Pamekasan (Antara) - Forum Kajian Kebijakan Publik (FKKP) Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, menyarankan pemerintah setempat mengoptimalkan peran Forum Rektor yang dapat memberikan saran, gagasan dan pendapat terkait arah kebijakan pembangunan daerah. Direktur FKKP Pamekasan Muid Syakrani, Rabu mengatakan, peran institusi perguruan tinggi perlu dioptimalkan, karena di sejumlah daerah yang telah maju, mereka terbukti mengoptimalkan peran akademik, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. "Pamekasan menurut hasil kajian kami sejauh ini belum. Kalaupun ada, kurang optimal. Perguruan tinggi hanya dilibatkan dalam persoalan-persoalan yang tidak berkaitan langsung dengan kebijakan publik tata kelola pemerintahan," katanya. Dalam diskusi bertajuk "Optimalisasi Peran Forum Rektor Dalam Tata Kelola Pemerintahan" di Pamekasan ia menyebutkan, optimalisasi peran forum rektor sangat dibutuhkan, mengingat lembaga ini merupakan gudang ilmu pengetahuan yang mampu mencetak kader-kader bangsa berwawasan luas. Idealnya, semua rencana program kerja yang dicanangkan Pemkab Pamekasan hendaknya dikaji secara ilmiah dari berbagai sudut pandang keilmuan. Dengan cara seperti itu, katanya, FKKP yakin, pelaksnaan program yang dicanangkan pemerintah akan lebih maksimal, sebab sudah melalui kajian akademik yang matang. "Dengan kajian akademik, plus minus serta kemungkinan kendala yang akan dihadapi sudah diketahui," terang Muid. Mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Pamekasan ini juga menilai, lemahnya serapan anggaran dalam APBD Pamekasan tahun 2014 yang hingga Agustus ini baru mencapai 30 persen, kemungkinan disebabkan program dibuat tanpa kajian matang. Kajian potensi kemampuan dari masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Pamekasan juga perlu dilakukan. Sebab, program yang bisa berjalan ideal sesuai dengan keinginan apabila ditopang dengan kekuatan persoal yang memiliki kapasitan sumber daya manusia (SDM) yang cukup memadai. Profesionalisme personal pimpinan SKPD sesuai dengan bidang keilmuannya, menurut Muid akan menjadi salah satu faktor seseorang dalam memaksimalkan kinerja. "Kkalau basis keilmuannya di bidang pertanian, tentu kurang pas apabila menjabat sebagai sekretaris dewan. Demikian juga kalau basis keilmuannya di bidang agama, rasanya kurang pas menjabat sebagai sekda," katanya. Yang ideal adalah, jabatan teknis itu disesuaikan dengan kapasitas keilmuan pejabatnya. Senada dengan Muid, Direktur Pusat Studi Politik dan Agama (Central Political ang Religious Studies/Centris) Sulaisi Abdurrazaq menyatakan, selain pertimbangan kapasitas keilmuan, sosok pimpinan pekerja juga menjadi faktor pendukung akan terselenggaranya realisasi program pemkab yang ideal sesuai dengan ketentuan. Mantan Ketua Umum HMI Cabang Pamekasan mengemukakan naskah kajian akademik sangat dibutuhkan pemkab dalam merancang dan mengimplemantasikan program pemerintahan, sehingga tidak terkesan asal-asalan. (*)

Pewarta:

Editor : Endang Sukarelawati


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2014