Surabaya (Antara Jatim) - Gubernur Jawa Timur Soekarwo mewacanakan "Jatimnomics" atau resep pertumbuhan ekonomi ala Jawa Timur (Jatim) di daerah-daerah yang tidak mengandalkan APBD atau APBN tetapi melalui kerja sama dengan swasta atau lembaga pembiayaan. Saat menjadi pembicara dalam "workshop" (temu ilmiah terbatas) bertajuk "Strategi Jawa Timur dalam Menghadapi Era Perdagangan Bebas: Semangat Indonesia Incoporated" di Auditorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Rabu, Soekarwo menyebut empat strategi dalam wacana "Jatimnomics". "Keempatnya pun dikembangkan di daerah," katanya dalam workshop dengan empat panelis yakni Prof Dr Djoko Mursinto (FE/pakar otonomi daerah), Prof Dr Hotman Siahaan (Fisip/ketua dewan riset Jatim), Dr Suparto Widjojo (FH), dan Sonny Harry B Harmadi (staf khusus Menteri PPN/Bappenas). Menurut Soekarwo, inti dari "Jatimnomics" adalah skema pembiayaan pembangunan yang tidak mengandalkan APBD/APBN, keberpihakan ekonomi melalui perda atau pergub, pengembangan pasar melalui kantor perwakilan perdagangan, dan pemberdayaan sumberdaya manusia (SDM). "Untuk skema pembiayaan, kami lakukan kerja sama dengan sektor swasta dan lembaga pembiayaan. Kalau mengandalkan APBN hanya 7,6 persen kontribusinya pada pembangunan Jatim, sehingga mayoritas dari non-APBN dan non-APBD," katanya. Gubernur Soekarwo menjelaskan pihaknya memberi dorongan swasta untuk menanamkan investasi dengan memberikan jaminan kemudahan dalam lahan (tanah), perizinan, listrik, dan buruh (ketenagakerjaan). "Terkait lembaga pembiayaan, kami mengembangkan lembaga keuangan mikro, seperti koperasi wanita, bank UKM, dan sektor perbankan," kata orang nomer satu di Jatim yang akrab disapa Pakde Karwo itu. Untuk keberpihakan ekonomi, Soekarwo mengakui pihaknya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui serangkaian perda atau pergub yang memihak mereka. "Karena itu, di Jatim, kami banyak mengeluarkan pergub tentang larangan impor beras, garam, gula rafinasi, tembakau, dan sebagainya. Cara ini dikembangkan daerah dengan perda-perda untuk menumbuhkan ekonomi unggulan daerah," katanya. Untuk pengembangan pasar, pihaknya fokus pada pasar dalam negeri dengan mengembangkan kantor perwakilan perdagangan yang saat ini mencapai 27 provinsi serta beberapa perwakilan dagang di luar negeri, seperti Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. "Dengan perwakilan kantor perdagangan di dalam negeri itu, nilai perdagangan dari luar Jatim ke Jatim mencapai Rp325 triliun, sedangkan dari Jatim ke luar Jatim mencapai Rp415 triliun, sehingga ada surplus Rp90 triliun. Itu pun meningkat dari tahun ke tahun," katanya. Selain itu, pihaknya mendorong pemerintah pusat untuk mengembangkan smelter di kawasan Gresik dan Tuban. "Bahan baku dan penolong yang kita nikmati selama ini mencapai 80 persen dari impor, karena itu kalau ada smelter akan bisa mengurangi impor bahan baku sebesar itu," katanya. Untuk pemberdayaan sumberdaya manusia (SDM), pihaknya bekerja sama dengan ITS Surabaya dan Universitas Brawijaya Malang mencetak wirausahawan melalui sistem inkubator dan sertifikasi, sehingga pasar berkembang dan kualitas produk juga berkembang. "Kami juga mengembangkan SMK Mini dengan sembilan jenis keterampilan, standar pelayanan, sertifikasi, dan berdiri di sekitar pesantren. Tahun 2014, di Jatim ada puluhan SMK Mini dengan hasil 6.300 lulusan tersertifikasi. Tahun 2015, kami tambah 100 SMK Mini, lalu tahun 2016 juga kami tambah 100 SMK Mini," katanya. Menanggapi wacana "Jatimnomics" itu, staf khusus Menteri PPN/Bappenas, Sonny Harry B Harmadi, menyatakan pihaknya sangat mengapresiasi dengan Jatimnomics itu, karena hasilnya adalah pertumbuhan ekonomi Jatim (2014) mencapai 5,86 persen di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,02 persen. "Tapi, kalau skema pembiayaan dengan mayoritas non-APBD dan non-APBN itu memerlukan leadership yang cukup dipercaya. Pakde adalah leader yang memiliki trust cukup tinggi, buktinya 27 provinsi bisa menerima berdirinya kantor perwakilan perdagangan Jatim di daerahnya," katanya. (*)

Pewarta:

Editor : Slamet Hadi Purnomo


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015