Ponorogo (Antara Jatim) - Puluhan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam se-Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Jumat, menggelar demo mengecam serangkaian aksi kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian dalam merespon gerakan penolakan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Kendati dilakukan secara damai, unjuk rasa yang digelar para aktivis HMI di depan kantor Pemkab Ponorogo, sekitar pukul 14.30 WIB tersebut mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian. "Aksi yang kami lakukan merupakan bentuk solidaritas atas tindakan represif yang dialami para aktivis mahasiswa di daerah-daerah lain saat menggelar demo menolak kenaikan harga BBM," kata koordinator aksi HMI Ponorogo, Alvian Nugraha. Ia mengungkapkan, aksi solidaritas itu mereka lakukan serentak bersama jaringan aktivis organisasi mereka di seluruh Indonesia, sebagaimana instruksi yang dikeluarkan Pimpinan Pusat HMI. Selain berorasi, beberapa peserta aksi HMI juga menggelar teatrikal yang menggambarkan tindakan represif aparat keamanan terhadap aktivis mahasiswa. "Di sini kami tegaskan bahwa HMI dimanapun tidak pernah anarkis. Jika ada yang rusuh, kami yakin itu ulah provokator dari luar yang ini mengesankan gerakan mahasiswa anarkis," tuding Alvian. Dalam pernyataan sikap yang disampaikannya di hadapan sejumlah wartawan, Alvian kembali mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap aksi demo mahasiswa di berbagai daerah di Indonesia. Ia mencontohkan kasus pembubaran paksa aksi mahasiswa yang berujung ricuh di Jakarta, Surabaya, Bandung maupun kita-kota lain di seluruh Indonesia. Menurutnya, pembubaran aksi dengan kekerasan maupun penangkapan sejumlah aktivis sebagai tindakan yang berlebihan. "Pada dasarnya kami tidak pernah memusuhi atau melawan aparat keamanan maupun pihak lain. Namun bukan berarti kami tidak akan protes ketika tindak kekerasan terhadap kawan-kawan kami," tegasnya. Aksi solidaritas yang dilakukan puluhan aktivis HMI Ponorogo sempat mendapat apresiasi Pimpinan DPRD setempat, Mufti Ali. "Kalian boleh memprotes atau menghujat DPRD maupun pemerintah, asal dengan cara santun dan baik. Dan jangan pernah menghujat orangnya, karena itu bersifat pribadi," wejang Ali Mufti dalam dialog dengan para peserta aksi. (*)

Pewarta:

Editor : Tunggul Susilo


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2014