Sumenep (Antara Jatim) - Anggota DPRD Kabupaten Sumenep dari Fraksi Partai Demokrat, Moh Hanafi berpendapat, program pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi kerakyatan ("pipek") bagi masing-masing anggota DPRD sebaiknya dihapus, jika akan melemahkan fungsi kontrol DPRD. "Itu penilaian kami secara pribadi. Kalau nantinya pengalokasian program pipek itu akan melemahkan atau memberikan efek tidak enak bagi kawan-kawan anggota DPRD dalam menjalankan fungsi kontrol atas realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), sebaiknya memang ditiadakan saja," ujarnya di Sumenep, Jawa Timur, Rabu. Pipek adalah program hibah kepada kelompok masyarakat yang peruntukannya bisa berbentuk kegiatan fisik dan nonfisik. Secara teknis, realisasi program pipek tetap berada di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait dan menyesuaian dengan aturan main yang ada. Namun, nantinya penerima manfaat program hibah tersebut adalah kelompok masyarakat yang langsung mengajukan kegiatan, baik fisik maupun nonfisik, kepada anggota DPRD. "Penentu realisasi program pipek memang masing-masing anggota DPRD. Padahal, di sisi lain, anggota DPRD memiliki fungsi kontrol atas semua kegiatan yang dialokasikan APBD. Sementara pipek nantinya juga merupakan kegiatan APBD," kata Hanafi, menerangkan. Ia menjelaskan, secara pribadi, pihaknya siap jika program pipek bagi anggota DPRD Sumenep pada 2015 dihapus atau ditiadakan. "Itu akan membuat kami dalam posisi lebih lepas dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap realiasi APBB maupun kinerja eksekutif. Namun, ada atau tidak adanya program pipek pada APBD Sumenep 2015, tergantung pada kawan-kawan anggota DPRD lainnya ketika membahas rancangan APBD yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini," ucapnya. Pada 2014, program pipek menjadi salah satu kegiatan yang dialokasikan dalam APBD Sumenep dan besarannya Rp750 juta bagi masing-masing anggota DPRD setempat. Sebelumnya, Ketua DPRD Sumenep, Herman Dali Kusuma menjelaskan, beberapa waktu lalu, pihaknya menggelar rapat koordinasi dengan para pimpinan fraksi di DPRD untuk membahas rancangan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) tahun anggaran 2015. Dalam rapat tersebut, program pipek sempat menjadi salah satu pembicaraan dan diinginkan tetap menjadi kegiatan pada APBD 2015. (*)

Pewarta:

Editor : Chandra Hamdani Noer


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2014