Pamekasan - Kasus dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah kader Partai Demokrat di Jakarta, mempengaruhi dukungan para ulama di Pamekasan, terhadap pasangan calon bupati dan wakil bupati yang diusung partai itu, sehingga banyak ulama mencabut dukungan politiknya. Juru bicara ulama dari pondok pesantren Nurul Falah, Batubintang, Kecamatan Batumarmar, Pamekasan, KH Mudarris, Sabtu menjelaskan, dirinya bersama empat ulama pilar pengasuh pondok pesantren lainnya terpaksa menarik dukungan politik kepada cabup/cawabup yang diusung Partai Demokrat itu, karena merasa sangat terganggu dengan kasus korupsi yang menimpa kader partai itu. "Sebagai panutan masyarakat, kami tentu tidak ingin dicap sebagai ulama pendukung partai yang kadernya banyak tersandung kasus dugaan korupsi. Makanya, lebih baik kami menarik dukungan dan bergabung partai pengusung cabup/cawabup di Pamekasan yang tidak bermasalah," kata KH Mudarris menjelaskan. Dalam keterangan persnya kepada wartawan di Pamekasan, KH Mudarris menjelaskan, kelima ulama yang telah mencabut dukungan terhadap calon bupati dan wakil bupati Pamekasan yang diusung Partai Demokrat itu masing-masing KH. Muzammil, Picorong, Kecamatan Pakong, KH. Wasik Hamzah, pengasuh pondok pesantren Taman Sari, Palengaan, KH. Misbahul Munir Asy'ari pengasuh pondok pesantren Kebun Baru, dan KH Imam Rofii, pengasuh pondok pesantren Sumber Anom, Pamekasan. Selain pertimbangan nama baik tokoh ulama yang selama ini menjadi panutan masyarakat di Kabupaten Pamekasan, pertimbangan lain, karena mereka khawatir, prilaku beberapa oknum partai itu, menjadi virus bagi sebagian kader partai di tingkat lokal Pamekasan. "Dan sebelum itu terjadi, makanya kami memilih untuk menarik dukungan, karena kami tidak ingin diklaim sebagai ulama pendukung partai politik yang kadernya bermasalah," katanya menambahkan. KH Mudassir lebih lanjut menjelaskan, jika kader Partai Demokrat di tingkat pusat saja sudah banyak yang tersandung kasus korupsi, maka hal itu juga akan membuka peluang bisa terjadi di Pamekasan. Tokoh ulama di wilayah utara Pamekasan ini lebih lanjut menyatakan, pencabutan dukungan terhadap calon bupati dan calon wakil bupati Pamekasan yang diusung Partai Demokrat itu juga merupakan bentuk perlawanan dan kecamatan para ulama untuk membersihkan semua koruptor dari banyak hal, termasuk yang ada di partai politik. "Keputusan saya dengan empat ulama lain di Pamekasan ini, juga dalam rangka mendukung pencanangan pemerintah dalam membangun tata kelola pemerintah yang bersih dan berwibawa melalui program Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami (Gerbang Salam)," katanya menegaskan. Tidak hanya itu saja, kelima tokoh ulama pengasuh pondok pesantren ini juga mengajak semua elemen masyarakat di Pamekasan untuk mendukung calon pemimpin, baik di tingkat nasional, regional Jawa Timur termasuk di lokal Pamekasan yang memiliki visi dan misi menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. "Oleh karena itu, kami mengajak kepada santri dan masyarakat untuk 'berperang' melawan koruptor yang salah satu caranya bisa dilakukan dengan mencubut dukungan partai politik tertentu yang diketahui banyak kadernya tersandung masalah korupsi," tegas KH Mudarris. Pilkada di Kabupaten Pamekasan akan digelar pada tanggal 9 Januari 2013. Pada pilkada Pamekasan ini, Partai Demokrat mengusung Achmad Syafii dan Kholil Asy'ari (Asri) sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Pamekasan periode 2013-2018. Pencabutan dukungan terhadap pasangan cabup/cawabup Pamekasan yang diusung oleh Partai Demokrat kali ini merupakan kali kedua. Sebelumnya sebanyak 20 ulama secara bersama-sama juga mendeklarasikan mencabut dukungannya terhadap pasangan cabup/cawabup Asri dengan alasan yang sama. Namun politikus Partai Demokrat Khairul Kalam membantah adanya pencabutan dukungan para ulama terhadap pasangan calon bupati dan wakil bupati yang diusung partainya itu, dan menurutnya, para ulama itu memang sejak awal tidak mendukung Asri. Kendatipun membantah puluhan ulama itu mencabut dukungannya terhadap pasangan yang diusung Partai Demokrat Asri, namun ia mengakui dulu, para ulama yang kebanyakan dari Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) itu memang mendukung Achmad Syafii. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 25 ulama pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pamekasan yang menyatakan mencabut dukungan terhadap pasangan calon bupati dan wakil yang diusung Partai Demokrat itu, termasuk 5 kiai yang mengumumkan pencabutan dukungan politiknya, hari ini. (*)

Pewarta:

Editor : FAROCHA


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2012