Legislator Gerindra Pamekasan Diminta Keluar dari Koalisi ASRI

Pamekasan (Antara Jatim) - Ketua DPC Partai Gerindra Pamekasan, Pulau Madura, Jawa Timur, meminta dua anggota DPRD dari  partai itu keluar dari koalisi Achmad Syafii-Kholil Asy'ari (Asri) karena kebijakan politik pimpinan Pamekasan itu dinilai kurang memperhatikan rakyat kecil.

Ketua DPC Partai Gerindra Pamekasan Agus Sujarwadi dalam siaran persnya di Pamekasan, Rabu sore mengatakan, Gerindra layak keluar dari koalisi kepemimpinan Asri karena selama ini, tidak ada transparansi dan kemajuan pembangunan yang berarti.

"Tidak ada gunanya berkoalisasi apabila tidak membawa manfaat bagi kemajuan pembangunan di Pamekasan," katanya.

Politikus muda Pamekasan ini menilai, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan partainya untuk keluar dari koalisi "Asri". Salah satunya, terkait realisasi proyek pembangunan di Kabupaten Pamekasan.

Selama dua tahun "Asri" memimpin Pamekasan gelar proyek di Pamekasan hanya dilakukan satu kali. Padahal anggaran pembangunan telah ada dan disetujui oleh DPRD Pamekasan.

Akibatnya, perputaran uang di Kabupaten Pamekasan mandeg, dan perekonomian lokal Pamekasan menjadi lemah.  Padahal, anggaran Kabupaten Pamekasan tidak sedikit, yakni mencapai Rp1,5 triliun lebih dalam dua tahun terakhir ini.

Selain itu, pimpinan koalisi, yakni Bupati Pamekasan tidak terbuka terkait rencana kebijakan program yang hendak dilaksanakan, padahal, dalam kesepakatan, parpol peserta koalisi dipastikan hendak diajak berembuk berbagai program pembangunan di Pamekasan.

"Selama ini, kami tidak pernah dilibatkan, padahal janji semua, setiap kebijakan pembangunan partai-partai koalisi hendak diajak berembuk," katanya.

Saat menggelar konferensi pers terkait rencana mencabut dukungan koalisi terhadap kepemimpinan "Asri" ini, Ketua DPC Partai Gerindra Agus Sujarwadi didampingi dua politikus lain dari partai berbeda yang juga menjadi mitra koalisi Asri.

Ketua politikus itu masing-masing politikus Partai Demokrat Ismail, dan poitikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Wazirul Jihad. Kedua polisi ini merupakan pendukung utama Asri saat mencalonkan diri sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan 2013.

Hal lain yang juga menjadi pemicu Gerindra hendak mencabut dukungannya, karena Pemkab Pamekasan diduga bermain dengan salah satu bank dengan cara mendepositokan anggaran.

"Makanya, lebih dari enam bulan gelar proyek tidak digelar di Pamekasan, bahkan hingga saat ini sudah satu tahun lebih," katanya.

Secara terinci Agus memaparkan, anggaran untuk pembangunan di Kabupaten Pamekasan sekitar Rp400 miliar dari total anggaran sebear Rp1,5 miliar.

"Saya melakukan investigasi secara langsung, apabila ada nasabah yang mendepositokan sebesar Rp22 miliar minimal enam bulan, maka akan mendapatkan bonur dari bank itu berupa mobil Pajero," katanya, tanpa menyebutkan nama bank tersebut.

"Maka, sambung dia, jika dana Rp400 miliar didepositokan ke pihak bank, bonusnya saja tidak sedikit," katanya.

Kritik atas kinerja dan ancaman untuk mencabut dukungan yang disampaikan Ketua DPC Partai Gerindra Pamekasan ini, sebagai respon atas rilis dua tahun keberhasilan Pemkab Pamekasan beberapa hari lalu.

Sebelumnya, Bupati Achmad Syafii merilis, telah banyak kemajuan yang dicapai Pemkab Pamekasan selama dirinya memimpin Pamekasan. Diantaranya beragam penghargaan, termasuk keberhasilan Pamekasan meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam laporan penggunaan anggaran daerah.

Bupati juga mengklaim, telah mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Pamekasan yang dibuktikan dengan peningkatan status dari kabupaten tertinggal menjadi tidak tertinggal lagi.

Namun menurut Agus, keberhasilan Pamekasan dalam meningkatkan status itu, karena kerja keras pemimpin sebelumnya, sebab, penaikan status hanya beberapa saat setelah "Asri" menjabat Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan.

Sementara, terkait tudingan lambatnya gelar proyek pembangunan di Kabupaten Pamekasan demi untuk mencari keuntungan dengan cara didepositokan ke salah satu bank, menurut Kabag Keuangan Taufiqurrahman, pemkab memang memiliki saham di salah satu bank.

Namun, uang yang ditaruh di bank itu, bukan anggaran untuk proyek pembangunan, melainkan penyertaan modal yang memang disetujui oleh DPRD Pamekasan dalam APBD. (*)