Bangkalan (Antara Jatim) - Himpunan Generasi Muda Madura (Higemura) mengajak semua pihak mencegah kemungkinan adanya berbagai upaya kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu Kepala daerah (Pilkada) Jatim 2013, sebagaimana pelaksanaan Pilkada Jatim sebelumnya. Ketua Higemura Muchlis Ali, Selasa mengatakan, peran aktif semua pihak sangat menentukan proses perjalanan pesta demokrasi di Jawa Timur yang bersih, jujur, adil dan bebas dari berbagai bentuk kecurangan. "Pada pilkada Jatim ini, kita tidak bisa sepenuhnya mengandalkan kinerja tim pelaksana pilkda dan Badan Pengawas Pemilu, karena kendatipun ada petugas pelaksana itu, terbukti pelaksanaan pilkada Jatim sebelumnya penuh kecurangan yang dilakukan secara sistemik dan massif," ungkapnya, menegaskan. Oleh karenanya, sambung dia, pihaknya mengajak kepada segenap lapisan masyarakat di Jawa Timur untuk sama-sama proaktif memantau pelaksanaan pilkada di provinsi paling timur di Pulau Jawa ini. Apalagi, sambung dia, belum lama ini telah ditemukan adanya kelebihan 3.342.795 percetakan surat suara oleh Masyarakat Pemantau Pelaksanaan Progam dan Kebijak Pemerintah (MP3KP). Ketua MP3KP Purwadi sebelumnya mengungkapkan, dalam dokumen pengadaan Nomor:027/28.9/POKJA 22-ULP/022/2013 tanggal 5 Juli 2013 dan adendum dokumen pengadaan Nomor: 027/34.2/POKJA 22-ULP/022/2013 tanggal 15 Juli 2013 untuk pengadaan pencetakan surat suara dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Jawa Timur 2013. Surat yang wajib dicetak PT Karya Kita sebagai pemenang lelang sebanyak 33.362.095. Sementara pihak KPU sendiri ketika itu menyatakan, jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pilkada gubernur Jatim sebanyak 30.019.300 orang. Rinciannya, terdiri 14.805.723 pemilih laki-laki dan sebanyak 15.213.577 perempuan. Dengan demikian, maka ada kelebihan sebanyak 3.342.795 lembar surat suara atau sekitar 11 persen. "Angka sebelas persen ini kan cukuplah untuk memenangkan pasangan calon tertentu," kata Muhlis Ali yang juga Ketua Umum Poros Pemuda Indonesia (PPI) ini. Higemura sebagai organisasi kepemudaan yang menjadi tempat berkumpulnya para pemuda asal Madura dari berbagai lapisan masyarakat Madura kata Muhlis Ali, memandang perlu ikut bertanggung jawab atas terselenggaranya pilkada Jatim yang benar-benar mendidik dan tanpa kecurangan, sebagaimana telah terbukti terjadi pada pilkada Jatim 2008. "Dan yang perlu kami tegaskan, KPU harus bersikap netral tidak menjadi tim sukses pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur tertentu," tutur mantan Ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) asal Bangkalan ini menambahkan. Selain kecurangan, bentuk praktik politik yang kurang mendidik yang juga perlu diwaspadai adalah praktik politik uang melalui institusi pemerintahan yang juga bisa terjadi di Jawa Timur pada pilkada 29 Agustus 2013 ini. (*)

Pewarta:

Editor : Chandra Hamdani Noer


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2013