Sumenep (Antara Jatim) - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, meminta jajarannya untuk mewaspadai kemungkinan terjadinya praktek politik uang pada hari terakhir masa tenang hingga detik-detik akhir pemungutan suara Pemilu Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2014. Ketua Panwaslu Sumenep, Zamrod, Selasa, menjelaskan, sejak memasuki masa tenang Pilpres 2014, pihaknya telah meminta seluruh jajarannya, baik panwaslu tingkat kecamatan, petugas pengawas lapangan (PPL), dan relawan panwaslu, untuk lebih waspada atas kemungkinan terjadinya dugaan pelanggaran. "Pada hari terakhir masa tenang, kami mewaspadai kemungkinan terjadinya politik uang. Semuanya bisa saja terjadi pada Selasa ini, karena Rabu (9/7) merupakan hari 'H' Pilpres 2014," ujarnya di Sumenep. Selain itu, kata dia, potensi dugaan pelanggaran yang terjadi pada detik-detik terakhir pemungutan suara adalah mobilisasi massa oleh pihak yang seharusnya bersikap netral, seperti kepala desa dan pegawai negeri sipil (PNS). "Kami telah instruksikan jajaran di lapangan untuk betul-betul memantau dan mengawasi situasi menjelang pemungutan suara guna memastikan tidak ada pelanggaran. Kalau sudah terjadi pelanggaran, tentunya segera dilakukan tindakan," ucapnya. Hingga Senin (7/7) malam, Panwaslu Sumenep belum menerima satu pun laporan dari jajarannya tentang dugaan terjadinya kampanye selama masa tenang maupun politik uang. "Semoga para pihak punya komitmen untuk menjadikan Pilpres 2014 sebagai hajat nasional yang fair dan selanjutnya mempunyai kesadaran tinggi mencegah terjadinya pelanggaran," kata Zamrod. Pilpres 2014 yang akan digelar pada Rabu (9/7) itu diikuti oleh dua pasangan calon, yakni Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di nomor urut 1 (satu) dan Joko Widodo-Jusuf Kalla di nomor urut 2 (dua). (*)

Pewarta:

Editor : Slamet Hadi Purnomo


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2014