Surabaya (Antara Jatim) - DPD Partai Golkar Kota Surabaya akan memanggil semua anggota Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Surabaya terkait persoalan pemilihan Calon Wakil Wali Kota (Cawawali) Surabaya yang dinilai berlarut-larut dan tidak ada kejelasan. Sekretaris DPD Partai Golkar Surabaya Amin Istighfarin, Kamis, mengatakan, tujuan pemanggilan anggota F-PG itu pada intinya adalah DPD ingin mendengar perkembangan terkini seputar pemilihan cawawali, dimana Ketua DPC PDIP Surabaya Wisnu Sakti Buana (WS) yang juga wakil ketua DPRD Surabaya ini menjadi kandidat kuat menggantikan posisi Bambang DH. "Kami minta anggota FPG hadir semua. Ini penting karena kami ingin mendengar perkembangan pemilihan wawali itu seperti apa saat ini. Kenapa kok bisa sampai berlarut-larut begini," katanya. Menurut dia, pihaknya akan meminta penjelasan dari FPG terkait adanya sejumlah fraksi yang belum mengirim wakilnya untuk panitia pemilihan (panlih) cawawali. Untuk itu, kata dia, pada Jum’at (30/8) malam pukul 19.00 WIB, pihaknya akan memanggil anggota FPG di kantor DPD Partai Golkar Surabaya. Ia mengatakan bagi DPD, pertemuan seperti ini adalah agenda rutin yang dilakukan setiap 3 bulan sekali. Apalagi, partai juga sudah lama tidak ketemu dengan fraksi di dewan. "Makanya, kami ingin tahu proses pemilihan wawali sejauh ini perkembangannya seperti apa. Sebab kelihatannya tak ada yang serius," katanya. Saat ditanya bagaimana jika ada anggota yang tidak hadir? Amin menyatakan partai akan mengambil sikap tegas. "Jadi, semua harus hadir, termasuk ketua (Ketua DPD Partai Golkar Surabaya, Adies Kadir)," katanya. Seperti diketahui, anggota F-PG di DPRD Surabaya ada lima orang, yakni Adies Kadir, Blegur Prijanggono, Agus Sudarsono, Erick R Tahalele, Eddie Budi Prabowo. Sementara itu, informasi yang dihimpun Antara dari kalangan anggota DPRD Surabaya menyebutkan jika Wisnu Sakti ingin mulus menduduki kursi wawali, maka seharusnya FPDIP harus merangkul semua fraksi yang ada di DPRD Surabaya. Hal ini dikarenakan selama ini, Fraksi PDIP hanya merangkul Fraksi Partai Demokrat (FPD) dan Fraksi Partai Damai Sejahtera (FPDS). Anggota FPKB Masduki Toha sebelumnya mengatakan, seharusnya Wisnu Sakti dan F-PDIP sigap dan bertindak cepat untuk melakukan pendekatan terhadap seluruh fraksi dan anggotanya. Sebab soal wawali sudah menjadi ranah politik dan menjadi domain seluruh anggota DPRD Surabaya yang menyangkut hak dan kewajiban sebagai seorang politisi. "Saya sangat tahu dan paham, masalah wawali memang telah menjadi hak FPDIP. Tapi karena ini sudah masuk ranah politik, maka ada hak juga ada kewajiban, sehingga yang menjadi kewajiban FPDIP segera melakukan pendekatan terhadap fraksi dan anggotanya, bukan sebagian fraksi atau sebagian anggota dewan dengan pertimbangan jumlah kuorum," katanya. (*)

Pewarta:

Editor : Tunggul Susilo


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2013