PBB, New York (Antara/Xinhua-OANA) - Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, Kamis (22/5), menyampaikan keprihatinan serius sehubungan dengan pengambil-alihan kekuasaan di Thailand dan menyerukan "kembalinya pemerintah sipil" di negara Asia Tenggara itu. "Sekretaris jenderal sangat prihatin oleh pengambil-alihan militer di Thailand," demikian isi pernyataan yang dikeluarkan di Markas PBB, New York, oleh juru bicara Ban. Itu adalah pernyataan kedua yang berkaitan dengan Thailand dalam 72 jam belakangan ini. Menurut laporan, militer Thailand pada Kamis mengambil-alih kendali atas negeri tersebut, setelah berbulan-bulan kerusuhan dan protes luas di Ibu Kota Thailand, Bangkok, serta bagian lain negeri itu. Demonstrasi rakyat meletus pada penghujung 2013. Pengunjuk rasa menyerukan penggulingan pemerintah Perdana Menteri Yingluck Shinawatra dan penerapan pembaruan anti-korupsi. Militer mengumumkan keadaan darurat tiga hari lalu. Pada 7 Mei, Yingluck dilaporkan digeser dari pemerintah, setelah putusan oleh Mahkamah Konstitusi Thailand. Sekretaris Jenderal PBB tersebut "menyerukan segera kembalinya ke undang-undang dasar, kekuasaan sipil dan demokratis dan dialog yang melibatkan semua pihak serta akan melicinkan jalan bagi kemakmuran dan perdamaian jangka panjang di Thailand", kata pernyataan itu, sebagaimana diberitakan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Jumat. "Sekretaris jenderal mendesak semua pihak agar bekerjasama secara konstruktif, menahan diri dari kerusuhan dan menghormati hak asasi manusia," tambahnya.(*)

Pewarta:

Editor : Chandra Hamdani Noer


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2014