangka menyusun perencanaan program, implementasi, serta pengawasan untuk melakukan fungsinya," ujar Soekarwo di sela pendataan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin.
Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo tersebut mengapresiasi pelaksanaan Pendataan Keluarga 2015 dan mengakui pentingnya pengendalian penduduk dalam pembangunan karena pertumbuhan tinggi harus memperhatikan pengendalian penduduk.
"Kita semua harus sadar, pertumbuhan yang tinggi akan digerogoti dengan kelahiran tak terkendali. Tidak ada gunanya pertumbuhan tinggi, tapi kebutuhan makan juga tinggi dan menjadi beban. Karena itu manajemen pengendalian penduduk menjadi sama dengan manajemen pertumbuhan ekonomi," terangnya.
Menurut dia, banyak sekali manfaat yang didapat melalui pendataan ini dan materi yang dihasilkan nantinya bisa digabungkan dengan kegiatan lainnya, antara lain program di Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Kesehatan, dan sebagainya.
Sementara itu, Kepala BKKBN Perwakilan Jatim Dwi Listyawardani tujuan pendataan keluarga ini untuk mengetahui kehidupan keluarga di Indonesia, baik aspek kependudukan, pendidikan, serta mendata apakah telah terdaftar jaminan kesehatan nasional.
"Tujuan lainnya untuk mendata pasangan usia subur, apakah telah mengikuti program kb atau belum, sekaligus sebagai bentuk perwujudan cita-cita program keluarga kecil bahagia sejahtera," katanya.
Program pendataan keluarga sejahtera, lanjut dia, berlangsung mulai Mei hingga akhir Juni 2015 dengan melibatkan 137 ribu kader di Jawa Timur, yang akan membantu dalam proses pendataan.
BKKBN mencatat kegiatan pendataan keluarga wajib dilaksanakan pemerintah kabupaten/kota secara serentak setiap lima tahun untuk mendapatkan data keluarga yang akurat, valid, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. (*)
Editor : Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015