Surabaya (Antara Jatim) - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Surabaya meminta 93 Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) yang telah dilantik pada Sabtu (30/5) bisa bersikap independen pada saat pengawasan pelaksanaan Pilkada Surabaya 2015.
Ketua Panwaslu Surabaya Wahyu Hariadi, di Surabaya, Minggu, mengatakan, pihaknya meminta 93 anggotanya dapat bersikap secara independen tanpa memihak dan segera mengambil langkah sesuai instruksi secara tertulis.
"Surabaya kini menjadi pilot project dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang berintegritas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jangan sampai terjadi penyalahgunaan anggaran," katanya.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan peran Panwaslu Surabaya sangat penting dan ditunggu oleh masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada Surabaya 2015.
"Peran panwas akan berpengaruh terhadap komisi lima tahun ke depan di Kota Surabaya," katanya.
Menurut dia, pemilihan kepala daerah yang tepat akan melahirkan anak-anak yang memperoleh pendidikan yang baik, dan masyarakat akan mendapatkan akses yang lebih baik.
"Ini tentunya proses demokrasi di Surabaya dilakukan secara baik dan benar," katanya.
Wali kota juga merasa bangga ketika mendengar kabar jika Surabaya menjadi pilot project dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015
Ketua Panwaslu Surabaya Wahyu Hariadi, di Surabaya, Minggu, mengatakan, pihaknya meminta 93 anggotanya dapat bersikap secara independen tanpa memihak dan segera mengambil langkah sesuai instruksi secara tertulis.
"Surabaya kini menjadi pilot project dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang berintegritas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jangan sampai terjadi penyalahgunaan anggaran," katanya.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan peran Panwaslu Surabaya sangat penting dan ditunggu oleh masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada Surabaya 2015.
"Peran panwas akan berpengaruh terhadap komisi lima tahun ke depan di Kota Surabaya," katanya.
Menurut dia, pemilihan kepala daerah yang tepat akan melahirkan anak-anak yang memperoleh pendidikan yang baik, dan masyarakat akan mendapatkan akses yang lebih baik.
"Ini tentunya proses demokrasi di Surabaya dilakukan secara baik dan benar," katanya.
Wali kota juga merasa bangga ketika mendengar kabar jika Surabaya menjadi pilot project dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah. (*)
Editor : Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015