Madiun - Anggaran operasional pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Madiun yang diusulkan Panitia Pengawas Pemilu setempat dalam RAPBD 2013 mencapai Rp3,7 miliar. Ketua Panwaslu Kabupaten Madiun Slamet Widodo di Madiun, Kamis, mengatakan, usulan anggaran sebesar Rp3,7 miliar tersebut sudah realistis. Sebab, anggaran tersebut akan tersedot untuk honorarium, rekrutmen Panwascam, dan PPL. "Angka itu sudah realistis. Apalagi, sekarang ini hampir semua kebutuhan harganya naik. Saya berharap usulan anggaran tersebut dapat disetujui pada APBD 2013," ujar Slamet. Selain itu, lanjutnya, usulan anggaran tersebut juga untuk menunjang kebutuhan operasional, rapat, dan kebutuhan anggota panwas lainnya. Sisi lain, komposisi personel panwas yang cukup banyak juga menjadi pertimbangan. Mengacu Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, komposisi seluruh personel panwas di Kabupaten Madiun mencapai 279 orang yang tersebar di 15 kecamatan, 198 desa, dan delapan kelurahan. "Hal tersebut juga dipengaruhi oleh hampir setengah wilayah Kabupaten Madiun yang tergolong ekstrem dan jaraknya jauh," tambahnya. Sementara, hal sebaliknya diungkapkan anggota DPRD Kabupaten Madiun. Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Madiun menilai anggaran operasional pengawasan Pilkada Kabupaten Madiun yang diusulkan panwaslu tersebut terlalu besar. "Kalau hanya untuk Pilkada Kabupaten Madiun saja, anggaran sebesar itu sangat tidak rasional. Perhitungannya dari mana?" kata anggota Komisi A DPRD setempat, Suprapti. Alasan tidak rasional tersebut, jelasnya, karena alokasi anggaran pengawasan pemilihan gubenur dan pemilu legislatif sudah ada pos tersendiri. Karena itu, pihaknya akan berupaya mengawal dan mengkaji ulang usulan anggaran panwas tersebut. "Waktu pemilu hampir berurutan. Kalau tidak dikaji, kami takut akan terjadi tumpang tindih anggaran. Siapa bertanggung jawab jika terjadi duplikasi anggaran," ujarnya. Hal senada juga ditegaskan anggota Komisi B DPRD setempat, Handoko Pur Sigit. Usulan alokasi anggaran panwas sebesar Rp3,7 miliar terlalu naif. Selain tidak realistis, panwas seharusnya juga prihatin atas kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Madiun yang sedang krisis. "Kami tidak keberatan mengusulkan anggaran operasional tersebut naik dari pilkada tahun 2008. Tapi harus realistis dan proporsional. Apalagi kondisi keuangan Pemkab Madiun tahun depan akan tersedot banyak untuk pilkada dan belanja pegawai," kata Handoko. RAPBD Kabupaten Madiun 2013 yang diusulkan pihak eksekutif ke legislatif sebesar Rp1,1 triliun. Dana sebanyak itu akan terkuras untuk belanja pegawai, sejumlah megaproyek, dan pilkada yang rencananya digelar pada Mei 2013. (*)

Pewarta:

Editor : Didik Kusbiantoro


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2012