Surabaya (Antara Jatim) - Sebanyak 20 perwakilan Majelis Alumni Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (MA IPNU) merekomendasikan Ketua Presidium Pusat MA IPNU Dr Hilmi Muhammadiyah untuk meramaikan bursa calon Ketua Umum PBNU dalam Muktamar Ke-33 NU.
"Kami merekomendasikan Ketua Presidium Pusat Majelis Alumni IPNU Dr Hilmi Muhammadiyah menjadi calon ketua umum dalam Muktamar Ke-33 NU di Jombang pada 1-5 Agustus," kata Ketua MA IPNU Polewali Mandar, Sulwesi Barat, Arsyad, saat membacakan Rekomendasi Halaqoh Nasional MA IPNU di Surabaya, Jatim, Minggu.
Namun, rekomendasi juga berlaku untuk semua kader MA IPNU untuk menjadi calon pemimpin NU di semua tingkatan di setiap wilayah (provinsi) dan cabang (kabupaten/kota) untuk mencegah "naturalisasi" pengurus NU.
Rekomendasi lain, kepemimpinan Tanfidziyah harus memperhatikan rekam jejak kaderisasi NU, sedangkan kepemimpinan Rais Aam harus merupakan ulama yang faqih (alim), munadzdzim (organisatoris), muharrik (penggerak), mutawari', dan mukhlis.
"Muktamar jangan menjadi arena kontestasi yang memberi dampak merugikan bagi NU sebagai organisasi ulama," kata Arsyad yang juga Ketua PCNU Polewali Mandar itu saat membacakan butir keputusan halaqoh bertajuk 'Kepemimpinan Ulama dalam Organisasi Ulama (NU)' itu.
Oleh karena itu, Majelis Alumni IPNU mengharapkan Muktamar NU memperkokoh sistem kaderisasi dengan merumuskan kriteria kepemimpinan yang memberikan aksentuasi pada kaderisasi formal secara komprehensif dan hal itu masuk dalam AD/ART NU.
Selain itu, perlu ada reposisi IPNU pasca-Muktamar sebagai badan otonom (banom) NU yang menjadi garda terdepan dalam proses kaderisasi NU dan menjadi penopang regenerasi NU.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015
"Kami merekomendasikan Ketua Presidium Pusat Majelis Alumni IPNU Dr Hilmi Muhammadiyah menjadi calon ketua umum dalam Muktamar Ke-33 NU di Jombang pada 1-5 Agustus," kata Ketua MA IPNU Polewali Mandar, Sulwesi Barat, Arsyad, saat membacakan Rekomendasi Halaqoh Nasional MA IPNU di Surabaya, Jatim, Minggu.
Namun, rekomendasi juga berlaku untuk semua kader MA IPNU untuk menjadi calon pemimpin NU di semua tingkatan di setiap wilayah (provinsi) dan cabang (kabupaten/kota) untuk mencegah "naturalisasi" pengurus NU.
Rekomendasi lain, kepemimpinan Tanfidziyah harus memperhatikan rekam jejak kaderisasi NU, sedangkan kepemimpinan Rais Aam harus merupakan ulama yang faqih (alim), munadzdzim (organisatoris), muharrik (penggerak), mutawari', dan mukhlis.
"Muktamar jangan menjadi arena kontestasi yang memberi dampak merugikan bagi NU sebagai organisasi ulama," kata Arsyad yang juga Ketua PCNU Polewali Mandar itu saat membacakan butir keputusan halaqoh bertajuk 'Kepemimpinan Ulama dalam Organisasi Ulama (NU)' itu.
Oleh karena itu, Majelis Alumni IPNU mengharapkan Muktamar NU memperkokoh sistem kaderisasi dengan merumuskan kriteria kepemimpinan yang memberikan aksentuasi pada kaderisasi formal secara komprehensif dan hal itu masuk dalam AD/ART NU.
Selain itu, perlu ada reposisi IPNU pasca-Muktamar sebagai badan otonom (banom) NU yang menjadi garda terdepan dalam proses kaderisasi NU dan menjadi penopang regenerasi NU.(*)
Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015