#TIM HUKUM PEMKOT SURABAYA

Kami memiliki 296 berita tentang tim hukum pemkot surabaya

Pemkot Kediri kaji rencana induk pembangunan kepariwisataan

Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur, menyusun kajian induk pembangunan kepariwisataan sebagai upaya mengoptimalkan kontribusi ...

Polda Jatim panggil Wali Kota Malang terkait dugaan pelanggaran prokes

Polda Jawa Timur memanggil Wali Kota Malang Sutiaji untuk diperiksa dalam kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan saat ...

Sebanyak 2.792 aset milik Pemkot Surabaya belum bersertifikat

Sebanyak 2.792 dari total 4.435 aset milik Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur, hingga saat ini belum bersertifikat. Kepala ...

Bunda PAUD Kota Surabaya fokus pencegahan stunting

Kepengurusan baru Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kota Surabaya, Jawa Timur, memberikan perhatian lebih atau fokus dalam ...

Pemkot Surabaya buka rekrutmen bakal calon direksi PD RPH

Pemerintah Kota Surabaya membuka kembali rekrutmen bakal calon direksi Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (RPH) dimana ...

Pemkot Surabaya lunasi sisa insentif nakes yang dibayar 75 persen mulai Januari-Juni

Pemerintah Kota Surabaya melunasi sisa insentif tenaga kesehatan (nakes) puskesmas dan rumah sakit yang sejak Januari hingga Juni ...

Pemkot Surabaya selamatkan aset tanah dan bangunan di Jalan Kenjeran 254

Pemerintah Kota Surabaya menyelamatkan asetnya berupa tanah dan bangunan seluas 194,82 meter persegi yang dulunya dugunakan untuk ...

"Refocusing" anggaran di Surabaya diminta untuk lunasi sisa insentif nakes

Refocusing atau pergeseran anggaran penanganan COVID-19 di Kota Surabaya, Jatim, diminta untuk melunasi sisa insentif tenaga ...

Pemkot Surabaya tegaskan pembayaran insentif nakes 75 persen sesuai kajian

Pemerintah Kota Surabaya menegaskan pembayaran insentif yang diberikan kepada tenaga kesehatan (nakes) puskesmas dan rumah sakit ...

LPKAN minta oknum ASN langgar ketentuan PPKM darurat ditindak tegas

DPP Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Indonesia meminta pemerintah menindak tegas oknum aparatur sipil negara ...