Surabaya (Antara Jatim) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan membentuk Tim Sertifikasi Aset Nahdlatul Ulama (NU) untuk mempercepat pengurusan administrasi aset-aset NU yang ditargetkan akan menyelesaikan tugas hingga menjelang Muktamar Ke-33 NU pada 1-5 Agustus mendatang.
"Tim yang melibatkan dirjen dan direktur di lingkungan kementerian bersama Kepala BPN serta PBNU dan PWNU itu akan menjadikan proses perlindungan aset-aset NU di Jatim ini sebagai model yang akan dilaporkan dalam Muktamar NU," katanya di Surabaya, Sabtu.
Ia mengemukakan hal itu setelah menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang "Gerakan Penyelamatan Aset-Aset NU" dengan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Sirodj yang disaksikan pengurus cabang Lembaga Wakaf dan Pertanahan (LWP) se-Jatim dan perwakilan pengurus wilayah LWP, seperti Kalimantan.
"Selama ini, ulama NU dikenal sangat ikhlas dalam berjuang, nah apa yang kita lakukan ini (kerja sama) merupakan administrasi keikhlasan, karena itu kami tidak akan bergerak secara parsial untuk pesantren tertentu, masjid tertentu, atau madrasah tertentu, tapi semuanya full kelembagaan lewat sebuah tim bersama itu," katanya.
Menurut dia, pejabat Bank Pembangunan Islam Internasional (IDB) pernah menyebut kelemahan umat Islam dalam menghimpun potensi yang dimiliki adalah masalah administrasi dari potensi itu, padahal tanah (aset) itu memiliki dimensi emosional dan religius.
"Tanpa administrasi aset, maka sangat mungkin anak memenjarakan orang tua kandung. Untuk itu, tim bersama itu tidak akan bergerak sebatas legal tapi juga menelusuri riwayat aset itu, sebab tanah itu bukan sesuatu yang kosong, tapi ada riwayat yang melatari. Kita akan lebih memanusiakan aset," katanya.
Tentang biaya pengurusan administrasi aset-aset NU itu, ia mengatakan hal itu bukan hal utama, karena hal terpenting adalah tim bersama itu bergerak cepat dan melaporkan hasilnya dalam Muktamar Ke-33 NU di Jombang pada 1-5 Agustus mendatang.
Bahkan, jika tim menemukan konflik kepemilikan, maka tim bersama itu akan melakukan mediasi dan memperjelas duduk persoalan sebenarnya serta untuk kepentingan apa. "Karena itu, saya bentuk tim agar cepat, soal biaya bisa fungsi sosial," katanya.
Di sela acara yang dihadiri mantan Menag Maftuh Basyuni yang kini menjadi Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI), Dirjen Bimmas Islam Kemenag RI Prof Machasin, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Sirodj menilai apa yang disampaikan Menteri Ferry Mursyidan Baldan itu merupakan upaya besar agar aset NU tidak hilang. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015
"Tim yang melibatkan dirjen dan direktur di lingkungan kementerian bersama Kepala BPN serta PBNU dan PWNU itu akan menjadikan proses perlindungan aset-aset NU di Jatim ini sebagai model yang akan dilaporkan dalam Muktamar NU," katanya di Surabaya, Sabtu.
Ia mengemukakan hal itu setelah menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang "Gerakan Penyelamatan Aset-Aset NU" dengan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Sirodj yang disaksikan pengurus cabang Lembaga Wakaf dan Pertanahan (LWP) se-Jatim dan perwakilan pengurus wilayah LWP, seperti Kalimantan.
"Selama ini, ulama NU dikenal sangat ikhlas dalam berjuang, nah apa yang kita lakukan ini (kerja sama) merupakan administrasi keikhlasan, karena itu kami tidak akan bergerak secara parsial untuk pesantren tertentu, masjid tertentu, atau madrasah tertentu, tapi semuanya full kelembagaan lewat sebuah tim bersama itu," katanya.
Menurut dia, pejabat Bank Pembangunan Islam Internasional (IDB) pernah menyebut kelemahan umat Islam dalam menghimpun potensi yang dimiliki adalah masalah administrasi dari potensi itu, padahal tanah (aset) itu memiliki dimensi emosional dan religius.
"Tanpa administrasi aset, maka sangat mungkin anak memenjarakan orang tua kandung. Untuk itu, tim bersama itu tidak akan bergerak sebatas legal tapi juga menelusuri riwayat aset itu, sebab tanah itu bukan sesuatu yang kosong, tapi ada riwayat yang melatari. Kita akan lebih memanusiakan aset," katanya.
Tentang biaya pengurusan administrasi aset-aset NU itu, ia mengatakan hal itu bukan hal utama, karena hal terpenting adalah tim bersama itu bergerak cepat dan melaporkan hasilnya dalam Muktamar Ke-33 NU di Jombang pada 1-5 Agustus mendatang.
Bahkan, jika tim menemukan konflik kepemilikan, maka tim bersama itu akan melakukan mediasi dan memperjelas duduk persoalan sebenarnya serta untuk kepentingan apa. "Karena itu, saya bentuk tim agar cepat, soal biaya bisa fungsi sosial," katanya.
Di sela acara yang dihadiri mantan Menag Maftuh Basyuni yang kini menjadi Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI), Dirjen Bimmas Islam Kemenag RI Prof Machasin, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Sirodj menilai apa yang disampaikan Menteri Ferry Mursyidan Baldan itu merupakan upaya besar agar aset NU tidak hilang. (*)
Editor : FAROCHA
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015