Malang (Antara Jatim) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang dinilai sejumlah ketua DPC parpol pengusung pasangan calon wali kota dan wakil wali kota masih minim dalam mensosialisasikan pemilihan kepala daerah (Pilkada), 23 Mei nanti. Plh Ketua DPC PDIP Kota Malang eddy Rumpoko di Malang, Selasa, mengaku khawatir jika masyarakat termasuk pendukung pasangan Sri Rahayu-Priyatmoko Oeotomo (SR-MK) yang diusung PDIP tidak tahu cara menggunakan hak suaranya. "Sangat disayangkan kalau sampai banyak warga yang tidak tahu akibat minimnya sosialisasi. Dan, minimnya sosialisasi ini akan berimbas pada tingginya suara tidak sah," ujar Eddy yang juga Wali Kota Batu tersebut. Padahal, lanjutnya, anggaran untuk pelaksanaan Pilkada Kota Malang yang dikucurkan dari APBD cukup besar. Anggaran untuk pilkada yang digelar 23 Mei itu sebesar Rp22 miliar, dengan rincian Rp18 miliar dikucurkan pada tahap pertama dan Rp5 miliar lainnya akan dicairkan jika ada putaran kedua. Eddy berharap, KPU melakukan sosialisasi secara maksimal guna mengantisipasi tingginya suara tidak sah. Sosialisasi itu meliputi bagaimana cara mencoblos, persiapan sebelum menggunakan hak suara, dan jadwal pelaksanaan pilkada. Selama dirinya dan tim sukses SR-MK turun ke warga, banyak warga yang tidak tahu bagaimana cara dan kapan pelaksanaan pencoblosan. "Selama ini mereka hanya tahu figur calon wali kota dan wakil wali kota saja, tapi mereka tidak tahu kapan pelaksanaan pencoblosannya," katanya. Kondisi itu, tegasnya, disebabkan oleh minimnya sosialisasi dari KPU. Padahal, KPU harus berupaya menekan angka golongan putih (golput) dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Senada dengan Eddy Rumpoko, Ketua DPC PAN Kota Malang lookh Mahfudz juga mengeluhkan minimnya sosialisasi penyelenggaraan pilkada dari KPU. Menurut dia, minimnya sosialisasi tersebut tidak hanya berdampak pada minimnya partisipasi masyarakat dalam pilkada, namun juga membuka peluang adanya gugatan hukum dari masing-masing calon. "Minimnya sosialisasi yang berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat, itu sama saja dengan mencederai proses demokrasi serta hak-hak rakyat," tandas Lookh yang juga anggota DPRD Kota Malang itu. Menanggapi hal itu Ketua KPU Kota Malang Hendry ST mengatakan, pihaknya sudah melakukan sosialisasi terkait proses, tahapan dan pelaksanaan pilkada, baik yang dikemas dalam deklarasi pemilu damai maupun pawai. Ia mengemukakan, untuk memaksimalkan sosialisasi pilkada tersebut, pihaknya juga menggandeng sejumlah organisasi masyarakat (ormas), seperti NU, Muhammadiyah, LSM serta organisasi ekstra kampus (PMII, HMI, IMM, GMNI, KAMMI). "Memang, untuk cara-cara pencoblosan, kami masih menunggu penetapan pasangan calon pada 1 April mendatang. Sebab, bentuk surat suara akan banyak dipengaruhi oleh jumlah pasangan calon," kata Hendry, menambahkan. Saat ini ada enam pasangan calon yang berkas-berkas pendaftarannya masih dalam proses verifikasi, termasuk harta kekayaan yang dimiliki calon serta hasil tes kesehatan yang telah dilakukan beberapa waktu lalu di RSSA Malang. Keenam pasangan calon yang sudah mendaftar ke KPU itu adalah pasangan Dwi Cahyono-Muhammad Nuruddin (perseorangan), Ahmad Mujais-Yunar Mulya (perseorangan), Heri Puji Utami-Sofyan Edy Jarwoko (Partai Golkar-PAN). Selain itu juga ada pasangan Agus Dono-Arif HS (Partai Demokrat-PKS), Moch Anton-Sutiaji (PKB-Gerindra) serta pasangan Sri Rahayu-Priyaktmoko Oetomo (PDIP).(*)

Pewarta:

Editor : Masuki M. Astro


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2013