Jakarta (Antara) - Direktur Pemberitaan Perum LKBN ANTARA Akhmad Kusaeni menilai perlu adanya perombakan total komunikasi politik yang dibangun pemerintah kepada masyarakat melalui peranan media massa. "Selama ini komunikasi politik yang dibangun pemerintah kurang 'ngefek', tidak 'nendang', padahal pemerintah punya sumber daya dan sumber dana yang besar," kata Akhmad Kusaeni pada acara diskusi tentang "Mencari Model Komunikasi Politik Pemerintah yang Efektif Hingga 2014" di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu. Dia menambahkan, aktor non-pemerintah bahkan bisa membangun komunikasi melalui media massa yang jauh lebih efektif dibandingkan pemerintah. "Contohnya, aspirasi dan kritik yang disampaikan aktor non-pemerintah lebih sering tampil di media massa dibandingkan dengan pejabat pemerintah yang seharusnya menjadi 'news maker'," katanya. Menurut dia, sistem komunikasi pemerintah tidak fokus, sehingga belum ada sinergitas dalam menyampaikan informasi ke publik. "Contohnya, saat presiden turun tangan dalam menyelamatkan Partai Demokrat, berita yang banyak muncul di media massa adalah 'Presiden Tidak Fokus Mengurusi Negara dan Hanya Fokus Mengurusi Partai'," tuturnya. Padahal, menurut Kusaeni, hal itu bisa diminimalisasi dengan "mengerahkan" para menteri di kabinet untuk "membela" presiden secara serentak melalui pernyataan di media massa yang menjelaskan bahwa meskipun tengah mengurusi partai, namun presiden tetap fokus pada masalah kenegaraan. Dengan demikian, maka keingintahuan masyarakat tentang apa saja yang tengah dan telah dilakukan pemerintah dapat terjawab dengan baik tanpa ada distorsi informasi. Kusaeni, juga mengkritik mengenai minimnya informasi mengenai hasil sidang kabinet yang seharusnya perlu diwartakan secara lengkap kepada masyarakat. "Seharusnya setelah sidang kabinet berlangsung ada pejabat berwenang yang menjelaskan secara rinci mengenai hasil sidang kabinet itu apa, dan tidak membiarkan para jurnalis yang bertugas di lokasi malahan mengejar para menteri untuk mencari berita lain yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan hasil sidang kabinet, pada akhirnya kasihan masyarakat karena tidak mendapatkan informasi yang lengkap," paparnya. Menurut dia, di masa mendatang, pemerintah perlu segera melakukan perombakan sistem kominukasi politik dengan masyarakat dan media massa. Selain itu, dia juga merekomendasikan agar para juru bicara di pemerintahan memiliki tingkatan eselon yang cukup tinggi, agar lebih memiliki kapasitas dalam menjawab berbagai hal yang ingin diketahui oleh publik.(*)

Pewarta:

Editor : Chandra Hamdani Noer


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2013