Surabaya (Antara Jatim) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur menilai faktor pembiayaan sampai sekarang masih menjadi kendala utama perkembangan sejumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Wakil Ketua Umum Kadin Jatim Bidang UMKM, M Rizal, menyatakan, sesuai kajian Kadin Jatim selama ini UMKM masih menghadapi banyak kendala seperti keberadaan agunan dan seberapa lama bisnis mereka. "Padahal banyak pengusaha UMKM yang bisnisnya sangat 'feasible' tetapi justru dinilai tidak 'bankable' hanya karena masalah agunan atau lamanya berbisnis," katanya di Surabaya, Minggu. Ia menilai memang selama ini ada penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), namun skema kredit itu mematok bunga yang masih sangat tinggi bagi pengusaha UMKM terutama mereka yang baru merintis usaha. "Sesuai data Kementerian Koperasi dan UKM, secara nasional total pelaku UMKM dalam klaster pertama dan kedua yang merupakan usaha mikro rentan pembiayaan mencapai 50,70 juta unit usaha," ujarnya. Dari jumlah tersebut, ungkap dia, sebanyak 35,49 juta dunia usaha atau 70 persen merupakan usaha yang belum layak usaha dan belum "bankable". Akibatnya, mereka dikategorikan memiliki risiko tinggi dalam pengembalian modal. "Sementara sisanya yakni 15,21 juta dunia usaha atau 30 persen telah layak usaha (feasible). Namun mereka belum 'bankable'," katanya. Untuk itu, tambah dia, Kadin Jatim mengusulkan ada sinergi pembiayaan antara program pemerintah, perbankan, dan Program Kemitraan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Harus ada sinergi antara pemerintah, perbankan, dan BUMN dengan skema pembiayaan yang seragam," katanya.(*)

Pewarta:

Editor : Edy M Yakub


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2014