Blitar (Antara Jatim) - Kalangan legislatif di Kota Blitar, Jawa Timur, meminta Pemerintah Kota Blitar tidak cepat puas dengan perolehan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan terus melakukan perbaikan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah pada 2014. "Masih ada kekurangan terutama terkait masalah tepat waktu dalam satu kegiatan, masih menyisakan beberapa kegiatan semacam penundaan pengerjaan, meskipun bisa selesai" kata Ketua DPRD Kota Blitar Glebot Catur Arijanto di Blitar, Kamis. Ia mengatakan, penundaan pengerjaan terutama pada kegiatan fisik tidak bisa terjadi terus menerus. Untuk itu, ia berharap kerja ataupun peran konsultan pengawas pada kegiatan fisik bisa lebih optimal. "Tentunya, ingin mendapatkan satu capaian dari satu kegiatan itu benar-benar optimal," harapnya. Ia juga mengatakan, predikat WTP juga menunjukkan sinergi yang cukup bagus antara unsur pemerintah atau eksekutif dengan DPRD, dimana fungsi DPRD sebagai fungsi penganggaran dan pengawasan. Sementara itu, Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar mengatakan predikat WTP yang diperoleh oleh Kota Blitar ini merupakan yang keempat kalinya merupakan kerjasama dengan semua pihak. Ia menyebut, membutuhkan sebuah reformasi ruh untuk bisa meraih predikat ini, salah satunya tentang kedisiplinan. Jika dulu masih ada pegawai negeri sipil (PNS) yang tidak disiplin, saat ini sudah lebih disiplin. Pihaknya juga menargetkan, di akhir pemerintahannya, pada 2015, akan berupaya sekuat tenaga kembali meraih predikat WTP dari BPK tersebut. Saat ini, seluruh instansi yang terkait terus melakukan evaluasi dan perbaikan dari pengalaman sebelumnya. "Disiplin itu dari diri sendiri serta anggaran. Apapun pembelian, sekecil apapun kami cek ke lapangan. Ini komitmen kami, dan ditargetkan akan menggenjot untuk dapat WTP kelima kalinya," papar Samanhudi. (*)

Pewarta:

Editor : Tunggul Susilo


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2014